Foto: Grace Anastasia Surya Widjaja, SE, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Denpasar (Metrobali.com)-

Meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, menjadikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, kembali dilakukan oleh pemerintah pusat, yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Disisi lain, kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, harus dimaklumi sudah sangat terbatas, jika diwajibkan untuk memformulasikan perbantuan jaringan pengaman sosial, bagi masyarakatnya.

“Upaya memutus penyebaran Covid-19 adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah atau masyarakat saja”, ucap Grace Anastasia Surya Widjaja, SE, mengingatkan. Sebaik apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang tidak ada peran serta masyarakat untuk mewujudkannya, maka tujuan yang diharapkan tidak akan pernah tercapai.

Sudah saatnya masyarakat Bali “Jengah”, lanjut Grace, lakukan protokol kesehatan dengan ketat, rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, jaga jarak dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari.

Vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat, ungkap Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali ini, masih dalam proses, dan banyak ahli sudah menyatakan bahwa vaksinasi tidak menjamin seratus persen bahwa seseorang kebal terhadap Covid-19, karena secara alamiah virus juga berupaya untuk tetap hidup dengan melakukan mutasi.

Hal ini harus disadari oleh kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ kota di Bali, juga harus konsisten melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan penanggulangan Covid-19 di Bali.

“Pemerintah Provinsi Bali, coba pastikan di pintu-pintu masuk Bali, penyisiran masyarakat yang masuk Bali, memang benar-benar memenuhi dokumen perjalanan bebas Covid-19”, sindir Grace, yang juga menjabat sekretaris Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali

Baca Juga  Ibu Putri Koster Ajak PKK Jadi Teladan Pengelolaan Sampah di Desa

Mobilisasi penduduk melalui pintu masuk ke Bali ini, adalah salah satu aspirasi yang diterimanya, pada saat melaksanakan reses, dimana petugas tidak secara ketat melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan bebas Covid-19.

Selain itu pemeriksaan bebas Covid-19 dengan alat genose, dilakukan dengan tidak mengindahkan jaga jarak. Jika hal ini memang terjadi, seberapa ketat pun masyarakat kita di Bali melaksanakan prokes, sepanjang aparatur pemerintah yang bertugas di pintu masuk Bali, tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, maka Bali tetap akan meningkat kasus Covid-19nya.

“Ayo kita bangkitkan rasa “jengah” kita untuk melawan Covid-19, baik pemerintah maupun masyarakat Bali, dengan melakukan kewajiban kita masing-masing, untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berlangsung dengan tertib di Provinsi Bali, niscaya Bali akan dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19 “, ajak Grace, yang juga anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali ini, mengakhiri wacananya dengan awak media. (dan)