Foto: Proyek reklamasi perluasan Pelabuhan Benoa dihentikan sementara.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pelindo III memenuhi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster untuk menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

Sejak Senin, tanggal 26 Agustus aktivitas di dumping I dan dumping II di proyek Pelindo III Benoa ini resmi dihentikan.

“Permintaan Gubernur kami jalankan. Per hari ini kami stop proyek ini,” kata Vice President Corporate Communication Pelindo III, Wilis Aji Wiranata ditemui di Kantor Pelindo III Benoa, Senin (26/8/2019).

Penghentian sementara proyek pengurukan dalam rangka perluasan Pelabuhan Benoa ini merupakan tidak lanjut atas surat Gubernur Bali, I Wayan Koster melalui surat bernomor surat nomor : 660.1/1801/Bid.P4LH/Dis.LH, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikirimkan kepada Direktur Utama Pelindo III.

Surat Gubernur ini isinya meminta Pelindo III menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa. Surat ini juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan serta  Menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Wilis Aji menambahkan Pelindo III tidak mempermasalahkan surat permohonan Gubernur Bali untuk menghentikan proyek pembangunan dengan alasan telah terjadi kerusakan hutan Manggrove  akibat proyek tersebut.

Ia beranggapan  Pelindo III Benoa hanyalah “Agent Development” alias operator yang menjalankan perintah dari pusat.

“Kami sambut baik surat tersebut sampai nanti kita kembali menjalin  komunikasi dengan Pemprov Bali,” ujar Wilis Aji.

Pihaknya akan menelaah surat tersebut, pasalnya surat yang dimaksud baru diterima jadi perlu dikaji terlebih dahulu dan jika diperlukan beberapa rekomendasi akan disampaikan.

Ia memastikan, Pelindo III akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat untuk mendesain pembangunan sesuai dengan harapan penduduk setempat. Sebab, menurut Wilis, pembangunan pelabuhan dilakukan untuk kepentingan warga Pulau Dewata.

Baca Juga  Gubernur Koster Dukung Maybank Marathon, Dongkrak Sport Tourism dan UMKM Bali

Ia berharap dengan kembali terjalinnya komunikasi di kedua belah pihak, bisa bersama-sama membangun pelabuhan Benoa, semata-mata untuk kepentingan pariwisata dan masyarakat Bali.

Wilis Aji membeberkan bahwa total lahan Pelindo di pelabuhan Benoa seluas 128 hektar. Dengan rincian, luas Eksisting yaitu 58 hektar dan pengembangan seluas 70 hektar.

Dari 70 hektar pengembangan, lahan reklamasi untuk lokasi dumping 1 di bagian barat pelabuhan seluas 25 hektar dan dumping 2 di sisi utara pelabuhan seluas 45 hektar. Saat ini proyek reklamasi sudah mencapai 95 persen.

Pada kesempatan ini ia juga meluruskan kawasan yang terdampak bukan 17 hektar seperti yang dikabarkan, tetapi hanya sekitar 7 hektar bagian depan. “Hanya sebagian mangrove yang rusak, jadi tidaknsemuanti,”ujarnya.

Permasalahan mangrove yang mati ini, ungkap Wilis Aji, memang diakibatkan karena luberan lumpur masuk ke kawasan mangrove saat proses reklamasi.

“Kejadian itu sudah kita ketahui sebenarnya dari tahun lalu, kemudian kita minta rekomendasi dari Litbang Hutan di Bogor, lantas direkomendasikan untuk membuat kanal sebagai aliran air,” ucapnya.

Dengan terbangunnya kanal itu maka diharapkan aliran air akan lancar ada akses untuk nelayan juga membangun tempat Melasti yang akan dibangun disana sesuai permintaan desa adat setempat.

Selain itu, untuk memulihkan kondisi hutan mangrove, sejak awal 2019, sudah dilakukan penanaman mangrove.

Sebanyak 50 ribu bibit mangrove sudah ditanam pada Februari lalu. Secara bertahap, ini kembali akan dilakukan sampai hutan mangrove kembali hijau.

Dijelaskan pula, kajian lingkungan yang dimaksud Gubernur Koster dalam suratnya, sebenarnya rutin dilakukan oleh Pelindo III, jadi berdasarkan kajian tersebut pihaknya mengambil langkah-langkah antisipatif.

“Kajian lingkungan itu kan, kita lakukan setiap enam bulan sekali atau setiap semester, jadi bukan sekonyong-konyong muncul. Apalagi yang melakukan pemerintah pusat,” tandasnya.

Baca Juga  Ibu Putri Koster Dorong UMKM dan IKM Bali Naik Kelas lewat BAMFES 2025

Wilis membantah jika surat permohonan yang dikirim Gubernur Bali sebagai bentuk tekanan, justru ia merasa itu sebagai bentuk komunikasi, meskipun ia juga agak kaget hubungan yang awalnya harmonis, namun tiba-tiba datang surat seperti itu.

“Kami tidak ingin terjebak dengan hal-hal diluar tugas kami,” tegasnya.

Dikatakannya juga dengan penghentian proyek ini, otomatis pihaknya akan menginformasikan kembali kepada pihak operator kapal pesiar di luar negeri untuk meninjau kembali kunjungannya ke Bali.

“Kami informasikan kepada seluruh operator kapal pesiar di dunia terkait proyek ini. Terkait kapal pesiar yang tertarik untuk berlayar ke Bali agar bisa di reschedule,” ungkapnya.

Sebabnya karena pihak Pelindo di awal proyek sudah “woro-woro” jika Pelabuhan Benoa akan bisa disinggahi kapal pesiar dengan ukuran besar, tapi dengan kejadian ini baik Pelindo ataupun pihak operator akan menjadwal ulang.

“Jelas ini akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali melalui laut akan turun juga berdampak pada pariwisata Bali kedepannya,” tuturnya.

Seperti diketahui Gubernur Bali I Wayan Koster dalam keterangan persnya, Minggu (25/8/2019) di Rumah Jabatan Gubernur Jayasabha, Denpasar secara tegas menyatakan, kawasan Teluk Benoa harus bebas dari segala macam aktivitas.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster menunjukkan keprihatinannya atas tergerusnya 17 Hektar lebih hutan Manggrove yang merupakan paru-parunya Bali.

Gubernur dalam suratnya menyampaikan, akibat terjadinya eksploitasi dikawasan teluk benoa banyak habitat dan ekosistem yang hilang, apalagi pembangunan di kawasan itu  tidak searah dengan Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. (wid)