Abaikan Praktek Sehat
SEBAGAI bagian dari negara bangsa yang tumbuh dari banyak suku/daerah, Bali dibekali dengan berbagai budaya daerah yang beragam. Namun ada satu hal yang sama, yakni pernah mengalami sistem feodalisme. Karena itu, pergantian pemimimpin melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sampai sekarang masih diselimuti feodalisme. Sehingga, melahirkan berbagai ketidakpastian kebijakan, dan sekaligus kolusi, korupsi dan nepotisme.
Kepastian Kebijakan
Dalam teori analisis kebijakan publik dikenal istilah kepastian kebijakan (policy certainty). Suatu hal yang dianggap sebagai keperluan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di daerah dan desa. Dalam kaitan ini ada sejumlah makna, yakni:
Pertama, agar setiap kebijakan yang dibuat pejabat terdahulu terjamin dilaksanakan oleh pejabat baru sampai tuntas. Pejabat baru tinggal berpikir ke depan dengan konsep dan kebijakan baru untuk mengatasi masalah baru. Dengan demikian, proses pembangunan bangsa dapat berlanjut, tidak terjadi ‘gali lubang, tutup lubang’. Berputar-putar di tempat yang sama.
Kedua, untuk mencegah kebiasan ganti pejabat, ganti kebijakan. Banyak pejabat ingin dipandang sebagai orang hebat yang mempunyai kebijakan. Karena itu, banyak orang memaksa diri membuat kebijakan baru sekadar untuk mengganti kebijakan lama, meskipun kebijakan itu tidak jelas tujuannya atau bahkan tidak berbeda dengan kebijakan sebelumnya.
Kepastian kebijakan (policy certainty) tersebut dapat terjadi kalau terdapat kesamaan pandangan antara pejabat lama dengan pejabat baru yang menggantikannya. Biasanya mereka berasal dari satu partai ataupun berasal dari partai lain, tetapi mempunyai latar belakang yang sama.
Namun demikian, ada hal-hal yang perlu dicermati. Pengalaman di banyak tempat menunjukkan kepastian kebijakan ini sering disalahgunakan. Kepastian kebijakan itu sering dijadikan alasan sebagai upaya untuk memelihara atau menyembunyikan hal-hal (penyelewengan) yang perlu disembunyikan.
Jika hal-hal tersebut bersifat individual, maka itu sekadar untuk disembunyikan atau untuk ditutup. Tetapi jika hal-hal itu merupakan kepentingan golongan, maka hal tersebut untuk diteruskan. Di sinilah biasa terjadi korupsi berkelompok dan berkelanjutan. Dari satu era ke era berikut dan seterusnya. Menjadi pangkal munculnya mafia. Untuk itu, KPK dan para pendukungnya harus selalu waspada dalam setiap proses politik!
Sisa Feodalisme
Meskipun sistem demokrasi sudah dikenal luas di negeri ini -termasuk Bali- namun budaya feodalisme itu masih tetap belum banyak berubah. Baik di kalangan pejabat maupun di kalangan para pendukung-pendukungnya. Mereka masih melihat jabatan pemerintahan sebagai sebuah warisan. Berlanjut dari keturunan yang sama, atau dari lingkungan keluarga dan partai penguasa yang sama.
Peralihan jabatan dari satu kelompok ke kelompok, atau partai lain adalah sebuah kekalahan. Sesuatu yang memalukan. Karena itu dipandang sebagai tantangan yang harus dilawan dengan segala pengorbanan. Sekaligus menjadi dendam yang diwariskan kemudian. Aroma ini sangat kental dalam beberapa Pilkada, termasuk Pilkada gubernur Bali 2013.
Harus diabadikan! Dimana tahun 2012 sejarah sepertinya berkata lain. Setelah fenomena Jakowi-Ahok, kemudian disusul dengan seorang mantan gubernur dan menteri membawa sebuah perubahan. Fauzi Wibowo membawa angin baru, dengan ucapkan selamat kepada pemenang, atau Andi Malaranggeng melalui pengunduran dirinya selaku Menpora. Sikap mereka diapresiasi banyak pihak, meski tidak diikuti yang lain.
Suatu praktek politik yang mendapat acungan jempol dari kaum muda dan pemerhati masalah sosial yang objektif. Akibatnya, mereka yang semula dicela karena berbagai alasan, sekarang berbalik mendapat pujian: punya rasa malu. Apapun latar belakangnya, patut diabadikan, dan bukan sebaliknya, diabaikan.
Preseden ini pertanda baik dalam proses pematangan politik bangsa. Dengan cara demikian, mereka layak dielu-elukan pendukungnya. Sebagai bangsa yang sedang tumbuh, yang selama ini sudah banyak tercemar dengan contoh-contoh yang tidak pantas diteladani, contoh-contoh baik seperti ini perlu ditampilkan dan diabadikan. Sehingga, dapat mengikis feodalisme dalam segala manifestasinya.
Oleh: Ngurah Karyadi


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.