Pada tanggal 11 Januari hingga 15 Januari 2016, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia menggelar Kongres ke-IV di Jakarta. Melalui kongres ini, KPRI hendak menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk organisasiorganisasi rakyat di Indonesia.

Dalam rilis KPRI sebelumnya di tanggal 12 Januari 2016, telah disebutkan berbagai permasalahan yang muncul di Indonesia, yang telah memasuki usianya yang ke-70 tahun. Persoalan kemiskinan, kesenjangan kekayaan, kesehatan, pendidikan, demokrasi, kekuasaan ekonomi-politik menjadi masalah bagi rakyat Indonesia saat ini, yang berbagai permasalahan tersebut diciptakan oleh para pemilik modal dan kekuatan oligarki di Indonesia.

Di dalam rangkaian kegiatan kongres ke-IV itu, KPRI membahas mengenai pentingnya membangun koperasi primer rakyat Indonesia. Pembangunan koperasi primer rakyat Indonesia ini merupakan upaya untuk menopang empat pilar ekonomi, yang selama ini diusung oleh KPRI di dalam manifesto ekonominya. Empat pilar itu antara lain: penataan basis konsumsi, penataan basis distribusi, penataan basis produksi dan penataan kelembagaan ekonomi. Melalui pendirian koperasi primer rakyat Indonesia ini diharapkan pemberdayaan perekonomian anggota KPRI dan ekonomi gerakan rakyat dapat diwujudkan.

Terkait perjuangan KPRI untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi tersebut, di dalam rangkaian kongres IV juga dibahas mengenai pentingnya mengusung isu perlindungan sosial transformatif. Isu ini sangat berbeda dengan kebijakan jaminan sosial yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui Perlindungan Sosial yang Transformatif, negara seharusnya melakukan perlindungan sosial yang permanen bagi seluruh rakyat untuk mencegah rakyat terjerembab dalam krisis ekonomi, dan merehabilitasi rakyat yang jatuh dalam krisis.

 Sementara dalam kegiatan sarasehan budaya di hari pertama, KPRI hendak menegaskan bahwa perjuangan rakyat Indonesia untuk terbebas dari belenggu penindasan pemilik modal dan oligarki bukan hanya dalam ranah ekonomi-politik saja, namun juga harus merambah hingga ke ranah budaya. Merebut budaya perjuangan rakyat yang telah dirampas untuk kepentingan pemilik modal menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan oleh KPRI.

Baca Juga  Akuntansi Digital dan Modal Sosial: Menjaga Keberlanjutan Koperasi

Dalam rangkaian kongres IV KPRI ini juga diisi dengan seminar nasional dan berbagai diskusi tematik. Seminar Nasional yang bertemakan “Menegakkan Daulat Rakyat, Membangun Indonesia yang Adil, Setara dan Sejahtera,” itu membahas mengenai kedaulatan politik, serta permasalahan-permasalahannya, program politik persatuan multisektoral hingga politik dalam ruang kebudayaan. Dalam pembahasan di seminar nasional tersebut, euforia mengenai pentingnya pembangunan kekuatan politik alternatif melalui partai politik yang berasal dari gerakan rakyat bergema di seluruh peserta.

Pembangunan partai politik rakyat yang berasal dari gerakan multisektoral tersebut akan dibungkus dengan isu perlindungan sosial transformatif.

Sementara di dalam diskusi-diskusi tematik yang membahas mengenai kedaulatan politik rakyat, pembaharuan desa, serta kedaulatan rakyat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria. Diskusi tematik kedaulatan politik rakyat mengerucut pada tantangan dan peluang gerakan rakyat dalam membangun partai politiknya sendiri. Untuk menuju kesana diperlukan konsolidasi gagasan, politik dan organisasi yang mendalam dan luas, termasuk melakukan advokasi Paket UU Politik. Lalu kesimpunan diskusi pengelolaan sumber daya agraria saat ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimunculkan oleh para pemilik modal dan kelompok oligarki. Sementara dalam pembaharuan desa juga terjadi distorsi antara UU Desa dengan aturan turunannya. Ketidakharmonisan dalam regulasi tersebut menyebabkan pembangunan desa menjadi terkendala.

Untuk itu dibutuhkan kedaulatan politik dari rakyat untuk menyingkirkan kekuatan pemilik modal dalam mengelola desa dan sumber daya agraria.

Kongres IV KPRI, selain membahas mengenai perubahan konstitusi dan Garis-garis Besar Haluan Program (GBHP), juga membahas resolusi dan rekomendasi kongres. Dalam resolusi Kongres IV; (1) Memandatkan untuk membangun kebudayaan daulat rakyat dengan mengajak semua komponen bangsa untuk membebaskan rakyat dari budaya otoritarian, patriarkis dan individualis. (2) Memandatkan untuk membangun politik alternatif dengan mempersiapkan basis politik rakyat sebagai perlawanan atas politik kepartaian yang borjuistik dan menindas rakyat.  (3) Memandatkan untuk mengambil alih dan memimpin pembangunan kesejahteraan rakyat dengan membangun ekonomi yang berdaulat dalam tata konsumsi, mandiri dalam tata produksi adil dalam tata distribusi dan berwibawa/kuat dalam kelembagaannya.

Baca Juga  Refleksi Raina Tilem Kelima, Ethos Kerja Berbasis Pengetahuan Spiritualitas yang Mapan

Kongres IV KPRI, yang dihadiri oleh sekitar 300 orang yang terdiri dari peserta pemegang hak suara dan peninjau dari berbagai pihak, menetapkan Sapei Rusin sebagai koordinator Majelis Pengarah Organisasi (MPO). Peserta yang merupakan pimpinan dari 8 federasi nasional anggota KPRI dan pimpinan 70 serikat yang berafiliasi di dalamnya ini juga menetapkan pimpinanpimpinan federasi sektoral anggota KPRI seperti Hermawan, Kamardi, Agustiana, Bambang Suryantoro, Lely Zaelani, Iwan, Sutrisno, Eko Waluyo sebagai anggota MPO. Selain itu, MPO juga diisi oleh individu-individu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu seperti Sudarno, Noer Fauzi, Abdon Nababan dan Arimbi Heroeputri.

Peserta kongres IV KPRI, yang berasal dari 19 provinsi dan perwakilan federasi anggota dari 157 kota/kabupaten ini, juga menetapkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KPRI. Kongres IV KPRI menetapkan Chabibullah sebagai ketua DPN KPRI dan Anwar Ma’ruf sebagai Sekretaris DPN KPRI. Sementara Mukhtar Guntur, Vinsensius Vermy, Marlo Sitompul, Supriyono, Istuti Laili Lubis dan M. Yamin didapuk sebagai anggota DPN KPRI.

Bandung, 18 Januari 2016

Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia

Chabibullah

Ketua

Anwar “Sastro” Ma’ruf

Sekretaris


Narahubung: Chabib (0818-04123-457 ) atau Anwar Ma’ruf (0812-1059-0010)