Foto: Ketua Umum BIPPLH Bali Komang Gede Subudi dan stakeholder dukung penuh Gubernur Bali Wayan Koster menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi menyayangkan seperti ada arogansi pemerintah pusat dalam proyek reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa yang akhirnya mengorbankan lingkungan dengan menyebabkan 17 hektar hutan mangrove rusak.

Kerusakan mangrove ini berujung pada sikap tegas Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta Pelindo III menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

“Ini suatu bukti bahwa koordinasi pemerintahan pusat dan daerah tidak nyambung. Kelihatan arogansi pemerintah pusat seolah-olah posisi daerah diabaikan,” tegas Subudi dalam keterangan persnya Senin (26/8/2019) di Kantor BIPPLH Bali di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar.

Pernyataan sikap ini disampaikan BIPPLH bersama sejumlah stakeholder, LSM, pecinta lingkungan, penekun spiritual dan tokoh masyarakat Bali.

Diantaranya hadir tokoh Puri Pemayun Kesiman dan pegiat arsitektur Bali I Gusti Ngurah Bagus Muditha (Turah Mudhita) yang juga pelindung Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ).

Hadir pula Ketua Umum LSM Marutha Anak Agung Anom Tantra yang juga Pejabat Badan BIPPLH Klungkung, penekun spiritual Mangku Sara Yoga Semadi serta akademisi dan tokoh Puri Payangan Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun.

Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali itu menambahkan arogansi pemerintah pusat dan BUMN Pelindo III ini harus dibayar mahal dengan rusaknya 17 hektar hutan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa akibat adanya proyek reklamasi atau pengurukan ini.

Semestinya hal ini tidak terjadi jika ada koordinasi bagus pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama membangun Bali dengan spirit gotong royong.

“Jangan lagi ada arogansi pusat pada daerah. Mestinya dengan asas gotong royong sebab bangun bangsa tidak mungkin tanpa pemerintah daerah. Dampak pembangunan dari arogansi ini jelas pada kerusakan alam lingkungan Bali,” imbuh Subudi.

Baca Juga  Wabup Buleleng Supriatna Pastikan Perbaikan SDN 1 Silangjana Masuk APBD 2026

Pasang Badan Dukung Sikap Gubernur Koster

Untuk itulah BIPPLH Bali dan stakeholder merapatkan barisan mendukung penuh langkah tegas Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta Pelindo III menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa ini.

Bahkan BIPPLH Bali dan stakeholder siap pasang badan mendukung apapun keputusan Gubernur Koster untuk menyelamatkan alam lingkungan Bali khususnya hutan mangrove yang hancur lebur akibat pengurukan ini.

“BIPPLH akan berpihak sepenuhnya pada kebijakan Gubernur Bali. Kita tidak lihat lagi AMDAL reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa tapi Bali agar dikelola dengan benar,” ujarnya.

BIPPLH pun sepakat dengan pernyataan Gubernur Koster agar ditata ulang pengembangan Pelabuhan Benoa. Dimana Gubernur Koster menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa sebagai Marine Tourism Hub di Kota Denpasar tidak sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Koster menekankan bahwa segala dampak akibat pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang mengganggu keseimbangan dan kesucian Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali pada akhirnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali.

“Kita dukung Pak Gubernur agar ada dialog dengan Pelindo III dan pemerintah pusat. Kita tidak lagi bicara AMDAL tapi etika komunikasi yang bagus dan bangun daerah dengan prinsip gotong royong. Kalau itu tidak dipegang maka timbul arogansi pemerintah pusat,” imbuh Subudi.

Surat Gubernur Koster kepada Pelindo III untuk menghentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa menurut Subudi juga menunjukkan Gubernur Koster melakukan langkah strategis untuk mengingatkan pemerintah pusat untuk memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah.

“Mari bangun negeri dengan asas gotong royong. Sebab ini hanya ada di Indonesia local genius, di negara lain tidak ada,” pungkas Subudi yang juga Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) ini.

Baca Juga  PDI Perjuangan Badung Kerahkan 1.000 Lebih Relawan Bersihkan Pantai Kuta, Bidik Rekor MURI

Ia pun mengajak semua pihak bersama-sama mendukung sikap tegas Gubernur Bali untuk menyelamatkan alam lingkungan Bali dan peradaban Bali sesuai filosofi Tri Hita Karana dan kearifan lokal lainnya yang dipegang teguh di Pulau Dewata.

“Mari selamatkan peradaban Bali dengan melestarikan alam lingkungannya secara bersama-sama, gotong royong pemerintah pusat dan daerah,” tandas Subudi.

Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Apresiasi dan dukungan terhadap sikap tegas Gubernur Koster juga disampaikan tokoh Puri Pemayun Kesiman dan pegiat arsitektur Bali I Gusti Ngurah Bagus Muditha.

Pria yang akrab disapa Turah Mudhita menegaskan Bali  punya kearifan lokal dalam hal ergonomi atau tatanan ruang. Seperti ada.ya konsep ulu teben (ibaratnya kepala dan kaki) serta konsep sekala niskala.

Nilai-nilai kearifan lokal itulah yang harus diperhatikan dalam setiap pembangunan di Bali. Jangan sampai hal itu diabaikan apalagi dilabrak.

“Mereka (Pelindo III, red) berjalan tanpa kearifan lokal. Mana tata letak mangrove yang tidak bisa diganggu tidak diperhatikan. Jadi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali harus diterapkan dan perhatikan pula aspek sekala niskalanya,” ujar pria yang juga pelindung Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YPBJ) ini.

“Untuk itu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari proyek-proyek di Pelabuhan Benoa ke depan harus dibenahi dengan memerhatikan kearifan lokal,” imbuh Turah Mudhita.

Perhatikan Sekala Niskala

Hal senada mengenai pentingnya memperhatikan aspek sekala niskala dalam pengembangan Pelabuhan Benoa juga disampaikan penekun spiritual Mangku Sara Yoga Semadi.

“Kami dukung surat Gubernur yang meminta hentikan reklamasi di Pelabuhan Benoa.
Dasarnya jelas spirit pembangunan Bali harus dijaga secara sekala dan niskala,” katanya.

Ia pun  menyayangkan selama pembangunan di Bali  termasuk di Pelabuhan Benoa kerap hanya memperhatikan  aspek sekala dengan mengabaikan unsur niskalanya.

“Kita bicara aspek niskala itu bukan artinya bicara hal-hal gaib tapi tattwa. Yang paling penting spirit rohani Bali,” tegas Mangku Sara Yoga Semadi.

Baca Juga  Jalin Silahturami dan Toleransi Umat Beragama Wawali Arya Wibawa Buka Turnamen Tenis Meja MPUK Denpasar

Dikatakan, Bali didesain dengan konsep Buana Alit dan Buana Agung. Apa yang terjadi di Buana Agung terjadi juga di Buana Alit.

“Ada kondisi Buana Agung di Pelabuhan Benoa yang akan pengaruhi aspek niskala pada Buana Alit. Konsep ulu teben juga harus hati-hati disikapi,” imbuhnya.

Tolak Pembangunan Berdalih Pariwisata tapi Rusak Lingkungan

Sementara itu akademisi dan tokoh Puri Payangan Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun juga mengapresiasi keberanian Gubernur Koster yang dicintai rakyat Bali ini untuk meminta penghentian reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

“Keberanian ini perlu didukung oleh seluruh komponen agar  kembali pada kesadaran kearifan lokal dalam setiap pembangunan di Bali. Perhatikan konsep segara gunung dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ini untuk temukan tatanan alam dan lingkungan yang luwih,” ujarnya.

Ia juga mengajak agar kembali digali pesan-pesan luhur para pendahulu kita atau para leluhur dalam menjaga kehidupan yang harmonis di Bali. Termasuk khususnya berkaitan dengan posisi mangrove dalam tatanan kehidupan alam Bali.

“Ingat tetuek nak lingsir (pesan para orang tua/leluhur, red). Kenapa magrove ditanam di pinggir pantai atau perairan seperti di Teluk Benoa dan kawasan Pelabuhan Benoa. Itu untuk menjaga keseimbangan alam Bali. Tatanan ini jangan dirusak,” pesannya.

Ketua Umum LSM Marutha Anak Agung Anom Tantra juga sepenuhnya satu jalur dengan sikap Gubernur Koster. “Stop reklamasi di Pelabuhan  Benoa jelas kami dukung sepenuhnya. Kami tolak segala aktivitas pembangunan dan investasi yang merusak lingkungan hidup,” tegas pria yang juga Pejabat Badan BIPPLH Klungkung ini.

Pihaknya juga menyoroti pengembangan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi ini yang didalihkan dan diklaim untuk memajukan pariwisata Bali.

“Itu dalih saja, kamuflase. Selalu dibilang demi pariwisata tapi anyak lahan produktif, hutan mangrove dicaplok dan diurug untuk pariwisata,” tutupnya. (yan)