Jaminan Kesehatan Berusaha Meluas (JKBM)
JAMINAN Kesehatan Bali Mandara (JKBM) merupakan sebuah terobosan dari pemerintah provinsi Bali yang harus diapresiasi dalam upaya membuka layanan kesehatan secara luas. Melalui program JKBM, masyarakat terutama masyarakat miskin dapat menikmati layanan kesehatan secara gratis. Gratis dalam artian biaya dibayarkan oleh pemerintah provinsi, di mana dana yang dipakai adalah dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi JKBM bukanlah sebuah bonus dari pemerintah kepada warganya, tetapi sebuah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dan baru dapat dilaksanakan sejak 3 tahun terakhir.
Apa tantangan ke depan JKBM? Tantanganya kedepan adalah memperluas cakupan jaminan kesehatan. Perluasan cakupan jaminan dalam artian lebih banyak jenis penyakit yang bisa ditanggung dan akses JKBM tidak saja dapat dilakukan di pusat layanan kesehatan pemerintah tetapi juga swasta. Mengingat pelayanan JKBM baru dilaksanakan di seluruh Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintahan di seluruh Bali.
Berdasarkan data pemerintah Provinsi Bali Anggaran APBD provinsi yang dialokasikan untuk program JKBM adalah sebesar Rp 100 milyar, pada tahun 2010, dan 2011. Sementara dana pendamping dari pemerintah kabupaten/ kota se-Bali sesuai dengan kemampuan daerah, pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing berjumlah Rp.81,254 milyar. Pada tahun 2012, pada APBD provinsi Bali dianggarkan Rp.104,272 milyar, dan pendampingan pemerintah kabupaten/ kota se-Bali berjumlah Rp.88,484 milyar.
Pada APBD perubahan tahun 2012, program JKBM ini kembali dianggarkan tambahan dana sebesar Rp.44,173 milyar. Jadi pada tahun 2012, total Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan dana untuk program JKBM sebesar Rp.236,930 milyar. Dalam aplikasinya JKBM diklaim telah memberi manfaat yang cukup luas melalui jumlah peserta/ pasien yang dilayani pada Puskesmas dan Rumah Sakit se-Bali yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, JKBM diklaim telah dimanfaatkan oleh 2.535.886 jiwa dan tahun 2011 2011 sebanyak 2.936.886 jiwa. Permasalahannya kemudian, sejauh mana program JKBM ini akan dapat di implementasikan secara berkelanjutan? Jika melihat apa yang terjadi sebelumnya, ketika terjadi pergantian kepemimpinan maka program lama akan dihentikan dan diganti dengan program baru. Kini tinggal berharap pada komitmen pemerintah provinsi dan para bupati untuk mempertahankan program yang secara nyata memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
JKBM memang telah berlaku luas di seluruh wilayah Bali, tetapi cakupan tanggunganya masih terbatas. Buktinya layanan JKBM belum memasukkan HIV/AIDS sebagai salah satu tanggungan. Padahal layanan JKBM sangat dibutuhkan bagi pasien HIV/AIDS, terutama saat mereka mengalami infeksi oportunistik seperti diare, penyakit kulit, dan lain-lain yang berakibat sistem ketahanan tubuhnya berkurang. Selain itu, pasien HIV/AIDS cenderung berasal dari keluarga miskin dan sangat membutuhkan bantuan pendanaan untuk pengobatan. Belum masuknya HIV/AIDS dalam tanggungan JKBM menunjukkan bahwa masih terjadi diskriminasi pada mereka yang terinfeksi HIV/AIDS. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa pemerintah masih memandang HIV/AIDS sebagai penyakit akibat moral.
Dalam kenyataanya infeksi HIV/AIDS tidak saja terjadi pada kelompok beresiko, tetapi telah meluas pada masyarakat umum. Kenyataanya penularan HIV/AIDS kini telah terjadi pada ibu rumah tangga dan anak-anak. Jika pada implementasinya JKBM kini sudah mulai memasukkan cuci darah sebagai tanggungan, mengapa belum memasukkan HIV/AIDS sebagai salah satu tanggungan? Apalagi penanggulangan HIV/AIDS menjadi salah satu indikator tolak ukur dalam kesuksesan pencapaian tujuan pembangunan milinium (MDG’s).
Belum masuknya HIV/AIDS dalam tanggungan JKBM juga menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi Bali tidak konsisten dengan aturan yang dibuat. Aturan tersebut yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan AIDS. Dalam pasal 14, Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2006 disebutkan penyediaan layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi. Hal ini bermakna bahwa harus ada layanan kesehatan yang luas bagi ODHA dan tanpa ada perbedaan dengan pasien penyakit lainnya. Pasal 14 juga menjadi penegas bahwa JKBM harus memasukkan pengobatan HIV/AIDS dalam tanggungan.
Kemudian pasal 15 ayat (1) disebutkan kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinik dan berbasis keluarga, kelompok dukungan serta masyarakat. Pendekatan berbasis klinik yang dimaksud disini yaitu dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar , rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta. Penegas berikutnya adalah pasal 16 yang menyebutkan Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengobatan, pengadaan obat anti retro viral, anti infeksi oportunistik, dan ibat infeksi menular seksual (IMS). Ketersediaan sarana dan prasarana harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain HIV/AIDS, yang harus segera menjadi bagian tanggungan dari JKBM adalah biaya visum bagi korban pelecehan seksual. Tentu menjadi sangat ironis jika korban pelecehan seksual tidak mendapat bantuan biaya visum. Visum memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat barang bukti, tetapi sangat tidak layak jika kemudian korban yang sudah terkena musibah kemudian dibebani kembali dengan biaya visum. Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali melaporkan jika selama ini sebagian besar korban pelecehan seksual di Bali merupakan anak anak yang berasal dari keluarga miskin. Permasalahannya kemudian bagaimana mungkin korban akan mampu membayar biaya visum? Sedangkan tarif yang ditetapkan rumah sakit untuk visum dapat mencapai Rp.400.000 hingga Rp.500.000 untuk sekali visum. Sudah selayaknya pemerintah provinsi Bali mengeluarkan aturan yang mewajibkan rumah sakit untuk membebaskan biaya visum bagi korban pelecehan seksual atau menanggungnya melalui program JKBM.
Kesehatan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap umat manusia. Pembangunan kesehatan sendiri merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia bagi semua manusia secara moral dan formal yang dijamin dalam undang-undang. Atas dasar tersebut sudah saatnya pengembangan JKBM didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pengembangan JKBM juga harus sinergi dengan kebijakan pelayanan kesehatan lainnya yang dituangkan dalam aturan hukum.
Penulis : I Nengah Muliarta
Stringer Radio VOA di Bali


22 Komentar
Lanjutkan JKBM yang telah terbukti dan bermanfaat buat Masyarakat Bali ! www.ejkbm.baliprov.go.id
bisa dibayangin, program JKBM yang mulia ini akan hancur berantakan jika bukan MMP terpilih sebagai gubernur Bali 5 tahun kedepan…elingan semeton Bali..
@beh jangan lebai siapapun gubernurnya nanti semua program pemerintah tetap jalan,, kan sdh diketok palu DPRD kecuali nanti tahun depan program gubernurnya tidak didukung DPRD yang mayoritas PDIP,,,,nah jadi yang pegang kendali bukan hanya di eksekutif melainkan sangat dan harus mendapat persetujuan DPRD (sekali lagi mayoritas dari PDIP)….kalo ingin nyambung antar program gubernur dengan persetujuan DPRD menurut akal sehat saya pilih PAS no.1 dan lebih gampang bersinergi dengan kabupaten/kota yang sebagian besar juga dari PDIP… (maaf kalo salah ini hanya menurut saya alias IMHO)
REPLY
buktinya setelah MP nyalon lagi bupati2/py tdk pny prgrm nyata utk rakyat miskin, jd selama ini hny mendompleng sj,,skrg baru kelimpungan,,, prgrm andalanya cm black campaign dan fitnah sj,,,,
Ada jeleknya juga kalau eksekutif (dalam hal ini Gubernur) dan DPRD dari partai yang sama karena bisa kong kali kong. Kalau kong kali kong untuk kepentingan rakyat tentu bagus. Jadi kalau partainya sama, kurang ada cek and balance. Lebih baik kalau Legislatif mayoritas PDIP, Gubernurnya non PDIP jadi DPRD bisa tetap kritis. Walaupun nantinya APBD yang dirancang gubernur tidak mendapat persetujuan oleh DPRD, Gubernur tetap dapat menetapkan APBD dengan dasar APBD tahun sebelumnya. Hal ini sudah ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Silahkan lihat peraturannya kalau tidak percaya.
@ Pak Nengah Muliarta, itulah bedanya KONSEPTOR, EKSEKUTOR dan KOMENTATOR pak….Kalau kita cuma dibekali kemampuan sebatas memberi komentar ya berkomentarlah yang benar dengan dasar dan dalil yang dipertanggungjawabkan. Tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan dengan mengubek ubek konsep yang sudah ada. Maaf lebih elok rasanya, kalau memang kita bisa membuat suatu konsep beserta pelayananan lebih bagus maka datangilah pemerintah atau department terkait. Media sosial memang tempat untuk memberikan opini dll, tetapi opini seperti di atas bagi saya pribadi hanya sekedar mengoreksi dengan suatu keinginan tersirat agar diketahui oleh publik dan kebetulan juga pas ada PILKADA, jadi terkesan tidak independen. Kenapa, program ini tidak Bapak kritisi dari awal, yang saya sendiri sudah mendapatkan kartunya sejak October 2011, kalau memang ingin memajukan sesuatu, mungkin evaluasi 3 bulan, 6 bulan sudah cukup untuk mengomentari jika program berhasil atau tidak.
Sekali lagi maaf atas komentar saya karena saya bukan penulis atau komentator yang bagus seperti Bapak, apalagi Bapak adalah Stringer VOA.
supaya berlanjut jkbm ini semestinya bapak2 yg duduk sebagai wakil rakyat harus mendukung jangan saling menjelekan/ mempitnah program yg sangat mulia ini ,,,,suksma
betul program yang awalnya merupakan program prov. dan sekarang dipakai kampanye pak mangku seharusnya bisa berlanjut asalkan persetujuan wakil rakyat (DPRD) dan sepertinya semua pemimpin punya pemikiran yang bagus kedepannya,,,,,, wah gimana ya kalau PDIP sampe kalah di Bali,,, berarti untuk pileg 2014 sepertinya PDIP akan tenggelam,,,untuk itu marilah kita pilih wakil dari PDIP untuk kelanjutan partai warisan kita di bali…. mohon PILIH PAS no.1
saya malah setuju HIV/AIDS, tidak harus segera menjadi bagian tanggungan dari JKBM karena ini menurut saya adalah konsekwensi dari moral yang tidak baik dari ybs, oleh karena itu agar setiap pribadi akan berfikir 100X untuk berprilaku sex bebas atau narkotika.
Tidak semua kasus HIV/AIDS itu dari hubungan seksual atau narkotika.. bisa dari transfusi darah karena alat2 yg kurang steril.. bisa juga menurun kepada bayi oleh karena orang tua yg sudah mengidap penyakit tsb lebih dahulu.. kalo begitu, apa karena ‘moral’ bayi tsb yg menyebabkan dia mengidap penyakit HIV/AIDS?
setuju sekali
Metro Bali pelan pelan sudah seperti Bali Post dan Bali TV…komentar sudah mulai disortir dan tidak ditayangkan…..Terima kasih Metro Bali…lebih baik saya menonton Metro TV kalau seperti ini.
Program pemerintah yg telah nyata2 membantu & meringankan beban rakyat secara logika semestinya semua pihak mendukungnya walaupun dlm pelaksanaanya belum sempurna, penyempurnaan itu bisa dilakukan secara bertahap, yang terpenting pemerintah sudah punya niat baik dan niatnya itu sudah dilaksanakannya sudah sepatutnya kita mengapresiasi hal trsbut.
lanjutkan
@beh jangan lebai siapapun gubernurnya nanti semua program pemerintah tetap jalan,, kan sdh diketok palu DPRD kecuali nanti tahun depan program gubernurnya tidak didukung DPRD yang mayoritas PDIP,,,,nah jadi yang pegang kendali bukan hanya di eksekutif melainkan sangat dan harus mendapat persetujuan DPRD (sekali lagi mayoritas dari PDIP)….kalo ingin nyambung antar program gubernur dengan persetujuan DPRD menurut akal sehat saya pilih PAS no.1 dan lebih gampang bersinergi dengan kabupaten/kota yang sebagian besar juga dari PDIP… (maaf kalo salah ini hanya menurut saya alias IMHO)
Program yg briliant dari seorang MMP utk masyarakat Bali. Walaupun ada share uang dr Kab Kota, tetapi tanpa ada pemikiran yg briliant dr seorang MMP, uang itu hanyalah tinggal uang. Tdk akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Bali. Apalagi kalau uangnya hanya dibagi bagi ke kab kota dg alasan pemerataan, justru akan memperbesar dan meyuburkan budaya korupsi raja2 kecil didaerah.
Pemakaiannya tdk akan bs dikontrol, karena desentralisasi otonomi daerah itu. Yg mana raja2 kecil bebas menggunakan uangnya semau gue, yg blm tentu bs menyentuh kebutuhan mendasar bagimasyarakatnya. Ini bs diakibatkan oleh krn SDM raja2 kecil itu sebagian besar sangat terbatas. Sebagian besar dr mereka itu dapat kedudukan hy karena punya masa saja, tidak puya kepintaran. Kepintarannya nol besar. Ini diakibatkan oleh melek hurup yg selalu diturunkan.
JKBM adalah bukti nyata perhatian pemerintah thdp hak dasar masyarakatnya, yaitu hak utk mendapatkan pelayanan kesehatan. Walaupun msh ada kekurangan disana sini akibat keterbatasan anggaran, pd masa MMP jilid II yg akan datang seiring dg meningkatnya PAD Bali, kekurangan2 itu akan disempurnakan secara bertahap dan terus menerus. Perlu diketahui uang yg kita punya tdk hy utk kesehatan saja. Msh byk sektor2 lain yg perlu mendapat sentuhan dan membutuhkan dana yg tdk sedikit. Maka dr pd itulah diperlukan seorang peminpin yg mempunyai sistem manajerial kuat agr semua pos2 bs berjalan paralel dan berkelanjutan.
Maka tidaklah salah kalau kita memilih sang Kapten yg sama utk melanjutkan perjalanan Bali 5tahun kedepan ini. Sang Kapten itu tiada lain adalah Made Mangku Pastike.
Semoga Yg diatas memberikan jalan seorang MMP manuju Bali I yg Agung dan diberi kesehatan yg berlimpah.
Usulkan JKMB berbasis Kabupaten/Kota saja, tetapi diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat, Apa yang dimaksud berbasis Kabupaten/Kota?, Jawab: serahkan dan bagi-bagi semuanya kepada kabupaten/kota, sehingga gubernur tidak perlu ngantor, sehingga gubernur bisa tidur di rumah (tetapi tetap dapat gajih, he…he…he….seperti Pak PY)
ingat!! pak cok dlu bilang baru punya program jkbm saja sudah aeng!!! jadi pdip tdk mendukung jkbm,
yg punya jkbm aeng yg tdk ngantor 2 thn baru top(bagi orng yg tdk waras)…
Kayaknya pencetus ide JKBM ini bupati jembrana dulu yaitu Pak winasa ,, ini bukan idenya Pak mangku kali ,, wah ini tidak punya malu ,, rakyat seperti di Sandra oleh Pak mangku pastika ,, pilih saya ,saya akan kasi JKBM , tidak pilih saya , saya tidak kasi JKBM ,, tidak usah ada JKBM rakyat bisa manja , pakai uang sendiri saja kalau berobat ,, zaman segini boro boro ada gratis ,, kencing sama berak saja bayar kikkkkk
DOSA BESAR YANG TELAH DI PERBUAT OLEH MANGKU PASTIKA
KESALAHAN PATAL YANG PERNAH DI LAKUKAN MANGKU PASTIKA SELAMA 5 TAHUN MENJABAT ,MENJADI GUBERNUR BALI:
1. INGIN MEMBUBARKAN DESA ADAT PEKRAMAN SELURUH BALI,,MASALAH INI DI MUAT DALAM KORAN BALI POST YANG AKHIRNYA MENIMBULKAN SUATU DELEMA DAM BERAKHIR DI MEJA PENGADILAN NEGERI DEN PASAR LAWANYA ADALAH MEDIA BALI POST. YANG MENANG JELAS MASKU PASTIKA KARENA SEMUA HAKIM DI SEGOK MULUTNYA DENGAN DUIT-DUIT SUDAH MENJADI RAHASIA UMUM
2. TANPA SEPENGETAHUAN MASYARAKAT BALI,MENJUAL HUTAN BAKAU KE PADA INVESTOR,,YANG JELAS BANYAK KOMIISI MASUK KANTONG SENDIRI
3. MEMBASMI SELURUH ANJING YANG ADA DI BALI , BERKEDOK ANJING RABIES DENGAN ANGGARAN 9 MILIAR,,8 MILIAR MASUK KANTONG SENDIRI,,INI SUDAH MENJADI RAHASIA UMUM,
4. PARA BENDESA ADAT DI SELURUH BALI DI SURUH NGAYAH TANPA ADANYA INSENTIF APAPUN, SEMENTARA GUBERNUR JUGA KATANYA NGAYAH TAPI DAPAT GAJI RATUSAN JUTA,,,BELUM TERMASUK SEKALI TANDA TANGAN PROYEK,,DAPAT KOMISI BERAPA MASUK KANTONG PRIBADI
5. MEMONOPOLI PARIWISATA,,DENGAN MENDIRIKAN,,PUSAT OLEH-OLEH KRISNA,,SEHINGGA PASAR SENI SUKAWATI DAN PASAR SENI GUANG TIDAK KECIPRATAN TAMU SEPI,,BANYAK PEDAGANG MENGELUH DAN GULUNG TIKAR* DENGAN SEMBOYAN MATI IBA IDUP KAE
6. SERING MELAKUKAN PENCITRAAN,,KALAU ADA MAUNYA,,BUKAN KARENA TULUS UNTUK MENGABDI KE PADA RAKYAT BALI,,YAITU DENGAN MENGINAP DI RUMAH ORANG MISKIN DI KARANG ASEM,,TAPI ITU SEBENARNYA HANYA SANDIWARA BELAKA,,YANG MANA WAKTU ITU ADA PERTEMUAN DENGAN BUPATI GREDEG MASALAH NGOMONGIN TTG CALON WAKIL GUBERNUR
7. PADA WAKTU JADI KAPOLDA,,PEMBUBARAN TAJEN DI SELURUH BALI,,BUKANYA,,MENCARI SELUSI YAITU MELOKALISAI JUDI TAJEN,,KARENA ITU ADALAH HIBURAN BAGI MASYARAKAT BALI,,UNTUK ITU BAGI BEBOTOH YANG PUNYA DENDAM KEPARAT SAMA MANGKU PASTIKA JANGAN PILIH UNTUK MENJADI GUBERNUR BALI
8. ASAL- USUL MANGKU PASTIKA,,BUKAN MANUSIA BALI,,ORANG INI LAHIR DI LUAR BALI,,BESAR,,TUMBUH,,DAN MENJADI PEJABAT,,SAMA SEKALI TIDAK TAHU SELUK BELUK PERMASALAHAN ADAT ISTIADAT DI BALI
9. KESIMPULANNYA,SEKARANG TERSERAH SEMETON BALI,,KALAU MAU BALI HANCUR,,LEBUR DEKDEK LIDEK,,PILIH MANGKU PASTIKA,,,KALAU MAU BALI AJEG TENTRAM DAN SEJAHTRA PILIH AA PUSPA YOGA,,KARENA AA PUSPA YOGA ASLI ORANG BALI..
10. 5 TAHUN MENJABAT JADI GUBERNUR TIDAK ADA APA-APANYA,,YANG ADA HANYA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI,,AMA KELUARGANYA,, DAN KONCO-KONCONYA,,
11. KONSEP BALI MANDARA TIDAK JALAN,,ALIAS JALAN DI TEMPAT,,ATAU MATI SURI,,BALI TIDAK AMAN, JAUH PANGGANG DARI API,,PREMAN GENTAYANGAN, LASKAR GENTAYANGAN,,DLL
@Ceng Blonk : bedikan mace bali post blong… usak otake dadine..