Puan Akui Sudah Terima Usulan HMP Pemakzulan Gibran, Janji Akan Ditindaklanjuti
Jakarta, (Metrobali.co.id)
Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan dari sejumlah anggota dewan yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan.
Puan belum membeberkan secara rinci identitas maupun jumlah anggota dewan yang mengajukan usulan tersebut. Ia menegaskan, laporan mengenai HMP itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR.
“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tandasnya.
Desakan penggunaan hak angket hingga wacana pemakzulan kembali menguat setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon.
Melalui vonis tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Sebelum putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga memberikan catatan materiil yang krusial pada pertimbangan hukumnya.
Majelis hakim konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran cawapres. Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang dilampirkan ke KPU dinilai majelis hakim MK bukan sebagai tanda kelulusan atau ijazah yang sah, melainkan sekadar sertifikat bukti kehadiran.
Penulis: Tim Redaksi Metrobali

