simbol perubahan

PADA perayaan hari suci Galungan dan Kuningan saat ini, kita semua termasuk kalangan umat Hindu yang sedang merayakannya, sebagai anak bangsa sedang menghadapi sebuah ujian nasional dalam reformasi demokrasi kebangsaaan. Bertujuan mencapai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, beradab, dan bermartabat sesuai semangat dari kekuatan ruh dan taksu kebangsaan yang berdasarkan UUD’45 dan berasaskan Pancasila.

Sesuai hasil pemilihan umum legistatif sejumlah partai berkuasa telah tuntas menentukan pilihan di antara kawan dalam koalisi (kerja sama) dengan rivalnya (lawan) saat proses pemilihan presiden 2014, pada pencoblosan 9 Juli mendatang. Gejolak psikologis kejiwaan para anak bangsa pun semakin memanas dalam ketidakpastian. Oleh sebab itulah, mereka pun kini mulai berpikir strategis untuk menakar fakta dan harapan yang sedang dipertaruhkan dalam “perjudian” demokrasi melalui riuh kampanye pemilihan umum para kandidat pemegang mandat dari relasi kekuasaan partai politik pemenang.

Dalam proses ini, para kandidat selaku pemegang mandat kekuasaan tersebut biasanya dengan semangat perjuangan pantang menyerah hingga setitik darah terakhir senantiasa berupaya maksimal menghalalkan berbagai cara untuk mengumbar janji idealnya dalam visi misi berbasis kebangsaan dan kerakyatan demi meraih empati khalayak publik sebagai penentu kemenangan dalam pertarungan merebut kursi kekuasaan tertinggi dan paling bergengsi di negeri ini. Strategi ini acapkali dijadikan sebagai andalan utama para kandidat dalam meraih suara terbanyak ataupun memenangkan ideologi dari program partainya secara jangka panjang.

Patut dicatat sekaligus direnungkan bersama bahwa selama proses reformasi demokrasi berjalan hingga satu dekade lebih rupanya sudah menjadi rahasia publik bahwa perebutan kursi kekuasaan sangat identik dengan kreativitas dari praktik transaksional ataupun jual beli kursi menteri dan relasi kekuasaan atau jabatan lainnya.

Celakanya, mentalitas transaksional ini terus menerus berevolusi seiring gejolak peradaban zaman. Sehingga, fakta dan harapan khalayak publik pun acapkali terkooptasi relasi kekuasaan para elite penguasa pemangku kebijakan secara sistemik. Karena, setelah berkuasa para kandidat pemegang mandat kekuasaan politik tersebut senantiasa secara sengaja melupakan kepentingan khalayak publik. Tapi, justru selalu setia dan sangat sadar untuk memilih tersandera oleh kepentingan ideologi dari program partainya secara jangka panjang.

Baca Juga  Pemkot Denpasar ‘Ngaturang Bhakti Pujawali’ di Pura Luhur Uluwatu 

Dramaturgi Demokrasi

Setelah masa penjajakan kawan sekaligus rivalnya, para kandidat pemegang mandat kekuasaan dari partai politik telah mengajukan atau mendaftarkan diri sebagai peserta dalam pemilihan presiden 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para pemegang mandat kekuasaan itu adalah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo–Jusuf Kalla, yang diusung empat partai politik, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura. Selanjutnya, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa, yang diusung lima partai politik, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, serta satu partai nonparlemen, Partai Bulan Bintang.

Ironisnya, Partai Demokrat, yang telah berkuasa selama sepuluh tahun dengan terpaksa harus memilih untuk netral dan tidak memihak salah satu dari kedua kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilihan presiden nanti. Ini artinya, Partai Demokrat lebih merasa aman dan nyaman sebagai oposisi atau partai penyeimbang dalam perlemen. Meskipun, partai ini melalui program konversinya telah sukses menyeleksi berbagai kandidat capres dan cawapres. Seperti Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Gita Wiryawan, Anies Baswedan, Irman Gusman, Pramono Edhie Wibowo, Marzuki Alie, Ali Maskur Musa, Hayono Isman, Endriartono Sutarto dan Sinyo Harry Sarundajang.

Dalam konteks ini, faktanya telah membuktikan bahwa program konvensi Partai Demokrat, yang sangat panjang dan melelahkan tersebut telah gagal untuk mengusung capres dan cawapres dalam pemilhan presiden 2014. Ini sekaligus juga menunjukkan para pemilih sudah mulai cerdas dalam menentukan pilihannya. Namun, sepertinya khalayak publik seakan telah mengetahui arah dukungan dari partai yang identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut secara tidak formal.

Uniknya, capres Aburizal Bakrie (ARB) atau Ical, yang juga ketua Partai Golkar, sebagai pemenang kedua setelah PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif secara mengejutkan bermanuver untuk berkoalisi dengan Gerindra, yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Tak pelak, kader terbaik dari Partai Golkar yang didaulat PDI Perjuangan, yakni Jusuf Kalla sebagai pendamping Joko Widodo seakan terlupakan.

Bahkan, lucunya lagi Jusuf Kalla malahan terancam dipecat dari induk organisasi Partai Golkar, yang pernah membesarkan kiprah politiknya selama ini. Sehingga, khalayak publik pun menilai telah terjadi perpecahan di tubuh Partai Golkar. Karena, disinyalir adanya tuntutan dari gejolak ambisi keinginan pemegang mandat kekuasaan politik tertinggi partai tersebut untuk dapat jatah atau bagian tersendiri atau khusus dari kursi kekuasaan dalam parlemen. Ya, inilah serial sandiwara kehidupan terbaru dari dramaturgi demokrasi kebangsaan di tahun politik negeri tercinta ini.

Baca Juga  Kakao Fermentasi Jembrana Dilirik Uni Eropa. Bupati Jembrana Tegaskan Komitmen Pertahankan Kualitas Kakao Fermentasi dan Ekosistem Berkelanjutan

Poros Multikultur v Simbolisme Islam

Dalam pandangan khalayak publik, kedua pasangan kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 2014 ini memiliki karakteristik berbeda dan sangat mencolok. Di mana, capres dan cawapres Joko Widodo–Jusuf Kalla, dalam komunikasi politiknya cenderung menyajikan kesan kesederhanaan dan kerakyatan dengan menjunjung tinggi kehidupan multikultur yang berdasarkan UUD’45 dan berasaskan Pancasila. Sedangkan, capres dan cawapres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa, dalam komunikasi politiknya terkesan lebih religius dalam cengkraman dokrin simbolisme agama yang terkesan sangat identik dengan konstitusi penerapan syariah Islam.

Menariknya, pertarungan sekali putaran dalam pemilihan presiden 2014 ini terkesan cukup fenomenal. Di mana secara fakta di atas kertas atau hitungan angka koalisi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa memang dinyatakan lebih unggul dan teratas dengan angka poros koalisi sebanyak 48,93 persen. Terdiri atas Gerindra 11,81 persen, Partai Amanat Nasional 7,59 persen, Partai Persatuan Pembangunan 6,53 persen, Partai Keadilan Sejahtera 6,79 persen, Golkar 14,75 persen, dan Partai Bulan Bintang 1,46 perseni. Sehingga, akumulasi suara ini disebut dengan poros koalisi gemuk.

Sedangkan, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo–Jusuf Kalla hanya mengantongi dukungan sebanyak 39,87 persen. Terdiri atas PDI Perjuangan 18,95 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 9,04 persen, Nasdem 6,72 persen, dan Hanura 5,62 persen. Sehingga akumulasi suara ini disebut dengan poros koalisi ramping. Meski begitu, semangat perjuangan dari poros koalisi yang dimotori PDI Perjuangan ini rupanya tetap tinggi dan bahkan terkesan seakan tidak takut dikeroyok beramai-ramai oleh rivalnya dalam perebutan kursi kekuasaan dalam pemilihan presiden 2014 nanti.

Dalam konteks ini, para elite penguasa pemangku kebijakan partai politik kecenderungan terkesan masih dalam cengkraman praktik transaksional kekuasaan untuk mengamankan kepentingan ideologi dari program partainya secara jangka panjang. Dalam kerja kreatif, politik demokrasi kekinian seakan mempertontonkan sesuatu yang sarat tanda dan ruang klise, tapi bukan dalam pemahaman semiotika seperti biasanya. Di mana, makna realitas kejujuran yang apa adanya sejatinya sengaja untuk disembunyikan.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Pimpin Apel Disiplin Pegawai, Himbau ASN Jadi Teladan Pilah dan Olah Sampah di Sumber

Penting untuk dicermati sekaligus diwaspadai oleh kita semua sebagai anak bangsa agar jangan sampai terjebak arus demokrasi kebangsaan yang kebablasan dan kencenderungan tidak lagi mampu mengedepankan nilai kebersamaan dalam perbedaan seperti telah diwariskan oleh tokoh bapak bangsa kita, yang juga mantan presiden Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kita juga perlu ingat bahwa praktik demokrasi kebangsaan yang ditawarkan para elite politik penguasa pemangku kebijakan acapkali memang senantiasa menjanjikan berbagai kemudahan dari keindahan kehidupan masa depan. Tapi, sesungguhnya seringkali merupakan sebuah jebatan demokrasi yang menyesatkan dan sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dalam kenyataan acapkali jauh dari rasa aman dan nyaman serta senantiasa tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi kepentingan khalayak publik secara berkelanjutan.

 Nah, melalui perayaan hari suci Galungan dan Kuningan ini marilah kita bersama sebagai anak bangsa untuk merenung sejenak dalam keheningan, agar dapat berpikir strategis dalam menentukan kebenaran fakta dalam mencapai harapan masa depan yang lebih baik dan menyejahterakan bagi kehidupan berkeadilan, bermartabat dan berkeadaban. Kita juga harus ingat bahwa berpikir strategis bukan proses akhir, tapi merupakan awal menuju tujuan mulia sebagai pribadi yang cerdas dalam menentukan nasib bangsa di masa depan. Sehingga, demokrasi kebangsaan mampu mencapai harapan menuju Indonesia yang lebih baik, dan lebih hebat, serta lebih mandiri secara ekonomi dan sosial budaya di tengah pergulatan globalisasi peradaban dunia.

 Jadikanlah proses pencoblosan dalam pemilihan presiden 2014 nanti, tepatnya 9 Juli mendatang sebagai langkah awal menentukan sikap berpikir cerdas agar kualitas pemimpin bangsa ini sesuai dengan harapan dari kepentingan khalayak publik, bukan terjebak dalam ketidakpastian yang cenderung mengultuskan kelompok tertentu dalam persaingan memenangkan antara mayoritas dan minoritas. Akhirnya, penulis mengucapkan selamat merayakan hari suci Galungan dan Kuningan. WB-MB