Foto: Dari kanan ke kiri: Jajaran Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar–Emiliana Sri Wahjuni (Sekretaris), Wayan Gatra (Bendahara) dan Agus Wirajaya (Anggota).

Denpasar (Metrobali.com)-

Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar mendorong Pemerintah Kota Denpasar mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang telah beberapa kali diperpanjang.

“Penerapan PPKM sudah cukup bagus, hanya perlu pemerintah lebih cepat menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Bendahara Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar Wayan Gatra, Jumat (6/8/2021) didampingi Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni dan Anggota Agus Wirajaya.

Hal ini disampaikan Gatra ditemui di ruang Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar sebelum dirinya membacakan Pandangan Umum & Pendapat Akhir Fraksi Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna ke 15 Masa Persidangan ke II tahun 2021.

Fraksi NasDem-PSI juga menyoroti soal transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah dan apakah juga sudah merata warga yang membutuhkan mendapatkan bantuan.

“Tidak boleh memberikan bantuan tidak adil, tidak seimbang. Bagi warga yang memang sangat membutuhkan dan harus mendapatkan ya harus dapat bantuan pemerintah,” ujar Gatra yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar ini.

Politisi NasDem ini juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan saat ini. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan dan berhak tapi ternyata belum mendapatkan bantuan berarti mekanisme penyaluran bantuan tidak bagus.

Baca Juga  Abaikan Aturan Kemensos RI Formatsu Menyoroti Kadis Sosial Batu Bara Pantas di Evaluasi Anggaran Stiker Harus Diperiksa APH

“Pejabat di lapangan di bawah harus memastikan bantuan ini tepat sasaran. Kadang-kadang yang butuh tidak dapat, tapi yang tidak membutuhkan duluan dapat,” tegas Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Timur dari NasDem ini.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni. Ia berharap pemerintah transparan dan berani membuka data bantuan yang sudah disalurkan ke warga by name by address lalu dibandingkan dengan berapa sebenarnya warga yang berhak mendapatkan bantuan dan sangat membutuhkan bantuan.

“Jangan hanya mengklaim angka-angka di atas kertas dan klaim sudah salurkan bantuan secara simbolis tapi faktanya warga di bawah banyak yang mengeluh belum tersentuh bantuan. Dan ingat warga tidak bisa makan secara simbolis, mereka butuhkan bantuan yang riil bukan hanya janji,” kata politisi perempuan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar ini lantas mengajak warga Denpasar untuk saling menjaga dan mengingatkan penerapan prokes. “Saya jaga kamu, kamu jaga saya, pemerintah harus lebih peduli warga. Saya peduli kamu, kamu peduli saya, saya sayang kamu , kamu sayang saya. Itu harus terus kita ingatkan dan edukasi. Jangan sampai punah akibat kita abai dan lengah dalam melawan Covid-19,” paparnya.

Wakil Rakyat yang akrab disapa Sis Emil ini juga mendesak Pemerintah Kota Denpasar melalui  Dinas Kesehatan dan sinergi dengan stakeholder terkait agar tidak kendor melakukan upaya 3T yakni Testing, Tracing dan Treatment untuk mencegah penularan Covid-19. “Upaya 3T wajib terus gasspol, jangan kasi kendor, kalau kendor ya bahaya,” pungkas Sis Emil.

Setujui Dua Ranperda Ini Jadi Perda

 

Sementara itu dalam Pandangan Umum & Pendapat Akhir Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna ke 15 Masa Persidangan ke II tahun 2021, Jumat (6/8/2021) ini, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar menyetujui kedua Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Denpasar sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga  Ketua DPRD Kabupaten Badung Terima Audiensi Manggala Prawartaka Desa Adat Tuban Bahas Persiapan Karya Agung 2026

Namun demikian Fraksi NasDem-PSI memberikan saran-saran sebagai catatan kepada Pemerintah Kota Denpasar. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Fraksi NasDem-PSI mengingatkan Walikota beserta Jajaran agar seoptimal mungkin mewujudkan target yang ditentukan sesuai program-program yang sudah disusun.

Terkait dengan Pembangunan di Kota Denpasar, Fraksi NasDem-PSI PSI mengingatkan agar pemerintah Kota Denpasar dapat mengurangi permasalahan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)  di Kota Denpasar, agar pemerintah Kota mulai membuat program-program strategis terkait peningkatan kualitas sekolah swasta sehingga masyarakat tidak terlalu berorientasi pada sekolah negeri.

Di samping itu OPD terkait agar lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana mengurangi stigma antara sekolah negeri dan swasta.

Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) Tahun Anggaran 2022, Fraksi NasDem-PSI PSI  mengingatkan agar dalam penyusunan KUA dan PPAS tidak terlalu tinggi memperkirakan adanya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), sehingga anggaran yang dialokasikan ke masing-masing program setiap OPD agar lebih realistis.

Alokasi dana BPJS untuk masyarakat Kota Denpasar yang belum memiliki BPJS yaitu sebanyak 53.704 orang, Fraksi Nasdem PSI mengingatkan perlu dioptimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menjadi peserta BPJS Mandiri sehingga anggaran yang disiapkan bisa digunakan seminimal dan seefektif mungkin.

Fraksi NasDem-PSI PSI kembali mengingatkan Walikota dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait perlunya inovasi, kreatifitas dan langkah-langkah strategis untuk melihat potensi yang ada dan masih belum digarap dalam rangka pencapaian dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. (wid)

Baca Juga  LHPKP Gandeng Satpol PP Jembrana dan Pengelola Pasar Tangani Sampah