Buleleng, (Metrobali.com)-
Penyaluran dana Bantuan Stimulus Usaha (BSU) di Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten Buleleng dinilai oleh warga Dusun Celuk Buluh desa setempat tidak transparan, sarat dengan nepotisme dan malahan tidak memiliki usahapun menerima bantuan.
Terhadap hal ini, pada Selasa (20/10/2020) siang sejumlah warga Dusun Celuk Buluh mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, guna mempertanyakan perkembangan penyelidikan kasus dugaan penyaluran dana Bantuan Stimulus Usaha tersebut.

“Kami membawa bukti tambahan berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp salah satu tim Kadus. Bunyi percakapannya itu, disebutkan bahwa dana bantuan stimulus usaha dipotong sebanyak Rp 600 ribu.” ucap perwakilan warga Dusun Celuk Buluh, I Komang Agus Sanjaya kepada awak media.

Diungkapkan juga bahwa kedatangan warga kali ini, untuk memberikan data tambahan kepada penyidik Kejari Singaraja, guna menunjang proses penyelidikan lebih lanjut. “Penyaluran BSU yang diperuntukkan bagi UMKM di desa kami itu, sarat akan nepotisme. Warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut justru tidak menerima bantuan, malahan tidak memiliki usahapun menerima bantuan.” jelas Agus Sanjaya didampingi pengacaranya Kadek Doni Riana,SH,MH

Lebih lanjut dikatakan berdasarkan data, jumlah penerima BSU di Dusun Celuk Buluh, sekitar 70 orang. Dimana setiap penerima mendapat bantuan Rp 1,8 juta sebagai dana stimulus usaha. Menurutnya dari 70 orang penerima BSU di Dusun Celuk Buluh, sebanyak 38 orang semestinya tidak menerima bantuan tersebut. Mengingat mereka itu adalah keluarga hingga kerabat Kadus dan yang mirisnya lagi, tidak memiliki usaha.

“Data penerima bantuan yang bagi kami tidak sesuai, diantaranya tercatat istri Kadus yang kesrhariannys bekerja sebagai guru kontrak. Selanjutnys adik, sepupu, hingga paman Kadus juga m3nerima bantuan. Mirisnya lagi, beberapa orang yang menerima bantuan tidak memiliki usaha,” ungkap Agus Sanjaya.

Baca Juga  Puan Akui Sudah Terima Usulan HMP Pemakzulan Gibran, Janji Akan Ditindaklanjuti

Iapun mengatakan terkait BSU, warga sempat meminta kejelasan ke Kantor Desa Kalibukbuk. Namun jawaban yang diterima dikatakan bahwa semuanya sudah sesuai prosedur. “Selain memjnta kejelasan, juga sempat dimediasi namun tidak jelas hasilnya. Malahan dikatakkan penyaluran bantuan sudah sesuai kriteria yang ditentukan. Uniknya warga dituding memiliki unsur sentimen pribadi dan tidak mengerti prosedur penyaluran BSU.” tandas Agus Sanjaya

Sementara itu, Humas Kejari Singaraja, Anak Agung Jayalantara mengatakan untuk saat ini, sudah dilakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). “Mengenai hasilnya akan disimpulkan oleh tim penyidik, apakah ada indikasi perbuatan melawan hukum atau tidak. Kemungkinan pada Rabu (21/10/2020)” pungkasnya. GS