Denpasar, (Metrobali.com)-
Dikesankan ke publik, proyek besar model bandara Buleleng seakan-akan panasea ( obat mujarab ) untuk menyelesaikan tuntas persoalan ekonomi masyarakat Bali.
Hal itu dikatakan pengamat ekonomi dan politik Gde Sudibya, Jumat (4/12) di Denpasar.
Dikatakan, dalam perjalanan sejarah pembangunan di era Orde Baru dan juga era sesudahnya, pembangunan model ini akan menggusur masyarakat lokal yang umumnya masyarakat petani dan masyarakat tanpa ketrampilan, diganti oleh pemilik modal dan kalangan dengan ketrampilan lebih tinggi. Akibatnya kesenjangan ekonomi semakin tinggi, masyarakat okal terpinggirkan, hanya menunggu waktu saja untuk terjadinya ” bom waktu  ledakan ” sosial.
“Rencana pembangunan bandara baru di Buleleng. Bali, menimbulkan pertanyaan yang mengganggu di tengan kondisi ekonomj dan pandemi saat ini,” kata Sudibya.

Ia menanyakan, dari mana sumber pendanaannya, di tengah anggaran negara yang mengalami pendarahan, defisit di atas Rp.1000 trilliun tahun ini? Dari perusahaan investasi yang akan didirikan pemerintah, merujuk UU Cipta Kerja 2020, dengan modal pertama Rp.5 trilliun, untuk mengundang investor luar?
Sementara untuk pemulihan ekonomi Bali sekarang ini dan pasca pandemi,  lanjut dia, diperkirakan tidak mudah dan bahkan sangat sukar untuk bisa kembali ke posisi semula, sehingga problem besar ini yang semestinya dijadikan fokus pemerintah untuk ditangani.
“Bukan memberikan iming-iming proyek baru yang belum tentu layak secara ekonomi dan melahirkan potensi kesenjangan ekonomi yang semakin dalam di masyarakat, ” kata Sudibya.
Ia mengatakan, sebagian pengamat ekonomi politik kritis bertanya, “jangan-jangan ini hanya” dagangan” politik di menjelang tahun 2024.

Ia memaparkan, proyek ini, sekadar contoh mirip dengan   model korporitisme negara ( state corporatism ),  negara yang dikelola secara korporasi, terbukti telah melahirkan kesenjangan dashyat ekonomi di banyak negara. Sistem kesejahteraan sosial  nyaris tidak sanggup  mengoreksinya, terjadi defisit fiscal luar biasa.
Pada saat bersamaan, kata dia akibat kesenjangan sosial yang dimaksud, politik identitas merebak luas, dengan polarisasi sosial yang tajam. Lanskap politik dunia, banyak diwarnai oleh realitas politik seperti ini.

Baca Juga  Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya, Jembrana Komitmen Wujudkan lingkungan Aman Bagi Anak
“Melihat realitas global di atas dan kecendrungannya, dan jika kita tetap bersepakat bahwa: pembangunan dan modernisasi di Bali berbasis pembangunan Bali berkelanjutan ( Bali Sustainable Development ), dan berlandaskan Kebudayaan Bali, yang juga kemudian terumuskan dalam Perda tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya, sudah semestinya kita terutama para elite pengambil kebijakan untuk berefleksi,” tandasnya.
Sudibya berharap pemerintah tidak begitu gegabah mengambil keputusan dengan perhitungan jangka pendek yang kurang direncanakan secara matang. Kita semestinya lebih konsisten, di banyak atribut luar seperti: busana, kuliner dan arsitek kita mewacanakan Ajeg Bali, sudah tentu pada pilihan keputusan yang berdampak pada banyak orang dan berdemensi jauh ke depan dalam artian peradaban dan kebudayaan Bali, kita juga berlaku sama ( satya wacana ).
Di bagian lain, lanjut pengamat sosial I Gde Sudibya bahwa publik mendapat kesan, Satgas kurang serius dalam penanganan 3 T ( Tracing, Testing, Treatment ) dan 3 M, STRATEGI, tetapi lebih fokus dalam pemberian bantuan dan sejenisnya, ” Gula-gula “, sehingga dari sisi kebijakan, kasus penularan pasti bertambah.
“Kita menjadi tidak pernah tahu, kapan pandemi mencapai puncak, dan berapa lama waktu di masa puncak dan kemudian diharapkan turun dan melandai. Akibatnya, upaya pemulihan ekonomi menjadi tidak pasti, ” gabeng “, dengan tingkat efektifitas rendah,” Katanya.
Editor : Mahatma Deva