Ilustrasi Gedung negara yang dijarah dengan kecoa dan binatang jalang yang meradang

Jro Gde Sudibya benar dalam satu hal: metafora Rendra tentang kecoa itu sudah terlalu lunak untuk zaman sekarang.

Kecoa itu masih bisa diinjak. Kecoa itu masih sembunyi di balik lemari dapur. Kecoa itu masih takut cahaya.

Kekuasaan yang korup hari ini tidak sembunyi. Ia tidak takut cahaya. Ia justru yang memegang saklar lampu negara. Ia yang mengatur siapa boleh melihat dan siapa harus buta.

Karena itu, Jro Gde tepat meminjam Chairil Anwar: “binatang jalang yang meradang.”

Binatang jalang itu bukan hewan peliharaan. Ia tidak bisa dijinakkan. Ia tidak kenal tuannya. Ia lapar, dan ia akan menggigit siapa saja, termasuk tangan yang memberinya makan, yaitu rakyat.

Tapi kalau saya boleh lebih tajam lagi dari Jro Gde: binatang jalang itu pun masih terlalu puitis. Terlalu sastra.

Yang kita hadapi sekarang bukan lagi binatang. Yang kita hadapi adalah sistem perampokan yang dilegalkan oleh jabatan.

1. Gus Dur Sudah Ketinggalan Zaman

Jro Gde mengutip satire Gus Dur: korupsi itu seperti mengambil meja kursi. Dulu memang begitu. Pejabat mencuri meja, mencuri kursi, mencuri uang kas kecil.

Sekarang tidak lagi.

Sekarang yang diambil bukan meja kursi. Yang diambil adalah gedungnya, tanahnya, fondasinya, bahkan sertifikatnya.

Lihat angka-angka yang dikutip Jro Gde, dan kita harus berani menyebutnya dengan jujur:

Nikel 5,4 juta ton hilang di masa pandemi 2021-2022. Tidak tercatat di Bea Cukai Indonesia, tapi tercatat rapi di Bea Cukai Shanghai. Ini bukan salah ketik. Ini bukan kesalahan administrasi. Ini adalah negara yang dibobol di depan mata, sementara rakyatnya disuruh diam di rumah karena Covid.

Baca Juga  Fakta Penemuan Truk Pengangkut Sampah Masih Buang Sampah Organik Dicampur Residu di TPA Suwung, Bagaimana Pemilahan di Hulu?

Presiden sendiri yang bilang: under invoicing selama 19 tahun, dari batu bara, sawit, nikel, merugikan negara Rp 14.500 Triliun. Angka itu bukan angka korupsi lagi. Itu angka kiamat fiskal. Itu sama dengan puluhan kali APBN kita.

Lalu Pertamina: Rp 900 Triliun. Dari impor minyak, ekspor minyak, broker, pengapalan, asuransi, sewa tangki. Di sini kita harus bertanya dengan tajam: kalau Pertamina yang katanya perusahaan negara saja bisa jadi lumbung setebal itu, lalu siapa sebenarnya yang selama ini menikmati subsidi BBM? Rakyat atau broker?

Lalu Proyek Internet Desa: dari Rp 200 Triliun di-mark up jadi Rp 800 Triliun. 300 persen. Ini bukan mark up, ini adalah cara merampok desa dengan dalih mencerdaskan desa.

Lalu laporan PPATK untuk PSN 2023: Rp 500 Triliun, 36,67 persen dikorupsi ke elite birokrasi dan politisi. Ada namanya, ada jumlahnya, ada alirannya.

Pertanyaan tajamnya: Kalau semua data itu sudah ada, kenapa yang masuk penjara hanya segelintir orang? Kenapa yang besar-besar masih bisa tertawa di televisi?

2. Kelemahan Tulisan Jro Gde

Di sinilah saya harus mengkritik Jro Gde secara tajam sebagai sesama penulis.

Tulisan Jro Gde kuat dalam metafora, tapi lemah dalam menyebut nama sistem.

Ia menyebut angka-angka besar, tapi ia tidak menyebut dengan tegas: Siapa arsiteknya? Siapa yang membuat sistem under invoicing itu bisa berjalan 19 tahun tanpa ketahuan?

Korupsi sebesar itu tidak mungkin dilakukan oleh satu menteri yang nakal. Tidak mungkin dilakukan oleh satu dirut yang serakah. Korupsi sebesar itu hanya mungkin jika ada “jaringan” yang melibatkan Bea Cukai, Syahbandar, perbankan, perusahaan cangkang di luar negeri, dan penegak hukum yang pura-pura tidak tahu.

Baca Juga  Demer Pimpin Penyerahan Bantuan Bagi Korban Banjir di Denpasar, Ajak Kader dan Pengurus Peka Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Jro Gde masih berhenti di level sastra. Ia belum sampai ke level bedah kekuasaan.

Padahal, dalam bahasa Rendra yang ia kutip, korupsi itu “tidak terpanai” — tidak terpana, tidak bisa dihitung lagi. Tapi kita sebagai jurnalis tidak boleh berhenti di “tidak bisa dihitung.” Kita harus memaksa negara menghitungnya, satu per satu, nama per nama.

3. Yang Harus Kita Katakan Hari Ini

Kalau metafora kecoa sudah tidak cukup, dan binatang jalang masih terlalu puitis, maka saya tawarkan metafora yang lebih jujur:

Kekuasaan yang korup hari ini adalah penjajah baru yang memakai seragam sendiri.

Penjajah dulu mengambil rempah-rempah dan dibawa ke Amsterdam. Penjajah baru mengambil nikel, batu bara, sawit, minyak, dan dibawa ke Shanghai, ke Singapura, ke rekening offshore. Bedanya, penjajah dulu musuhnya jelas. Penjajah sekarang memakai bahasa “pembangunan”, “hilirisasi”, “proyek strategis nasional.”

Dan rakyat? Rakyat hanya kebagian “deru campur debu” seperti yang ditulis Chairil. Debu proyek, debu tambang, debu janji kampanye.

Jro Gde Sudibya telah membuka pintu dengan metaforanya. Tugas kita sebagai wartawan adalah masuk ke dalam pintu itu, dan tidak keluar sebelum kita menemukan siapa yang memegang kuncinya.

Sebab kalau kita hanya berhenti di puisi, maka korupsi akan terus berjalan sambil tertawa: karena puisi tidak pernah memenjarakan siapa pun.

Denpasar, 22 November 2026
Nyoman Sutiawan