Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meyakini Listyo Sigit bukan end user. Penyidik kini memburu aktor intelektual di balik dugaan makar terhadap Presiden Prabowo.

Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini resmi mengarah ke dugaan tindak pidana makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak mungkin mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi penikmat akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.

“Karena sudah barang tentu, ada pihak yang sangat berkepentingan dalam tindak pidana makar ini,” kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Yusril berharap Polri segera menuntaskan penyidikan agar aktor intelektual di balik penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dan kawan-kawan dapat terungkap.

“Kita berharap bahwa penyidikan ini dituntaskan sehingga sampai kepada aktor intelektual di belakang tindak pidana yang disangkakan ini,” ujarnya.

Potensi Tersangka Baru

Yusril juga menyebut potensi tersangka baru dipastikan ada, setelah penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru terkait dugaan makar.

Namun, penyidik masih melengkapi alat bukti sebelum menetapkan tersangka.

“Bisa juga tersangka yang ada sekarang, ada penambahan pasal-pasal pidana. Kalau kemarin mungkin hanya (pasal) penyadapan, sekarang dikaitkan dengan tindak pidana makar atau ada juga potensi tersangka baru,” tutur Yusril.

Bukti Rekaman dari Ponsel

Soal perkembangan penyidikan, Yusril mengatakan penyidik telah mendapatkan barang bukti berupa rekaman pembicaraan yang belum sempat dihapus para tersangka.

Barang bukti itu ditemukan setelah penyidik memeriksa ponsel milik Listyo Sigit dkk.

“Sebagian ada dihapus, sebagian ada di komputer, ya. Tapi dari handphone orang-orang yang terkait dengan penyadapan ini, sudah didapat dan disedot istilahnya atau direkam pembicaraan-pembicaraan di dalamnya dan sekarang dalam proses pendalaman,” kata Yusril.

Baca Juga  Gubernur Koster Minta Etalase Khusus Arak Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Meski begitu, barang bukti tersebut belum bisa membuktikan motif penyadapan.

“Jadi sampai pada rencana pemufakatan jahatnya sudah kelihatan. Tapi sampai pada tingkat pelaksanaan itu mungkin harus diungkap lebih jauh sampai di tahap mana pelaksanaannya dan pendahuluannya dilaksanakan,” ujarnya.

Bareskrim Tunda Ekspose

Di sisi lain, Bareskrim Polri menunda ekspose atau pemaparan perkara dugaan makar terhadap Prabowo bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) ke pekan depan.

“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).

Susatyo belum menjelaskan alasan penundaan tersebut.

Ekspose dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara internal pada Kamis (19/11/2026) yang melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim, Divisi Propam, Itwasum, dan Kompolnas.

Ada tiga hal yang menjadi fokus penyidik, yakni pemufakatan, persiapan, dan perbuatan permulaan dugaan makar.

“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini (kemarin) secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung dan disampaikan secara lengkap pada saat press conference,” kata Susatyo.

Empat Tersangka Penyadapan

Dalam kasus dugaan penyadapan ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP tentang penyadapan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik dengan ancaman 8 tahun, serta Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP terkait dugaan akses ilegal dengan ancaman 6 atau 7 tahun.

Baca Juga  Gubernur Koster Dampingi Menteri LH Tinjau TPS3R di Badung, Minta Masyarakat Siapkan Teba Modern Tiap Rumah

Selain itu, Polri juga sudah melakukan sidang etik terhadap dua tersangka, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Keduanya dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), namun mengajukan banding atas putusan tersebut.

Penulis : Tim Redaksi Metro Bali