Besakih

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali melalui pesamuhannya memutuskan membentuk Badan Otorita Besakih untuk menjaga dan memelihara kawasan suci tersebut sesuai mandat Piagam Besakih. Pembentukan ini menjadi wacana besar di tengah penetapan Kawasan Besakih sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebab badan otorita ini akan mengurai benang-benang kusut pengelolaan Kawasan Suci Besakih, yang sejak dulu selalu berdinamika. Dinamika ini terjadi karena Besakih memiliki fungsi sebagai pusat ritual dan spiritual, sehingga juga bermakna sebagai pusat kuasa yang hakiki. Sebab berdasarkan kepercayaan Hindu, kekuasaan di dunia bersumber dari kekuasaan spiritual dan ritual, sehingga pemimpin Bali di masa lalu adalah Ksatrya Brahmana yang menjalankan dua fungsi sebagai pemimpin agama dan pemerintahan, yang di masa Bali Kuno disebut Jro Gede dan di masa Bali-Majapahit disebut Dalem. Jro Gede dan Dalem memiliki pengertian yang sama, yaitu inti (tengah).

Besakih sebagai pusat kuasa tentu sangat menarik dan sentral dalam berbagai wacana di Besakih, sehingga pemerintahan di Bali dari zaman kerajaan, kolonial sampai republik turut serta dalam pemeliharaan Besakih. Pada masa Bali Kuno, Jro Gede (Raja Bali Kuno) telah menetapkan desa-desa pragunung di sekitar Besakih sebagai pengelola Besakih. Desa-desa ini bertanggungjawab dalam setiap upacara. Raja datang pada puncaknya untuk mengaturkan bhakti sebagai tanda ketundukan kekuasaan dunia terhadap kekuasaan spiritual. Tanda ketundukan inilah yang diwujudkan dalam bentuk ritual, yang didalamnya ada tatanan dan urutan yang menempatkan kekuasaan dewa-dewa dan kekuasaan manusia.

Majapahit kemudian menaklukan Bali pada abad ke-14 Masehi. Kekuasaan Majapahit sebenarnya ditolak oleh desa-desa Bali Aga, sehingga muncul perlawanan yang sangat panjang. Pemerintahan Dalem Ketut Ngulesir (Shri Semara Kepakisan) mengakhiri perlawanan ini dengan mengadakan dialog untuk ikut memelihara dan menjaga tempat-tempat suci di Bali sekitar abad ke-15 Masehi. Dalem yang ketika itu berkedudukan sebagai Adipati dari Kerajaan Majapahit kemudian menetapkan wakilnya di Besakih dengan pangkat “anglurah” yang berkedudukan di Sidemen. Anglurah ini sebenarnya diberikan kewenangan berbeda dengan anglurah lainnya. Anglurah ini diberikan mandat untuk menjaga tahta suci keagamaan di Besakih. Anglurah ini diharapkan bisa mengkoordinasikan desa-desa pragunung di Besakih agar mau menerima kepemimpinan Dalem di Bali. Koordinasi ini rupanya tidak berjalan mulus, sebab beberapa desa pragunung masih ada yang menolak kekuasaan anglurah.

Baca Juga  TP. PKK Badung Hadiri Kegiatan Kolaborasi Tanam Tuwuh Bali

Kerajaan Bali kemudian mengalami keruntuhan pada sekitar abad ke-16 Masehi melalui pemberontakan Kryan Agung Maruti, sehingga Bali berubah menjadi tanpa tatanan. Sebab kekuasaan Kryan Agung tidak mendapatkan pengakuan dari pejabat bawahan dan rakyat Bali. Para pejabat bawahan kemudian mendirikan kerajaan tidak resmi dengan batas-batas kekuasaan yang masih dapat digegamnya. Raja-raja tidak resmi ini berebut kekuasaan. Raja Karangasem kemudian menaklukkan Sidemen, sehingga Besakih kemudian terbengkalai. Hampir sekitar 200 tahun, dari tahun 1600 – 1800 Saka tidak ada upacara Eka Dasa Rudra di Besakih.

Perencanaan pembangunan di Besakih baru mulai dilakukan pada tahun 1920-an, ketika para agung di Bali mengadakan pertemuan untuk melakukan beberapa perbaikan di Besakih (dalam catatan tidak disebutkan raja karena Bali adalah taklukan Belanda yang rajanya ada di Belanda, sehingga disebut para agung atau pembesar –red). Pada rapat para agung tersebutlah dibuat perencanaan pembangunan dengan pelaksana kegiatan yang berdasarkan hirarki kasta yang berdasarkan keturunan. Kebijakan ini menimbulkan kembalinya keturunan-keturunan “anglurah” di masa lalu ke Besakih.

Rupanya baru pada era koloniallah, pemimpin-pemimpin Bali bisa memberlakukan tatanan kasta, yang kemudian tentu saja menimbulkan penolakan kedua dari para pragunung yang ditempatkan dalam kasta terendah. Pengerjaan perbaikan yang orang-orangnya dipilih berdasarkan hirarki kasta, menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan pragunung, sehingga orang-orang pragunung menjadi pengganggu di sekitar kawasan tersebut. Gangguan-gangguan ini berlangsung sampai awal-awal republik, sehingga umat tidak ada yang berani “makemit” di “padharman” apabila ada pujawali karena tidak aman. Sesuatu yang ironi, kawasan suci justru tidak aman. Tetapi itulah kenyataannya ketika itu karena adanya kecemburuan sosial.

Pada era republik, perubahan drastis berlangsung. Kekuasaan adat dan agama beralih kepada kekuasaan pemerintah republik, yang kemudian menyerahkannya kepada parisada. Penyerahan ini dilakukan setelah bubarnya dewan raja-raja sekitar tahun 1952-an. Setelah bubarnya dewan raja-raja, pengaturan agama tidak bisa lagi diserahkan mutlak kepada pemerintah yang tidak berbasis agama dan adat. Sebab kepala pemerintahan republik di Bali bisa dipilih dari umat agama apapun. Karena itulah dibentuk parisada untuk menata kehidupan agama dan adat. Parisada kemudian membentuk Yayasan Prawartaka untuk mengurusi Besakih. Eka Dasa Rudra pun dapat dilaksanakan pada tahun 1963.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Gelar Puncak Pujawali Jelih Nugtugan Karya Ngenteg Linggih di Kantor Bupati Tabanan

Prawartaka ini berlangsung hingga tahun 1979. Setelah itu, pemerintah kembali mengambilalih pelaksanaan ritual di Besakih sampai saat ini. Proses dari Prawartaka sampai pengambilalihan oleh pemerintah adalah proses dari atas ke bawah. Proses ini meminggirkan peran-peran desa pragunung di sekitar Besakih. Karena itu, proses ini hanya mengulangi kesalahan dari era Majapahit yang meminggirkan peran-peran Bali Aga dalam mengurus pura di Bali. Berdasarkan penelitian tentang masyarakat pegunungan di Bali, tampak sekali masuknya pengaruh Majapahit dengan paham hirarki kasta di Bali telah merusak tatanan pengelolaan pura di Bali. Dalam penelitian itu, konflik pengelolaan Pura Dalem Balingkang menjadi salah satu contoh kasus, betapa konflik terjadi ketika kekuasaan feodal kasta memasuki pengelolaan pura ini. Pengelolaan Pura Batur yang menolak campur tangan kerajaan Majapahit dengan hirarki kastanya, menjadi lebih baik dan transparan sampai saat ini.

Pembentukan badan otorita Besakih pada masa kini, tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu. Pembentukan badan ini sebaiknya melalui proses dari bawah. Penggagasnya bisa dari parisada. Parisada kemudian mengadakan sosialisasi untuk menjaring aspirasi, sehingga badan otorita nanti melibatkan seluruh stake holder di Besakih. Badan otorita ini juga tidak boleh mengabaikan tradisi-tradisi desa-desa pragunung dalam pengelolaan Besakih. Tradisi-tradisi mereka harus dipertahankan, bahkan diperkuat.

Peran-peran desa pragunung yang dilemahkan kerajaan sampai era republik awal, perlu ditelusuri kembali. Pola kepemimpinan keagamaan lokal yang dipimpin Ki Tincap dan Ki Tinggi perlu dihidupkan kembali. Sebab pola itu adalah pola dasar, sedangkan pola “anglurah” adalah pola sekunder yang kemudian juga telah diruntuhkan oleh kerajaan Karangasem. Pola “anglurah” itu sebenarnya adalah pola campur tangan pemerintah dalam penataan Besakih, yang sekarang ini bisa terwujud dalam Badan Otorita yang tidak lagi dari atas, tetapi dari bawah.

Baca Juga  HUT Ke-27 Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Bupati Badung Apresiasi Kegiatan Sosial

Badan otorita ini sudah seharusnya mengubah paradigma kehidupan beragama di Bali dalam memelihara tempat suci dan agama di Bali. Pola ketergantungan kepada pemerintah (kekuasaan) akan sangat melemahkan pemberdayaan. Berdasarkan studi-studi agama Buddha di Ulan Bator, Nepal, Mongolia dan negara sekitarnya, sangat tampak bahwa kemerosotan umat Buddha terjadi karena ketergantungan agama kepada negara. Sehingga masyarakat menjadi lemah, dan mudah beralih ke idiologi lainnya sejalan dengan perubahan idiologi negara. Sedangkan kekuatan Buddha Theravada justru terjadi karena kemandirian mereka dalam mengelola agamanya. Bahkan sempat ada gerakkan membalikkan mangkok kepada Raja Srilanka sebagai tanda tidak menerima sedekah dari raja.

Studi-studi ini memberikan pelajaran kepada umat Hindu bahwa menyerahkan urusan agama secara mutlak kepada kekuasaan negara, akan melemahkan sendi-sendi swadaya masyarakat. Badan otorita Besakih, hendaknya tidak melakukan hal ini. Kerjasama dengan pemerintah memang perlu dilakukan, tetapi itu tidak berarti menyerahkan kekuasaan mutlak kepada pemerintah. Badan otorita harus berada pada jalan tengah kerjasama dengan pemerintah, dan usaha pemberdayaan umat Hindu.

 I Gede Sutarya,

Dosen Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar