Jokowi dan Kabinet Kerja

Jakarta (Metrobali.com)-

Masyarakat mengharapkan tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto menyatakan ada banyak dampak atas hilangnya kepercayaan pasar terhadap kondisi perekonomian, khususnya sektor keuangan.

Dampak itu antara lain pasar menjadi sangat rentan terhadap gejolkan yang dipicu faktor domestik maupun eksternal, adanya kekhawatiran investor asing yang memicu pelepasan saham dan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar dan cepat sehingga cadangan devisa berkurang, nilai tukar rupiah jatuh, nilai utang valuta asing pemerintah dan swasta meningkat.

“Harga saham dan SBN jatuh sehingga pemerintah sulit menerbitkan SBN baru untuk pembiayaan APBN, yaitu membayar pokok utang dan membayar bunga utang. Pemerintah akan mengalami ‘cross default’ seluruh utang negara dan utang swasta,” katanya.

Menurut dia, neraca seluruh lembaga keuangan akan memburuk karena harga aset dalam bentuk investasi di saham dan SBN jatuh, sedangkan utang valuta asing meningkat karena melemahnya kurs rupiah.

“Kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan juga akan berkurang karena sesuai dengan UU tentang LPS, seluruh investasi lembaga itu hanya dalam bentuk SBN,” kata Rahmat.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mengidentifikasi sejumlah potensi yang dapat menciptakan kerentanan terhadap sektor keuangan, seperti akumulasi utang negara dan peningkatan utang swasta.

“Saat ini ada tren peningkatan ‘primary balance deficit’ atau beban bunga utang negara harus dibayar dengan utang baru,” kata Rahmat Waluyanto.

Ia menyebutkan saat ini jumlah utang luar negeri pemerintah mencapai sekitar 131,66 miliar dolar AS, sementara utang luar negeri swasta sekitar 153,22 miliar dolar AS.

Mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan itu juga mengungkapkan pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan utang di pasar modal juga meningkat.

“Jika pada tahun 2009 jumlahnya hanya Rp979 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp1.918 triliun,” katanya.

Sementara itu, defisit untuk pembiayaan subsidi mencapai Rp138 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp403 triliun pada tahun 2014. Sebagian besar untuk subsidi energi.

Menurut Rahmat, tren peningkatan kepemilikan asing di saham dan surat berharga negara juga berpotensi menimbulkan “capital outflow” atau pelarian modal.

Ia mengingatkan kerentanan-kerentanan itu dapat memicu krisis yang berdampak sistemik, terutama pada saat ini ketika kondisi makroekonomi dan situasi politik yang tidak kondusif.

Baca Juga  Cegah Penularan, Ratusan Ternak Sapi Divaksin LSD

“Dapat memicu krisis jika pengawasan oleh OJK tidak optimal dan koordinasi dengan otoritas lainnya untuk pencegahan krisis tidak berjalan dengan baik,” kata Rahmat.

Ia menyebutkan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terintegrasi meliputi seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Rahmat menyebutkan ada sejumlah alasan mengapa pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi yaitu untuk koordinasi fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baik karena sumber krisis keuangan yang makin beragam, neraca lembaga-lembaga keuangan yang saling terkait.

Alasan lain karena adanya fenomena berkembangnya konglomerasi keuangan, struktur produk keuangan campuran, untuk menghindari konflik kepentingan antara pelaksana fungsi pengawasan dan pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal.

“Selain itu, tren pemisahan fungsi pengawasan lembaga keuangan dari otoritas moneter dan fiskal, terutama dengan adanya kebutuhan pengawasan terhadap market conduct atau perlindungan kepada konsumen keuangan sejak 2008,” kata Rahmat.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya terkait dengan masalah “twin deficit” (defisit kembar), yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal.

“Kami melihat ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, antara lain ‘twin deficit’, defisit transaksi berjalan, dan defisit fiskal,” kata Agus Martowardojo.

Agus mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan perlu merespons neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit selama kurang lebih selama 10 triwulan serta masalah fiskal, terutama terkait dengan turunnya penerimaan pajak.

“Ini perlu disikapi, salah satunya terkait dengan kondisi repatriasi keuntungan agar tidak lari keluar negeri, penyikapan fiskal dilakukan agar investor menaruh uangnya di dalam negeri. Tantangan lainnya terkait dengan defisit neraca pendapatan dan jasa,” katanya.

Selain itu, lanjut Gubernur BI, penyikapan lainnya terkait kondisi fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah masalah kebijakan subsidi energi agar dapat lebih tepat sasaran dan implementasinya tidak lagi membebani anggaran negara.

“Dalam APBN 2015, total subsidi energi mencapai Rp340 triliun, dan itu akan sangat baik seandainya subsidi produk diubah kepada pihak yang membutuhkan. Ini memang sudah dibicarakan antara pemerintah dan BI,” kata Agus.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan bahwa perlambatan ekonomi global berpengaruh pada Indonesia yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2014 yang hanya tercatat 5,01 persen dibanding periode yang sama 2013.

Baca Juga  Mantapkan Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bangli Gelar Bimtek dan Persiapan Monev KIP 2026

“Angka kuartal tiga melambat, karena pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat, kecuali Amerika Serikat,” kata Mirza.

Mirza menjelaskan saat ini perlambatan terlihat dari lesunya perekonomian di negara tujuan ekspor Indonesia, seperti Tiongkok dan Jepang, serta didukung oleh harga komoditas yang sedang mengalami penurunan.

“Harga batubara turun, kelapa sawit juga tidak meningkat. Itu pasti tercermin di ekspor komoditas kita yang melambat,” ujarnya.

Mirza memperkirakan pada triwulan keempat pertumbuhan ekonomi akan sedikit meningkat dari triwulan ketiga dengan keseluruhan angka pertumbuhan pada akhir tahun berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.

“Saya rasa kuartal empat antara ‘flat’ atau meningkat sedikit. Akan tetapi, memang tahun ini masih level 5,1–5,2 persen. Sampai kuartal satu tahun depan, saya rasa masih segitu,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2014 mencapai 5,21 persen dan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2014 sebesar 5,12 persen.

Dengan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga hanya tercatat sebesar 5,01 persen, berarti pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada kisaran 5,1 persen atau jauh dari asumsi dalam APBN-Perubahan 2014 sebesar 5,5 persen.

Kondisi ini membuat pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, apalagi Presiden Joko Widodo dalam janji politiknya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, pengamat pasar modal Reza Priyambada mengharapkan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, terutama tim ekonomi, memiliki visi dan misi yang sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Tumbuhnya ekonomi Idonesia tentu akan baik dampaknya bagi industri pasar modal Indonesia,” ucapnya.

Analis First Asia Capital David Nathanael Sutyanto juga menungkapkan adanya tantangan politik mengingat dukungan di parlemen masih cukup minim, padahal dukungan dari parlemen dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan berbagai program dan kebijakan.

Ketahanan Fiskal Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan siap mengemban amanah dalam menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Itu dua tugas pokok yang harus saya laksanakan, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi,” kata Bambang.

Menkeu mengatakan bahwa tugas tersebut dapat dilakukan dengan menjaga APBN agar tidak melampaui defisit yang ditetapkan, serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor finansial dan pasar keuangan.

“Saya harus bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal republik ini, terutama melalui instrumen APBN, kemudian menjaga bersama rekan-rekan di forum koordinasi satuan tugas keuangan, kestabilan sistem ekonomi, dan keuangan kita,” ujarnya.

Baca Juga  Bupati Bangli Laksanakan Persembahyangan Bersama di Pura Puseh Bangli

Menurut Menkeu, berbagai tekanan eksternal berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional pada tahun 2015. Untuk itu, upaya menjaga ketahanan fiskal menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi makro.

“Kita harus menjaga ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika pada tahun depan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, serta satu lagi, jatuhnya harga komoditas di pasar global,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan Presiden telah memberikan arahan bahwa seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, dan peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam hal pengalokasian dan penyaluran anggaran.

“Presiden menginginkan semua program yang ditujukan untuk rakyat secara langsung apakah itu melalui pertanian, infrastruktur, perikanan, maupun yang lain, itu harus bisa direalisasikan secara cepat dan tepat,” kata Menkeu.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,0 persen apabila fondasi ekonomi nasional telah memadai dan kinerja investasi makin meningkat.

“Untuk pertumbuhan sebesar 7 persen, membutuhkan pertumbuhan investasi mendekati 10 persen. Kita harus perkuat investasi karena ekspor belum bisa diandalkan dalam jangka pendek,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa pertumbuhan investasi yang baik dapat mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mempercepat prosedur birokrasi agar iklim investasi kondusif bagi para investor.

“Pak Presiden minta tekanan birokrasi yang tidak berbelit, kalau berbelit, investasi tidak masuk. Karena dengan (investasi) itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan 5 persen mengandalkan konsumsi, dapat ditingkatkan,” katanya.

Menurut Bambang, perbaikan prosedur birokrasi tersebut harus didukung dengan kondisi ekonomi makro serta fundamental yang stabil agar sektor investasi bisa memiliki daya angkat yang lebih baik daripada konsumsi untuk mendukung pertumbuhan.

“Investasi itu bukan hanya di investasi asing langsung (FDI), melainkan juga belanja modal, APBN, dan ekspansi BUMN. Kalau mulai 2015, kita punya program infrastruktur besar-besaran, percepatan itu selain membereskan infrastruktur, tetapi juga bisa membantu pertumbuhan,” katanya.

Bambang mengatakan bahwa dengan melakukan berbagai pembenahan struktural ekonomi yang serius, yang didukung pulihnya kondisi perekonomian global, Indonesia bisa mulai tumbuh tinggi dalam dua atau tiga tahun mendatang.

“Pada tahun 2015, mudah-mudahan sudah lebih pulih, dan paling cepat itu 2016, itu pun memerlukan reformasi struktural yang serius,” kata Bambang.

Agus Salim/Antara