Pengamat Menduga Jokowi Justru Bersyukur Tak Ada Kader PSI dalam Kabinet
Jakarta, (Metrobali.co.id)-
udah tidak ada lagi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, setelah tiga kader partai itu mundur dari PSI.
Mereka adalah Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.
Giring mengklaim sudah tidak sejalan lagi dengan partai berlambang gajah itu. Sementara Raja Juli dan Isyana mengaku ingin memfokuskan kerja masing-masing di dalam kabinet.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, menilai absennya kader PSI dalam kabinet menunjukkan partai itu sudah kehilangan legitimasi politiknya.
Namun di sisi lain, Burhanuddin menilai ada juga keuntungan yang didapat PSI jika tidak menjadi bagian dari pemerintahan.
“Dari sudut pandang elektoral, dari sudut pandang publik, mendisasosiasi atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan yang populer justru menguntungkan,” kata Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat, 20 November 2026.
Ia mengutip pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga ayah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, yang menyebutkan sudah tidak ada lagi kader PSI dalam kabinet.
“Makanya tadi statement Pak Jokowi sepertinya ingin mengatakan tidak mau terjebak oleh istilah apakah PSI menjadi bagian koalisi pemerintah Pak Prabowo atau tidak,” ujar Burhanuddin.
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, selama ini partai politik yang berada dalam pemerintahan direpresentasikan dengan menempatkan kadernya dalam kabinet.
“Kita tahu hampir semua hasil survei, terutama yang kredibel, memang menunjukkan penurunan legitimasi politik pemerintahan di mata publik. Itu sepertinya yang dikejar oleh Pak Jokowi,” ucapnya.
Adapun Prabowo hingga saat ini belum dengan tegas menyatakan apakah PSI tetap berada di dalam koalisi atau sudah keluar. Burhanuddin menilai sikap Prabowo itu didasarkan pada nalar politik yang bersifat merangkul semua kekuatan politik.
Burhanuddin menegaskan PSI sudah kehilangan legitimasi untuk bertahan dalam pemerintahan. Namun, jika Prabowo mengeluarkan vonis bahwa PSI bukan lagi bagian dari pemerintahan, Burhanuddin menduga Prabowo mungkin khawatir hal itu justru menambah simpati publik kepada PSI.
Ia menduga PSI maupun Jokowi enggan dianggap sebagai pihak yang memulai langkah keluar dari koalisi pemerintahan. Oleh sebab itu, baik Prabowo maupun PSI memilih untuk saling menunggu.
Direktur IPI itu juga menduga Jokowi bisa saja justru bersyukur karena tidak ada kader PSI dalam kabinet.
“Karena tidak ada representasi kader PSI di pemerintahan, di saat kinerja pemerintahan Pak Prabowo, itu secara elektoral malah bisa menguntungkan PSI,” ungkap Burhanuddin.
Jokowi: PSI Bisa Lebih Lincah
Sementara itu, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti mengenai apakah masih berada dalam koalisi pemerintah.
“Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet,” katanya saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Jokowi, PSI kini perlu memusatkan perhatian pada pembenahan organisasi dan penguatan struktur partai hingga tingkat paling bawah.
“Oleh sebab itu sekarang PSI fokus pada perbaikan dan memperkuat struktur partai,” katanya.
Jokowi juga menilai pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan dengan menduduki jabatan di kabinet. Menurutnya, seseorang tetap bisa berkontribusi kepada negara melalui berbagai kegiatan di luar pemerintahan, termasuk dengan bergerak langsung di tengah masyarakat.
“Ya tugas-tugas pengabdian terhadap negara kan tidak harus di kabinet. Di luar kabinet pun juga tidak masalah malah bisa lebih lincah,” ujarnya.
Penulis : Tim Redaksi Metro Bali

