Tanahnya Diserobot dan Disertifikatkan Pihak Desa Adat, INM Malah Kasepekang, Law Firm Togar Situmorang Mohon Perlindungan Hukum ke Kapolda Bali
Foto: Tim Advokat dari Law Firm Togar Situmorang datang mendampingi INM untuk membuat laporan atau pengaduan masyarakat di Polres Bangli.
Bangli (Metrobali.com)-
Hukum dan Masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Cicero “Menyebutkan bahwa dimana ada masyarakat, disana ada hukum”, dan Apeldoorn menyatakan “ Hukum ada diseluruh dunia dimana ada masyarakat manusia.
Kedua pendapat tersebut berlandaskan kepada tujuan Hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban hukum. Tanpa ada Hukum, maka tidak akan tercapai kehidupan masyarakat yang tertib.
Pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022 tim hukum dari Law Firm Togar Situmorang datang mendampingi Klien untuk membuat laporan atau pengaduan masyarakat di Polres Bangli. Dimana sebelumnya, Klien ini ebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanah dan merupakan ahli waris yang sah dari Keturunan asli dari pewaris merasakan haknya dikebiri dan dizolimi oleh beberapa oknum.
Klien Law Firm Togar Situmorang merasa dizolimi karena tanah pribadinya yang terletak di suatu daerah di Bangli diserobot dan didirikan bangunan berupa rumah di tanah milik pribadinya. Kejadian yang lebih parah lagi yaitu tanah milik pribadinya berdasarkan warisan dari leluhurnya malah disertifikatkan (SHM) menjadi tanah Desa Pakraman di Bangli.
Lebih lanjut, Klien Law Firm Togar Situmorang sudah melakukan upaya kekeluargaan kepada pihak Desa Adat namun tidak ada tanggapan sampai-sampai pada saat paruman di desa, Klien ini juga mempertanyakan mengenai masalah ini namun tetap tidak jawaban
Bahkan Klien ini mendapatkan suatu tindakan yang tidak pantas didapat yaitu berupa sanksi adat “Kasepekang”. Hal ini membuat klien dan keluarga sangat terpukul, kenapa hal ini bisa dilakukan.

Melihat hal tersebut, Togar Situmorang Law Firm selaku kuasa hukum sangat kasihan akan keadaan yang dialami klien yaitu saudara “ INM”. Dimana klien ini diberikan sanksi adat yang sangat berat dimana klien tidak ada berbuat salah, dia hanya menanyakan dan mempertahankan apa yang menjadi hak dirinya dan keluarga besarnya namun diberikan sanksi “Kasepekang”
Menurut Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang melihat sanksi Kasepekang ini sangat berat. “Karena warga desa adat tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan klien kami, tidak boleh belanja di daerah desa adat, dan yang lebih parah yaitu klien kami dan keluarganya tidak diperkenankan sembahyang ke Pura di desa adatnya,” kata Togar Situmorang.

Ada dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia khusus Pasal 1 ayat 3 tentang Diskriminasi dan Melanggar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 01/ Kep/Psm-2/MDP Bali/X/2007.
Melihat hal tersebut, Law Firm Togar Situmorang selaku kuasa hukum sudah memohon perlindungan hukum kepada Kapolda Bali untuk klien ini. “Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda Bali, Irjend (Pol) Drs. Putu Jayan Danu Putra, SH,MSi karena sudah memberikan atensi dan memperhatikan klien kami, sehingga kami diundang ke Polres Bangli untuk membuat laporan terkait penyeroboran tanah,” tambah Togar Situmorang Kandidat Doktor Hukum.
Tentunya Law Firm Togar Situmorang semua berharap adanya setitik keadilan bagi kliennya yang sangat terzolimi dari para oknum desa, yang ingin menguasai tanah tanpa HAK serta ada dugaan Pemalsuan surat atau Fakta Sejarah asal usul lahan dari Klien ini.
“Kami yakin penegakan hukum di wilayah Yurisdiksi Polda Bali dibawah Bapak Kapolda Bali, selaku Putra Bali akan tegak setegak tegaknya tanpa pandang bulu serta akan melindungi masyarakatnya yang teraniaya,” tutup Togar Situmorang yang memiliki kantor beralamat di Jl. Raya Gumecik Gg Melati No.8, By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel, Jl. Teuku Umar Barat No.10, Krobokan, dan Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gd Piccadilly, serta Jl. Terusan Jakarta No.181 Ruko Harmoni Kav.18,Antipani Bandung. (dan)


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.