Oleh: Nyoman Sutiawan

Masyarakat Indonesia hari ini tidak sedang berpolitik. Kita sedang menonton sinetron. Sebuah sajian yang penuh drama. Ada tangis, penyesalan sampai pada permintaan maaf.

Di panggung bernama TikTok dan Instagram, lahirlah spesies penguasa baru: pejabat yang mahir playing victim. Hari ini ia yang menindas, besok ia menangis merasa ditindas. Hari ini ia rampok, besok ia live dengan filter sedih dan berkata, “Saya difitnah, saya hanya ingin bekerja untuk rakyat.”

Dan kita percaya. Bahkan kita siap pasang badan.

Data tidak berbohong. Laporan Digital 2026: Indonesia mencatat jangkauan TikTok di Indonesia tembus 180 juta pengguna dewasa, atau 88,9% populasi dewasa kita. Survei APJII menyebut TikTok adalah aplikasi yang paling sering dibuka orang Indonesia, 31,8%. Di atas panggung seluas itu, rumus penipuan yang sama selalu berhasil: Rampok – Ketahuan – Menangis – Viral – Dipuja.

Di TikTok mereka berkata lantang dengan nada paling bijaksana: “Jabatan itu hanya sementara!”

Kalimat itu diucapkan dengan baju putih, background shalawat, atau dengan dasi merah seolah mereka adalah begawan yang sudah selesai dengan dunia. Tapi, kenyataannya, “Saya akan lawan”!!

Tapi faktanya? Orang yang sama yang berkata jabatan sementara itu, sudah menjabat puluhan tahun. Dari kades, jadi dewan, jadi ketua, jadi bupati, jadi gubernur, jadi komisaris. Dari rambut hitam ke rambut memutih, sampai gigi palsu, jabatan itu-itu juga yang dikejar. Pensiun ditolak, regenerasi dicegah, anak-cucu disiapkan melanjutkan tahta.

Mulut berkata sementara, nafsu menuntut selamanya. Di TikTok mereka filsuf, di kenyataan mereka pecandu.

Fenomena ini sudah diramalkan para filsuf dunia.

Pertama, Plato. Dalam alegori gua, Plato berkata manusia dirantai dan hanya melihat bayangan di dinding gua, lalu mengira bayangan itulah kebenaran. Itulah kita. Pejabat joget dan nangis di TikTok adalah bayangan. Kita tidak pernah membuka laporan BPK atau LHKPN, tapi kita bersorak melihat filter. Kita mencintai bayangan, bukan manusianya.

Baca Juga  Pemkab Bangli Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Kedua, Machiavelli. 500 tahun lalu Machiavelli menulis dalam The Prince: Penguasa tidak perlu menjadi baik, cukup terlihat baik. Tidak perlu jujur, cukup terlihat menderita. Itulah kitab suci pejabat TikTok kita hari ini. Lebih baik terlihat dizalimi daripada terbukti tidak bekerja.

Ketiga, Nietzsche. Nietzsche menyebutnya Ressentiment – dendam yang dibalik menjadi moral. Sang penguasa menjual penderitaan untuk menutupi kerakusan. Korban adalah tameng terbaik untuk penjahat. Semakin ia terlihat terzalimi, semakin kebal ia dari pertanyaan: “Mana prestasimu selama puluhan tahun menjabat?”

Keempat, Foucault dan Guy Debord. Foucault berkata kekuasaan modern tidak lagi mencambuk tubuh, tapi mencuci otak. Guy Debord menyebutnya Society of the Spectacle – masyarakat tontonan. Kekuasaan tidak melarangmu berpikir, ia hanya membanjiri linimasamu dengan air mata palsu sampai kau lupa caranya bertanya.

Kelima, Hannah Arendt. Arendt punya istilah paling mengerikan: Banality of Evil – kejahatan yang menjadi banal, menjadi biasa. Ketika korupsi dan drama playing victim diputar setiap hari di For You Page, kita tidak lagi marah. Kita terbiasa. Kita scroll.

Lalu datanglah Mahatma Gandhi sebagai antitesis total.

Jika politisi kita hidup dari mantra Pencitraan, Drama, dan Pembelaan Diri, Gandhi hidup dari kebalikannya.

Satya, Kebenaran adalah Tuhan. Kebenaran tidak bisa diedit, di-cut, dan diberi backsound sedih. Kebenaran harus telanjang dan konsisten.

Aparigraha, Jangan memiliki lebih dari yang kau butuhkan. Gandhi menenun bajunya sendiri. Pejabat kita menenun citranya sendiri. Sederhana di caption, rakus di rekening.

Niskama Karma, Bekerja tanpa pamrih akan hasil. Gandhi melepas jabatan dengan ringan. Pejabat kita melepas satu jabatan saja tidak sanggup, tapi ceramah tentang keikhlasan setiap hari di live TikTok.

Baca Juga  Lantik Pejabat Tinggi dan PNS, Bupati Kembang Tekankan Integritas dan Responsivitas di Media Sosial

Gandhi berkata: “Jabatan adalah amanah, bukan aset.” Mereka berkata: “Jabatan adalah aset yang harus diwariskan.”

Dan pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang paling pahit.

Kasus-kasus besar di negeri ini – termasuk kasus penyadapan, korupsi, dan permainan kotor antar elit yang sedang ramai hari ini – akan mentok. Bukan karena kurang bukti. Saksi sudah puluhan, jejak digital ada, pengakuan ada.

Akan mentok karena yang memeriksa adalah teman dari yang diperiksa. Satu angkatan, satu almamater, satu grup WhatsApp. Hari ini dia atasanmu, besok dia bawahanmu. Solidaritas korps lebih tinggi dari solidaritas pada kebenaran.

Maka naskah sandiwaranya sudah bisa kita tebak: bentuk tim, sita alat, rilis tersangka, konferensi pers. Lalu perlahan, pasal makar hilang, tinggal etik. Etik hilang, tinggal permintaan maaf. Permintaan maaf hilang, tinggal mutasi.

Dan kita? Kita hanya akan jadi penonton.

Kita yang kemarin ribut di kolom komentar, yang rela putus pertemanan demi membela jagoannya, pada akhirnya hanya dapat satu peran: penonton yang bertepuk tangan di akhir sandiwara, sambil dompet tetap kosong dan hukum tetap tajam ke bawah, tumpul ke teman.

Selamat datang di Republik Filter. Di mana jabatan dibilang sementara, tapi perkoncoan dipelihara selamanya.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Metro Bali, pengamat masalah politik dan sosial