Oleh: Ngurah Karyadi

Berbagai Kesepakatan perdagangan bebas, memberi peluang kelompok kepentingan (Korporasi) mencapai hak ‘keuntungan’ mereka diatas Hak Asasi Manusa (HAM), yang mendasar. Di sini akar perlawanan kalangan masyarakat sipil atas berbagai investasi yang katanya demi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, atau pun penyelamatan lingkungan, seperti proyek Reklamasi di segenap belahan negeri. Sebuah kamuflase, yang kemudian dituangkan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral, regional atau pun multilateral.
Peringatan HAM
Setiap tanggal 10 Desember, telah di peringati sebagai Hari HAM sejak tahun 1950. Hari HAM menjadi penanda diterimanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. DUHAM telah menjadi insprirasi Mandela -pejuang Afrika Selatan dan pemenang hadiah Nobel- ketika sedang di penjara rezim Apartheid. Sebuah teks yang sangat impresif -berisikan pengakuan hak dasar manusia dimana pun berada, tanpa diskriminasi; mengakui bahwa setiap warga dan negara wajib melindungi hak ‘yang lain’, dalam solidaritas sosial dan kemanusiaan.

Tentunya, DUHAM melangkah maju dalam perjuangan untuk perlindungan HAM. Di ikuti dengan penciptaan berbagai instrumen hukum dalam berbagai rancangan konvensi dan aksi HAM. Sekaligus menginspirasi gerakan yang muncul disejumlah kawasan dalam pengakuan dan perlindungan hak atas alam, sebagai alternatif dari kesepakatan pasar, yang didorong sejumlah pemerintah dan dunia usaha.
Hanya sebagian dari kita yang paham
dengan kualifikasi DUHAM berkaitan dengan hak sipil dan politik, seperti memilih dan dipillih dalam proses politik yang demokratis, kesetaraan dan keadilan di depan hukum. Lebih sedikit lagi yang paham bahwa DUHAM berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya -seperti hak atas kerja dan upah memadai, hak atas standar hidup, sehat dan sejahtera, termasuk pangan, sandang dan papan yang memadai; serta hak atas jaminan sosial. Sangat jarang yang paham akan HAM yang berkaitan dengan hak-hak solidaritas, seperti kesetaraan gender, seksualitas dan minoritas lainnya.

Baca Juga  Guru Made Sukarta: Segera Reformasi MDA Provinsi Bali

Saat ini sejumlah negara -dalam ruang tertutup dan ‘atas nama’ rakyat- secara tidak demokratis menegosiasikan kesepakatan perdagangan, seperti FTA/NAFTA, APEC/TTIP, atau pun WTO. Sejumlah group lobby menekan dengan keras, bahkan dengan ancaman, memaksakan kesepakatan yang hanya memberi keuntungan pada kepentingan korporasi di segenap belahan bumi. Korporasi Multi-National/Trans Nasional Corporation (MNC/TNC) menginginkan ‘hak’ lebih dalam membuat keuntungan ‘tak terbatas’. Semua itu atas nama pasar bebas.

Manusia vs korporasi
Bagaimana perdagangan ‘bebas’ yang dimaksud dan menjadi perhatian korporasi(M/TNC)? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita coba gambarkan bagaimana contoh perjanjian perdagangan sejenis dalam praktek selama ini, sebagai berikut:

Vattenfall, perusahaan energi Swedia menggugat Jerman untuk $ 5,1 milyar atas kehilangan keuntungan akibat kebijakan pemerintah menghentikan energi nuklir. Hal ini menyebabkan penutupan dua instalasi energi nuklir Vattenfall. Vattenfall mendapatkan konsesi tersebut dibawah Perjanjian Energi (Energy Chater Treaty).

Lone Pine Resources, perusahan tambang US, menggugat Canada sebesar US$ 250 juta untuk konpensasi dan kehilangan keuntungan, akibat kebijakan provinsi Quebec untuk melakukan ‘moratorium on fracking’. Lone Pine berpegang pada hak atas semua itu berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

Raksasa tembakau Philip Morris menggugat Australia, atau Uruguay atas kehilangan keuntungan. Dalam kasus Uruguay misalnya, tuntutan mencapai US $ 2 milyar, mengikuti keputusan negara tersebut untuk menurunkan animo perokok dan larangan paket ‘rokok putih’. Philip Morris mengklaim hak tersebut dalam Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties).

Gambaran diatas hanya beberapa contoh mengejutkan. Bagaimana kesepakatan jenis itu bekerja merubah HAM menjadi Hak ‘keuntungan’ Korporasi. Kepentingan kuasa mencapai hak atas keuntungan diatas HAM mendasar bukan hal baru, namun kesepakatan pasar bebas menyerang dalam setiap napas manusia.

Baca Juga  Pengelola Cafe Tujuh Bidadari Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik, Oleh Oknum Kuasa Hukum

Terlihat jelas  hak korporasi di tingkat internasional lebih jauh lagi dari yang ada sebelumnya. Suatu serangan modal atas HAM dan masyarakat. Akan berdampak pada proses legislasi (parlemen) dan harapan publik, ketika korporasi mempengaruhi rancangan hukum nasional dalam melindungi HAM dan Alam-Lingkungan. Hal ini terjadi di sekitar kita, di pulau Bali, seperti Revisi UU No. 27 tahun 2007, atau usulan revisi Kepres Serbagita, dan seterusnya.

Kita mungkin akan bisa cermati dalam hubungan pelayanan atau departemen kesehatan misalnya. Kesepakatan perdagangan bebas akan menjadikan Depkes sebagai kesempatan investasi MNC/TNC, menjadikan swastanisasi efektif dan permanen. Anggaran puluhan atau ratusan triliunan rupiah/tahun menjadi bancakan proyek para investastor. Hak mendasar kita atas jaminan kesehatan yang dijamin DUHAM dan konstitusi dikalahkan hak perusahaan atas nama kontrak kerja/keuntungan bagi dirinya dan para pemegang saham. Dilemma yang sama sudah ada di depan mata, dan disekitar kita.

Untuk itu, organisasi berbasis HAM dan akar rumput sangat penting dan harus menjadi pioner dalam menolak anggapan HAM sebagai perhatian pinggiran, yang dapat diabaikan kepentingan investasi. Kita harus menjadikan visi DUHAM dalam kenyataan, atau keseharian. Kita butuh gerakan, dengan aksi langsung untuk menghentikan sejumlah proyek investasi dan implementasi perjanjian perdagangan bebas. Sejumlah koalisi seperti World Social Forum (WSF), International People Aliance (IPA), Gerak Lawan, dan sejenisnya sudah bersiap untuk itu -mari bergabung dan berjuang bersama! (L)