MASIH ingat bagaimana perilaku lembaga penyiaran di Bali menjelang, pada saat dan setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bali periode 2013 – 2018 yang puncaknya dilaksanakan pada 15 Mei 2013 lalu? Jika iya, coba diingat kembali apa yang disiarkan televisi dan radio di seluruh Bali ketika itu? Lebih khusus lagi apa yang disiarkan lembaga penyiaran swasta (LPS) kelompok media Bali Post (KMB) yakni Bali TV, Radio Global FM dan radio-radio lainnya yang kepemilikannya masih dalam satu manajemen dengan KMB? Banyak bukan?

Nah dari banyak perilaku penyiaran LPS KMB itu, ada satu yang paling menjadi sorot perhatian dalam diskusi publik perdana yang dilaksanakan Koalisi untuk Demokratisasi Penyiaran Bali yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bali bekerja sama dengan Sloka Institut, Fakultas FISIPOL Unud dan beberapa organisasi lainnya di Hotel Nikki, Denpasar, Kamis, 22 Agustus 2013, yakni pemihakan berlebihan LPS KMB itu kepada salah satu pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga materi penyiaran menjadi tidak proporsional, tidak independen dan tidak demokratis. Pasangan lainnya tidak mendapat porsi penyiaran yang seimbang. Pemihakan bukan hanya terjadi pada salah satu program siaran, akan tetapi pada hampir seluruh program siaran. Pendek kata, LPS KMB sangat berlebihan memihak paket 1 dan tidak memihak paket 2.

Saya hadir dalam diskusi yang menampilkan lima pembicara itu dalam kapasitas mewakili  pimpinan Biro Humas Setda Provinsi Bali. Kelima pembicara itu adalah Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Ezki Suyanto, Ketua KPUD Bali Lanang Perbawa, Ketua KPID Bali Komang Suarsana dan akademisi Fakultas Fisipol Unud Ni Made Ras Amanda. Berkenaan dengan perilaku yang sangat memihak LPS KMB, para peserta diskusi masih ingat betul, betapa perilaku LPS KMB itu tidak hanya memihak, tetapi melalui materi siarannya sudah memprovokasi masyarakat dengan menayangkan apa yang dinamakan dengan top head bannerbertuliskan (kalau tidak salah) : Ganti Gubernur, Pilih 1, Pilih yang Menomorsatukan Ajeg Bali.

Atas dasar perilaku LPS sebagaimana dilakukan KMB itu, maka peserta diskusi sepakat dengan para narasumber, bahwa perilaku penyiaran LPS di Bali belum demokratis. Hal itu disebabkan karena paling tidak dua dari tiga indikator penyelenggaraan penyiaran yang demokratis tidak dipenuhi. Dua dari tiga indikator yang tidak dipenuhi itu adalah indikator proporsional dan independen. LSP KMB bahkan dinilai tidak memenuhi indikator desentralisasi karena KMB melanggar ketentuan Pasal 36 UU 32 Tahun 2002 yang membatasi kepemilikan media, karena KMB yang terdiri dari media cetak, penyiaran dan elektronik, dimiliki oleh pemilik yang sama.

Baca Juga  Sukses Terapkan 12 Kebijakan Pro Karir ASN, Jembrana Raih Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Pratama dari BKN

Yang menarik adalah, demikian Ketua KPID Bali Komang Suarsana, KPI sebagai perpanjangan tangan pemerintah menjalankan regulasi penyiaran, tidak dapat melakukan tindakan hukum berkekuatan tetap atas penyimpangan perilaku penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Lembaga ini hanya diberi kewenangan sebatas menjatuhkan sanksi sebagai wujud pelaksanaan tugas pokoknya melakukan pengawasan atas isi siaran lembaga penyiaran sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Mantan anggota KPI Pusat, Ezki Suyanto menambahkan, bukan hanya LPS lokal yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dan melanggar ketentuan P3SPS KPI sehingga tidak demokratis, juga LPS nasional. “Yang nasional bahkan lebih banyak dan lebih jelas,” katanya merunjuk perilaku penyiaran yang dilakukan stasiun televisi swasta nasional seperti MNC Grup, Viva News Grup dan Metro TV yang jelas-jelas menayangkan kandidat calon legislatif dan calon presiden dalam siarannya diluar ketentuan kampanye. Ezki mengatakan, dikeluarkannya tak kurang dari 59 ribu surat teguran atas pelanggaran P3SPS oleh LSP di seluruh Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa perilaku penyiaran lembaga penyiaran di Indonesia masih belum memenuhi amanat UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan amanat P3SPS.

Celakanya, Ezki menemukan bahwa TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik (LPP), ditemukan ikut melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Padahal, sebagai LPP, TVRI dan RRI tidak semestinya seperti itu. TVRI dan RRI inilah yang sangat diharapkan mampu menjadi panji proses demokratisasi dan penegak demokrasi. TVRI dan RRI yang penyelenggaraan penyiarannya dibiayai dana pemerintah dari APBN dan masih diijinkan mencari iklan hingga 15% dari total biaya penyiaran, harus tampil terdepan dalam menegakkan demokrasi dan kode etik jurnalistik (KEJ) sehingga eksistensinya sebagai LPP benar-benar untuk kepentingan memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi peningkatan pengetahuan dan kecerdasan segenap bangsa Indonesia.

Di tengah-tengah perilaku LPS yang makin kapitalistik dan bahkan cenderung liberal, TVRI dan RRI harus tampil menjadi panji penegak idealisme dan profesionalisme pers dengan tidak memihak kepentingan politik dan kepentingan lainnya karena telah diikat dengan mottonya menjadi lembaga penyiaran pemersatu bangsa. TVRI dan RRI bahkan harus berani tampil menjadi media pembangun kesadaran masyarakat dalam hal melahirkan sikap kritis dan analitis atas pemberiaan media massa sehingga masyarakat menjadi melek media dan cerdas menyikapi berita media.

Baca Juga  Belanja Daerah Badung Naik Rp2,2 Triliun, DPRD Sahkan Perubahan APBD 2025

Terlepas dari belum demokratisnya penyiaran di Bali, Ni Made Ras Amada G menyodorkan hasil survey yang mampu mengajak peserta diskusi merenung. Menurutnya, dari berbagai media massa yang ada di Bali, hanya sekitar 2 persen masyarakat membaca koran, sisanya sekitar 2 % memanfaatkan facebook, sekitar 3% mengakses twitter, sekitar 20% mendengarkan radio dan sekitar 70% menyaksikan televisi. Hasil ini mirip dengan penuturan Anggota Komisi I DPR RI yang disampaikan dalam sebuah work shop di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 8 Mei 2013 lalu yang mengatakan bahwa 70% masyarakat lebih mempercayai berita media daripada pemerintah yang hanya 30%.

Ras Amanda juga mendapatkan bahwa dari 12 stasiun televisi yang ditangkap di Bali, sebagian besar (70%) masyarakat menyukai TV One, sisanya televisi lainnya. Dewata TV disukai 10% pemirsa, sementara TVRI Bali dan Bali TV hanya disukai oleh sekitar 2% masyarakat Bali saja. Data ini cukup menarik mengingat selama ini LPS Bali TV merupakan LPS swasta pioneer TV swasta di Bali dan senantiasa mengklaim sebagai media yang menjadi matahari Bali.

Program siaran televisi yang paling disukai masyarakat Bali adalah berita, disusul hiburan komedi namun mengandung muatan pendidikan dan kesenian seperti wayang dan lila cita. Karena kedua alasan itu, Dewata TV lebih disukai daripada  Bali TV dan TVRI karena pada saat survey itu dilaksanakan, Dewata TV memutar program siaran Wayang Cenk Blong setiap hari Minggu malam.

Lebih lanjut Ras Amanda mendapatkan, meskipun survey mendapatkan 70% responden menyukai televisi, 70% responden menyukai TV One, dan hanya sekitar 2% menyukai koran, namun lebih dari 70% menyatakan tidak peduli pada isi media yang mereka baca, dengar atau tonton. Alasan mereka tidak peduli isi media adalah karena mereka mengikuti media hanya untuk mengetahui perkembangan berita. Bukan untuk dijadikan bahan rujukan (referensi) baik dalam pengetahuan maupun bertindak.

Baca Juga  Lunturnya Disiplin Fiscal dan Risiko Ekonomi Politik

Dalam diskusi juga terungkap bahwa dalam kaitan Pemilukada ataupun Pemilu Legislatif, seorang calon atau tokoh tidak selalu harus tampil di media karena tampil dan dicitrakan media bukan referensi pokok rakyat memilih yang bersangkutan, tetapi bagaimana seorang calon atau tokoh benar-benar bekerja di daerah pemilihannya dengan sepenuh hati, tulus dan penuh pengabdian lebih mampu merebut hati pemilih. Hal ini dibuktikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berpasangan dengan Wakilnya Ahok.

Menangnya Made Mangku Pastika yang berpasangan dengan Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) dalam Pemilukada Bali 15 Mei 2013 lalu juga dipandang sebagai pembuktian pendapat ini. Meski hanya unggul 996 suara, namun kemenangan Pasti – Kerta itu dinilai bukan hanya sekedar 996 suata. Tetapi lebih dari itu. Alasannya, LPS KMB serta media non LPS KMB telah membangun citra negatif figur Made Mangku Pastika sejak 2011 lalu. Dengan asumsi KMB pada saat sebelum Pemilukada menguasai hingga 60% pangsa pasar media di Bali, maka jika dapat dipandang penampilan calon atau tokoh di media massa lebih menentukan daripada kerja langsung, maka semestinya bukan pasangan Pasti-Kerta yang menang, tetapi pasangan lainnya. Kemenangan pasangan itu bukan hanya 5 atau 10% tetapi sesuai dengan sejauh mana media itu menguasai opini publik.

Fakta di DKI Jakarta dan Bali ini menunjukkan bahwa masyarakat kini telah makin cerdas membaca dan menyikapi berita media. Mereka tidak lagi mempercayai media massa sebagai media yang senantiasa menyajikan berita benar, tetapi dapat sebaliknya. Atas dasar hal tersebut, dan mengingat keterbatasan kewenangan KPI dalam memberikan sanksi hukum terhadap lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS serta KEJ, maka penilaian dan keputusan akhir atas pemberitaan media penyiaran, pun media massa lainnya, berada di tangan masyarakat. Namun agar masyarakat tidak terlalu jauh terbelenggu oleh hegemoni media, peserta diskusi setuju agar pemerintah dan stakeholder daerah lainnya, termasuk pelajar, pengusaha, LSM dan lainnya, agar lebih mengaktifkan kegiatan literasi media. Literasi media yang baik dan benar akan dapat menjadikan masyarakat menjadi audien media yang cerdas. Masyarakat yang cerdas tidak akan mudah terprovokasi berita media sehingga media provokatif dan tidak demokratis pasti akan ditinggalkan.

Oleh  : I Dewa Rai Anom