Bangli (Metrobali.com)-

Panwaslu Bangli telah memberikan teguran secara lisan terkait adanya dugaan PNS mengikuti simakrama Cagub-Cawagub di SKB Kayuambua, Kamis (8/3). “Kita telah menegur langsung bupati maupun wakil bupati , terkait indikasi adanya kehadiran pejabat, PNS dan Kepala Desa dalam simakrama Cagub-Cawagub Bali yakni paket PAS kemarin. Kita juga nanti akan memberikan teguran tertulis,”kata Ketua Panwaslu Bangli I Nengah Widiana didampingi anggota I Nyoman Wandri, Jumat (9/3) diseketariat Panwaslu.

Wandri menambahkan, teguran tersebut bukan hanya adanya indikasi keikut sertaan PNS dan Pajabat dalam acara tersebut. Namun juga adanya dugaan penggunaan fasilitas pejabat seperti mobnas termasuk penggunaan gedung,”kata Wandri. Lanjut menambahkan, pada saat menegur itu, dirinya mengaku mendapatkan tentangan dari I Nyoman Adnyana. “Saya sempat berdebat dengan Adnyana saat itu,”paparnya lagi.

Lebih lanjut Wandri menambahkan, pada kesempatan itu pihaknya tidak bicara masalah tahapan. Tapi menegur soal indikasi adanya politik praktis PNS, pejabat dan kepala desa, serta penggunaan fasilitas pemerintah. “Kita memberikan teguran itu, juga ingin mengingatkan komitmen bupati, untuk menjaga pemilu ini berjalan aman, damai serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlalu. Sebelumnya, beliu menyatakan komitmennya adar Pilgub di Bangli berjalan aman serta berjalan sesuai aturan,”ungkap Wandri.

Bila pelanggarb it uterus dilakukan, sebut Wandri, maka bakal ada sanksi pedana sesuai yang diatur dlam UU pemilu No 32/2004 dan UU 12/2008, yakni pasal 116 ayat 4, yang berbunyi setiap pejabat Negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan penjara dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.WAN-MB

Baca Juga  Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Pertamina Patra Niaga Lakukan Penguatan Profesionalisme Difaprenuer dan Skizopreneur