KONGRES Kebudayaan Indonesia 2013 di Yogyakarta menghasilkan lima rekomendasi, yakni kehidupan demokrasi berwawasan budaya, peran pendidikan dalam pewarisan kebudayaan, diplomasi kebudayaan, pengelolaan kebudayaan terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi, serta generasi muda sebagai sumber daya kebudayaan bermartabat.

Kongres diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengangkat tema “Kebudayaan untuk Keindonesiaan”. Pemilihan tema ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebudayaan belum berperan secara maksimal di dalam mewujudkan keindonesiaan.

Keindonesiaan dimaknai sebagai kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kesetaraan dalam kemajemukan dan keadilan dalam memainkan peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Kacung Marijan.

“Keragaman kebudayaan bangsa telah berlangsung sejak tumbuhnya kesadaran berbangsa tersebut pascareformasi telah diwarnai oleh berbagai konflik horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, sudah saatnya semua potensi budaya tersebut harus dipelihara dan terus ditanamkan kepada generasi muda. Sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dewasa ini. Hubungan antarbudaya pun semakin terbuka dan saling memengaruhi.” ujar Kacung Marijan.

Sementara itu, selain hubungan budaya antaretnis memperlihatkan keterbukaan, terjadi pula kristalisasi kepentingan etnis atau daerah yang dapat mengancam upaya membangun keindonesiaan, tambahnya.

Ia mencontohkan budaya berdemokrasi dalam 10 tahun ini sangat terbuka. Kelembagaan semua ada, tetapi ada pertanyaan kenapa masih ada masalah. Kelembagaan yang masih bermasalah dalam era demokrasi dapat diisi dengan kebudayaan.

Terkait dengan demokrasi berkebudayaan dan budaya berdemokrasi, Pengamat politik Yudi Latif menilai dalam kenyataannya lebih mengedepankan individualisme tanpa diimbangi dengan kapasitas individual dalam pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. “Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan hakikatnya telah mengakibatkan menguatnya lokalitas yang cenderung mengganggu keindonesiaan yang kita cita-citakan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945”.

“Perkembangan demokrasi Indonesia diibaratkan berlari pada landasan goyah karena perubahan terus terjadi di atas lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan, kata Yudi Latif.

Baca Juga  Dinominasi Perkara Narkotika, Kejari Jembrana Musnahkan Barang Bukti dari 39 Perkara Pidana Umum

Setelah 15 tahun gerakan reformasi digulirkan, memang telah dilakukan langkah-langkah mendemokratisasi institusi dan prosedur politik Indonesia melalui pemilu yang relatif bebas dan berkala meski masih ada masalah “fairness”, desentralisasi dan otonomisasi, keluasan akses informasi dan pilkada secara lebih kompetitif, katanya pada diskusi panel Kongres Kebudayaan Indonesia 2013.

Namun 15 tahun orde reformasi, ujarnya, demokrasi Indonesia masih menyimpan banyak persoalan yang jika tidak diatasi segera maka bisa menimbulkan keraguan umum mengenai kebaikan demokrasi. “Meski rakyat punya andil dalam menciptakan problem demokrasi itu masalah utamanya tidaklah pada sisi permintaan (demand side) seperti sering didalihkan para politisi, yakni rendahnya tingkat rakyat, pragmatisme pemilih, serta kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan sisi penawaran dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat,” katanya.

Ketidakpercayaan rakyat pada politik timbul manakala partai dan para pemimpin politik tidak mampu menjawab masalah-masalah kolektif, katanya. Ia mengatakan perundang-undangan yang semestinya merupakan “kontrak sosial” dengan warga negara, terdiastorsikan oleh kepentingan-kepentingan sempit sesaat elit politik.

Perubahan politik harus dimulai dari usaha memulihkan rasa saling percaya dan kepercayaan bahwa rasionalitas kepentingan individual tidak akan dibayar oleh irasional kepentingan kolektif. Tantangan besar dalam usaha melakukan pendalaman dan perluasan demokrasi, yakni pertama pengembangan demokrasi yang berkebudayaan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang kondusif bagi pengembangan demokrasi, katanya.

“Demokrasi berkebudayaan dan budaya berdemokrasi harus terus diperkuat agar demokrasi bisa diperdalam dan diperluas demi penyehatan institusi demokrasi dan pencapaian kesejahteraan,” tambahnya Pembangunan Prokapitalis Sementara itu, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti ancaman terhadap warisan budaya semakin mengkhawatirkan disebabkan oleh pembangunan dan modernisasi yang prokapital serta berorientasi ekonomi sehingga menempatkan aspek budaya pada posisi marjinal, utamanya di kawasan kota.

“Dalam buku The Eye of Power, Micahel Foucault memuat pemikiran penting tentang ruang kota dengan mengintepretasikan geografi manusia. Ruang seperti halnya waktu, memiliki hubungan yang unik dengan manusia,” katanya pada diskusi panel Kongres Kebudayaan Indonesia 2013.

Baca Juga  Dorong Segera Konstituen Dewan Pers, GPS Perkuat Jajaran Dewan Penasehat IWO Bali

Lebih lanjut Sultan mengatakan, bukan hanya karena manusia hidup di dalamnya tetapi karena manusia juga menghidupinya dengan kehangatan dan jiwa. Namun selama ini hampir seluruh diskursus mengenai kemajuan hanya berkutat pada pertumbuhan dan pembangunan fisik. Pertumbuhan memang terwujud dalam bentuk fisik dan angka, tetapi tidak banyak menyentuh spiritualitas dan kesejahteraan sebagian masyarakat.

“Mereka hanya bisa diam terpana menyaksikan perubahan besar-besaran melanda kota-kota mereka. Yang terjadi di jalanan adalah perlombaan kekuasaan. Kendaraan besar menguasai kendaraan kecil, demikian seterusnya yang berakhir pada pejalan kaki”, katanya.

Menurut Sultan dehumanisasi, sistematis itu mencerminkan sistem pembangunan kota. Bangunan bersejarah dibongkar, ruang publik digantikan bangunan baru yang indah dipandang tetapi sama sekali tidak memiliki akar budaya setempat.

“Kegelisahan ini kian menyuburkan kesadaran pentingnya memanusiakan manusia kota agar tidak menjadi anonim di tengah geliat raksasa globalisasin,” tambahnya.

Namun di balik kekhawatiran itu, ia memberikan contoh sebaliknya, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan bangunan gedung di sub-kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta yang memberi penghargaan terhadap pluralisme. “Pluralisme adalah ajakan bagi perencana kota dan pengambil keputusan akan arti pentingnya mengkonservasi bentuk lama yang masih bermanfaat selain menyediakan akomodasi kebutuhan di masa datang.” Sultan menilai proses pewarisan budaya itu berlangsung dan bersinggungan dengan globalisasi budaya. Persentuhan budaya ini setidaknya menghasilkan dua hal, penyerbukan dan glokalisasi budaya.

“Fertilisasi silang antarbudaya mewujud dalam aristektur bangunan peninggalan budaya masa lalu. Penyerbukan antar unsur lokal dan luar menghasilkan peradaban unggul yang memesona masyarakat internasional. Sementara, kekuatan glokalisasi atau melokalkan globalisasi yang berarti tidak sekadar menerjemahkan setiap hal yang masuk tetapi harus mampu memperkuat integrasi nasional,” tambahnya.

Kekuatan Baru Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti menegaskan, pendekatan budaya bisa menjadi kekuatan baru untuk membangun kehidupan berbangsa dan negara Indonesia ke depan.

Baca Juga  Kuasa Hukum Aron Geller Somasi 34 Media: Minta Koreksi Berita dan Tegakkan Etika Jurnalistik

“Pendekatan budaya menjadi “panglima” untuk membangun bangsa. Ini jadi pendulum baru untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita miliki,” kata Wiendu.

“Kebudayaan sebagai panglima dimaksud bagaimana membangun dengan manusia sebagai konsep sentral dari kebudayaan dan menempatkan sebagai fokus utama. Ukuran keberhasilan pembangunan selama ini menggunakan paradigma ukuran ekonomi dan politik belum menggunakan ukuran budaya. Kebudayaan menjadi kerangka pokok dalam menjalankan cita-cita UUD 1945. Artinya, basis utamanya adalah kebudayaan, menempatkan manusia sebagai titik utama. Merangsang untuk menghasilkan,” kata Wiendu.

Kebudayaan mampu menyatakan bahwa pengukuran paradigma pembangunan itu tidak lagi politik ataupun ekonomi, melainkan ukuran pembangunan dasarnya menggunakan karakter yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu memiliki kemajemukan, tidak bisa disamaratakan dengan ekonomi dan politik. “Ini salah satu cara untuk keluar dari paradigma lama. Kalau kita mampu menyatakan itu, maka bangsa ini sejalan dengan cita-cita bangsa,” papar dia.

Wiendu menjelaskan, pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis untuk membudayakan Indonesia. Setelah kongres, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah merevitalisasi draf undang-undang kebudayaan. “Intinya, kebudayaan merupakan satu pilar. Jangka panjang hak berbudaya dari warga negara dan undang-undang kebudayaan,” kata dia.

Karena itu, Wamendikbud mengatakan, melalui kongres kebudayaan bisa menghasilkan rekomendasi ukuran pembangunan bangsa dengan menggunakan ukuran kebudayaan karena negara Indonesia adalah negara majemuk, multikultur, kaya kebudayaan dan karakter Bhineka Tunggal Ika.

“Ukuran-ukuran yang sekarang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah negara maju dan negara berkembang atau, negara kaya miskin, paradigma itu sudah harus bergeser menggunakan tolok ukur yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Paradigma yang digunakan untuk mengukur kemajuan bangsa mengunakan ukuran negara barat padahal paradigma itu belum tentu cocok diterapkan dengan kondisi budaya bangsa Indonesia. Kekayaan budaya kita harus jadi pendulum sentral,” katanya. Zita Meirina/Ant