Gubernur Soroti Sejumlah Persoalan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangli
Bangli (Metrobali.com)-
Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara intensif mengunjungi sejumlah kabupaten dan kota yang akan menggelar perhelatan demokrasi Pemilukada serentak Desember mendatang, seperti yang dilakukannya pada Senin (21/9) ke Kabupaten Bangli guna mengevaluasi proses penyelenggaran pemerintahan yang sudah berjalan selama ini di kabupaten tersebut . Seperti kunjungan kerja (kunker) sebelumnya Pastika menekankan 3 hal penting yang ingin dievaluasinya yakni memastikan tidak terjadinya stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tahapan-tahapan pilkada sudah berjalan dan memastikan netralitas para Pegawai Negeri Sipil. Terkait penyelenggaraan pemerintahan Pemkab Bangli yang sudah berlangsung, Gubernur Pastika menyoroti sejumlah hal yang perlu diperbaiki baik dari segi produk hukum, pelayanan, keuangan, dan hal-hal lainnya. Diantaranya terdapat 4 Peraturan daerah (Perda) yang belum diverifikasi bersama Pemprov Bali, 25 SKPD belum menyusun standar operasional prosedur (SOP), proses mutasi yang tidak memenuhi standar kompetensi, 5 jabatan struktural yang masih lowong, 441 orang pejabat eselon III dan IV yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, 107 bidang tanah hibah Pemprov yang belum disertikifikatkan, maupun piutang 19,6 miliar. Jumlah piutang yang dimiliki Kabupaten Bangli yang nilainya cukup tinggi menjadi perhatian Pastika. Ia berharap piutang tersebut bisa segera ditagih. “Bangli kan butuh uang, tapi piutangnya banyak juga. Ini pejabat eselonnya kan banyak, kirim saja pejabat-pejabatnya semua buat nagih sehingga bisa dimanfaatkan buat membangun Bangli,” tegas Pastika. Terkait permasalahan-permasalahan yang ada Gubernur meminta Penjabat Bupati Bangli , Dewa Gede Mahendra Putra, dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut sebisa mungkin, pada masa jabatannya tersebut. “Permasalahan yang ada ya harus diselesaikan oleh Penjabat Bupatinya, sebisa-bisanyalah. Karena ini masalahnya banyak hal, tidak sedikit. Mungkin tidak semuanya bisa terselesaikan dalam 3 bulan, tapi mungkin nanti dapat dilanjutkan oleh Bupati terpilih yang baru,” imbuh Pastika.
Ia juga menekankan tugas Penjabat Bupati untuk memastikan netralitas PNS yang menurutnya harus tegak lurus sebagai aparatur negara, dan apabila ada yang sampai memihak ancaman berat berupa pemecatan menurutnya harus ditegakkan. Hal ini sesuai edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dikhawatirkan adanya keberpihakan dan melakukan politik praktis. Namun Pastika tetap mempersilahkan para PNS untuk memilih sesuai hak pilihnya, dan menghimbau pimpinan yang dipilih harus secara cermat karena pilihan para PNS menurutnya ikut menentukan arah kabupaten Bangli kedepannya. “Pemimpin jaman sekarang bukan hanya sekedar sebagai lambang pimpinan daerah, tetapi juga harus seorang manajer karena harus mengelola sumber daya. Dia mengelola APBD, dia mengelola pegawai, dia mengelola kekuasaannya, dia mengelola sumber daya alam yang ada. Mengelola itu namanya manajemen, dia harus tahu menggunakan APBD, bagaimana proses APBD, harus tahu. Jangan sampai nanti perintahkan Sekda, pokonya saya mau begini. Padahal menurut Sekda itu itu tidak sesuai dengan peraturan, jadi tidak nyambung. Jangan sampai itu terjadi,” pungkas Pastika.
Ia menghimbau seluruh jajaran Pemkab Bangli agar menjaga soliditas, meningkatkan loyalitas kepada pimpinan yang baru, serta memantapkan komitmen dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Terkait pengelolaan APBD Bangli yang relatif masih kecil, Pastika menyarankan semestinya diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur dasar masyarakat Bangli. Karena menurutnya permasalahan sosial lainnya muncul diawali permasalahan kebutuhan dan infrastruktur dasar yang belum teratasi.
Sementara itu Penjabat Bupati Bangli, I Dewa Gede Mahendra Putra, dalam laporannya menjelaskan rencana tugas kedepannya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah pembangunan yang menyentuh langsung rakyat kecil secara menyeluruh. Dan untuk yang sudah dilaksanakan, dirinya mengaku sudah melakukan pembinaan-pembinaan walau belum secara sempurna. Evaluasi-evaluasi lain yang sudah dilaksanakannya berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bali, dijelaskannya antara lain terkait aset yang jangka waktu peminjaman aset milik daerah tidak sesuai dengan ketentuan, pengenaan tarif retribusi terhadap menara Telkomsel yang juga tidak sesuai ketentuan, ataupun SDM yang belum memenuhi SOP. Terkait tahapan Pemilukada, Ia mengaku semua tahapan sudah berjalan dengan baik. Permasalahan yang pernah timbul terkait honor Panwaslu, menurutnya sudah bisa diatasi melalui proses perundingan yang baik. Ia juga menyatakan sudah melaksanakan berbagai sidak pada SKPD yang menangani pelayanan publik seperti catatan sipil, dan Ia mengakui memang masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi seperti lokasi kantornya yang sering mengalami kebanjiran karena posisinya lebih rendah dari badan jalan maupun gedungnya yang sudah lapuk dibeberapa bagian. Ia menilai hal tersebut memang harus segera mendapatkan tindak lanjut, mengingat pada SKPD terdapat data-data kependudukan seluruh masyarakat Bangli. Kedepannya Ia berharap adanya sinergi dari DPRD Kabupaten Bangli, FKPD, seluruh jajarannya dilingkungan Pemkab Bangli, masyarakat, maupun dengan Pemprov Bali, guna membangun Bangli kearah yang lebih baik.
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Perwakilan DPRD Provinsi Bali, Kepala Desa/Lurah se-Bangli, dan Bendesa Adat se-Bangli. AD-MB


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.