mpr

Jakarta (Metrobali.com)-

Menjelang pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014, masyarakat diresahkan isu para lawan politik tidak datang dalam Sidang Paripurna MPR 20 Oktober 2014.

Pimpinan MPR terdiri atas Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Mahyudin, E.E Mangindaan, Hidayat Nurwahid, dan Oesman Sapta Odang melakukan safari politik ke beberapa tokoh bangsa dan pimpinan partai politik mengantarkan undangan acara pelantikan tersebut.

Misalnya pimpinan MPR pada Rabu (15/10) mendatangi kediaman Ketua Umum PAN Hatta Radjasa dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kantor DPP Partai Golkar.

Lalu pada Jumat (17/10) pimpinan MPR mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan orang tua dari mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Langkah itu dimaksudkan MPR untuk menenangkan keresahan masyarakat terkait isu yang berkembang saat itu bahwa akan terjadi penjegalan pelantikan presiden dan wakil presiden.

MPR berhasil menepis isu tersebut, Sidang Paripurna MPR justru berjalan khidmat, lancar, dan tertib, dan sesuai harapan dan para tokoh bangsa serta pemimpin partai politik hadir memenuhi undangan tersebut.

Pascapelantikan pimpinan MPR, lembaga itu memang dihadapkan pada posisi sulit, yaitu satu sisi merupakan kader partai politik namun di sisi lain harus menjadi “pendingin” kondisi perpolitikan nasional.

Hal itu disebabkan adanya dua kubu di parlemen dalam memperebutkan kekuasaan, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan lembaganya ingin menjadi pendingin dari panasnya perpolitikan nasional dan dirinya mengingatkan bahwa musuh bangsa Indonesia bukan partai politik yang ada saat ini.

Zulkifli mengatakan MPR menggunakan cara-cara dialogis dalam menjalankan perannya sebagai pendingin politik nasional tersebut karena dirinya yakin bahwa kepentingan yang ada akan hilang apabila dihadapkan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

“Saya yakin meskipun kondisi politik panas, namun apabila sudah menyangkut kepentingan bangsa, maka kita harus bersatu,” kata Zulkifli.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan MPR di tahun 2014 membuktikan harapan publik menjadi lembaga yang dipercaya dan menjalankan tugas kenegaraan dengan baik yaitu melaksanakan Sidang Paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut menurut dia MPR membuktikan ketidakbenaran rumor yang berkembang di masyarakat saat itu terkait sinisme, apatisme, dan tuduhan negatif terhadap lembaga tersebut.

“Kami hadirkan kondisi kondusif saat pelatikan presiden dan dihadiri presiden yang akan digantikan, itu merupakan tradisi baik yang harus dijaga,” ujarnya.

Baca Juga  Pembukaan The 14th Bali International Choir Festival 2025 Digelar Meriah di Kabupaten Badung

Pada pelantikan Jokowi-JK 20 Oktober 2014 juga dihadiri pesaingnya ketika Pilpres 2014 yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan keduanya kompak mengapresiasi pelantikan tersebut.

Menurut Hidayat, kehadiran Prabowo-Hatta menghilangkan rumor negatif yang berkembang di masyarakat bahwa fraksi di DPR maupun MPR tidak akan hadir dalam acara pelantikan.

Politisi PKS itu mengatakan publik melihat adanya keterbelahan poros kekuasaan di DPR yaitu KIH dan KMP, dua kekuatan itu pun ada di MPR. Namun dia menjelaskan, kehadiran dua koalisi itu di MPR justru tidak saling mempertentangkan diantara keduanya.

“Kami lakukan terobosan yang mengoreksi kekhawatiran publik mengenai keterbelahan di DPR dan di MPR meskipun ada KIH dan KMP namun justru kami lakukan terobosan dengan tidak mempertentangkan kedua koalisi tersebut,” katanya.

Hidayat mengatakan harmonisasi kehadiran kedua koalisi itu di MPR terlihat dari pembagian alat kelengkapan, badan kajian, dan badan sosialisasi yang semuanya berjalan proporsional serta tidak menghadirkan kontradiksi maupun konflik kepentingan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan keberhasilan MPR melantik Jokowi-JK merupakan tradisi politik yang penuh dengan nilai-nilai kenegarawanan sehingga pantas untuk diwariskan. Dia menilai kehadiran Prabowo-Hatta yang menjadi kompetitor Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, membolak balik emosional masyarakat.

“Pada acara pelantikan Jokowi-JK, cuaca politik penuh dengan suasana kebatinan yang membahagiakan publik, kehadiran Prabowo dan Hatta Rajasa yang menjadi kompetitor pilpres 2014 turut hadir pada acara pelantikan, ikut membolak balik emosional anak negeri,” ujarnya.

Dia menilai proses transisi politik berjalan mulus tanpa gempa politik yang menguncang stabilitas politik nasional.

Pangi mengatakan awalnya masyarakat khawatir karena dukungan sumbu api dua kandidat capres memunculkan benturan keras dari masing masing pendukung. Namun menurut Pangi, polarisasi tersebut dapat dipadamkan sehingga potensi mengarah kepada anarkisme dan “chaos” tidak menjadi kenyataan pada Pilpres 2014.

“Proses transisi atau peralihan pemerintah di 2014 banyak dipuji publik, Indonesia sudah berhasil melangkah satu langkah lagi yaitu konsolidasi demokrasi,” katanya.

Dia membandingkan proses transisi politik dari pemerintahan SBY ke Jokowi berjalan baik, tidak seperti pergantian kepemimpinan lalu, misalnya pergantian dari Soekarno ke Soeharto dipicu peristiwa G30S.

Selain itu menurut Pangi, dari Soeharto ke BJ Habibie dipicu gerakan reformasi 1998, lalu Habibie ke Abdurrahman Wahid pemantiknya adalah hasil referendum atas Timor Timur, dan dari Abdurahman Wahid ke Megawati dipicu kasus Bulogatte yang pada akhirnya Gusdur dimakzulkan.

“Peralihan Megawati ke SBY, melalui pemilu langsung tapi tidak dengan suasana kebatinan yang sejuk, namun peralihan yang penuh ketegangan dan kekakuan akibat matinya komunikasi,” ujarnya.

Baca Juga  Kembali Terima Laporan, Tim Satgas Pengawas Terpadu Disperindag Provinsi Bali Sidak 9 Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Denpasar

Empat Nilai Kebangsaan MPR sebagai lembaga tinggi negara diamanahkan oleh konstitusi untuk menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada MPR periode 2004-2009 istilah untuk empat nilai itu disebut “putusan MPR” lalu di era kepemimpinan Ketua MPR Taufiq Kiemas (alm) disebut “empat pilar kehidupan bernegara”.

Namun istilah empat pilar itu digugat oleh Masyarakat Peduli Pancasila (MPP) Joglo Semar (Jogja, Solo, Semarang) ke Mahkamah Konstitusi pada November 2013. Dan MK dalam putusannya pada April 2014 mengabulkan gugatan mengenai istilah empat pilar tersebut karena menilai Pancasila sebagai dasar negara sehingga tidak bisa disejajarkan dengan yang lain.

Dari putusan MK itu, istilah empat pilar yang sudah sekitar lima tahun digunakan MPR harus diubah namun sosialisasi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika masih bisa dilakukan oleh MPR karena merupakan amanat Undang-Undang.

Dalam pasal 5 ayat (b) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan tugas MPR memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Artinya hanya MPR yang diamanahkan konstitusi untuk memasyarakatkan empat nilai berbangsa tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan MPR akan tetap memasyarakatkan empat nilai berbangsa tersebut karena lembaga itu sudah diamanahkan konstitusi untuk melakukannya.

“Hanya MPR yang diamanahkan untuk sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Menurut dia sosialisasi empat nilai tersebut penting untuk melibatkan budaya-budaya daerah agar lebih merakyat misalnya MPR telah melibatkan dalang untuk memasyarakatkan empat nilai itu melalui media wayang.

Hidayat mengatakan banyak budaya dan kesenian lain yang akan dilibatkan MPR seperti lenong betawi dan wayang golek agar materi sosialisasi bisa lebih membumi.

“Saya usulkan juga agar memberikan rasa keadilan pada seluruh masyarakat seperti orang berkebutuhan khusus, maka dibuat UUD 1945 dengan menggunakan huruf braile,” katanya.

Anggota MPR periode 2014-2019 banyak diisi orang baru dan juga sedikit dan terlibat dalam lembaga tersebut sehingga diperlukan cara baru untuk memasyarakatkan empat nilai berbangsa. Cara itu menurut dia harus dilakukan sesuai dengan undang-undang namun melihat proporsionalitasnya karena tidak bisa disamakan antara anggota baru dengan yang lama.

“Tidak bisa anggota baru dipaksa untuk memahami seluruh ketentuan konstitusi karena UUD 1945 direvisi dalam rentang waktu empat tahun sehingga perlu pendalaman untuk memahaminya,” kata Hidayat.

Baca Juga  Prudential Indonesia & Syariah Catat Kinerja Solid 2024 di Tengah Tantangan Ekonomi

Namun dia yakin tahun ketiga atau keempat, para anggota MPR sudah bisa memasyarakatkan semua materi sosialisasi empat nilai berbangsa itu.

Selain itu menurut dia, sosialisasi empat nilai tersebut sudah berlangsung dalam tiga periode kepemimpinan di MPR, namun perlu lebih dimassifkan dengan mengakrabkan dengan publik.

“Caranya dengan menggandeng Kwarnas Pramuka sehingga diharapkan sosialisasi itu berjalan dengan prinsip senangan dan mudah disampaikan kepada generasi muda,” ujarnya.

Penguatan MPR Komposisi pimpinan MPR saat ini, yang dipilih melalui sistem paket, terdiri dari empat orang partai politik (KMP) dan satu orang perwakilan DPD.

Pangi Syarwi menyayangkan perwakilan DPD hanya ada satu orang di pimpinan MPR karena adanya paket KMP atau KIH, yang akhirnya dimenangkan paket KMP. Dia menilai untuk menguatkan posisi MPR kedepan, seharusnya lima orang pimpinan MPR itu terdiri dari dua orang DPD dan tiga orang dari parpol.

“Lembaga MPR di dalamnya ada DPR dan DPD, yang seharusnya mengevaluasi fungsi DPD serta berfikir penguatan fungsi DPD atau lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya.

Dia menilai DPD bisa diberdayakan pada fungsi otonomi daerah sehingga eksistensinya benar-benar dirasakan di daerah jangan hanya dijadikan formalitas karena tidak baik.

Menurut Pangi, kehadiran DPD lebih kepada kompromi politik atau jalan tengah menjaga keutuhan NKRI dan sebenarnya membingungkan keberadaan DPD dalam negara kesatuan.

“Hanya ada dua pilihan yaitu memperkuat atau membubarkan DPD. Ini menjadi pembicaraan penting di MPR, bikameral setengah hati tidak baik dipertahankan,” ujarnya.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid mengatakan MPR berencana untuk mengamandemen UUD 1945 khususnya Pasal 2 ayat 3 untuk mempertegas posisi lembaga tersebut sebagai majelis permusyawaratan. Dia menilai pasal tersebut tidak mencerminkan semangat musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan di MPR.

“Pasal 2 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan segala putusan MPR diputuskan dengan suara terbanyak, tidak dengan musyawarah. Kami menilai hal itu bertentangan dengan nama MPR dan juga bertentangan dengan Pancasila khususnya sila keempat,” katanya.

Dia menjelaskan amandemen pasal itu untuk memastikan MPR yang menjalankan asas permusyawaratan dan ingin kembali pada ketentuan Pancasila.

Hidayat mengatakan MPR periode 2014-2019 akan banyak dinamika yang terjadi dan para anggotanya akan tetap mengawal lembaga itu menjalankan tugas kenegaraan dengan tepat. Dia menegaskan dengan modal menjalankan amanah rakyat dan menepis rumor negatif, MPR periode 2014-2019 akan menyelesaikan masa tugasnya dengan baik.  AN-MB 

activate javascript