Pengelola Cafe Tujuh Bidadari Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik, Oleh Oknum Kuasa Hukum
Jember, (Metrobali.co.id)-
Pengelola Cafe Tujuh Bidadari berinisial WN mendatangi Polres Jember untuk menyampaikan laporan dugaan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada seorang oknum kuasa hukum berinisial TM. WN menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan terlapor telah merugikan nama baik dirinya maupun keluarganya.
Di hadapan awak media, WN mengawali keterangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Jember atas pelayanan yang diberikan.
“Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Bapak Kapolres Jember, Kasat Reskrim, Kanit Reskrim, Unit Pidum, serta seluruh jajaran Polres Jember. Saya mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf apabila selama proses ini telah banyak mengganggu waktu dan perhatian Bapak/Ibu,” ujar WN.
WN menjelaskan bahwa kedatangannya ke Polres Jember berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang menurutnya timbul akibat penyampaian sejumlah tuduhan oleh oknum kuasa hukum berinisial TM.

Menurut WN, tuduhan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan penodongan atau intimidasi menggunakan senjata api, dugaan penyerobotan tanah, dugaan pemalsuan, serta tuduhan lain yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
“Saya merasa dirugikan atas pernyataan-pernyataan tersebut karena dinilai telah mencemarkan nama baik saya. Oleh sebab itu, saya melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya,” katanya.
Dalam laporannya, WN juga menyampaikan adanya rekaman keterangan dari seorang bernama Bobby yang menurutnya telah diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari materi laporan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan WN, Bobby dalam rekaman tersebut menyatakan tidak pernah melihat adanya tindakan penodongan atau intimidasi maupun keberadaan senjata api, pistol, sebagaimana yang sebelumnya dituduhkan.
WN juga menjelaskan bahwa benda yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, menurut versinya, bukan merupakan senjata api.
“Benda yang dipermasalahkan itu bukanlah senjata api, maupun pistol, melainkan sebuah keris pusaka (karuhun) dari Banten yang merupakan warisan keluarga suami saya,” jelasnya.
Atas dasar itu, WN berharap aparat penegak hukum dapat memproses laporannya secara profesional dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya berharap kepada Bapak Kapolres Jember, Kasat Reskrim, Kanit Reskrim, dan jajaran Unit Pidum agar laporan ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya merasa nama baik saya dan terutama nama baik suami saya telah dirugikan akibat tuduhan-tuduhan tersebut,” tutupnya.
Dalam satu yang berbeda pada hari yang sama
WN juga menyampaikan telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik untuk mendukung keterangannya. Ia menyatakan tidak pernah menguasai atau menempati lahan Cafe 7 Bidadari secara melawan hukum, melainkan berdasarkan perjanjian kontrak yang disepakati bersama dengan pemilik lahan.
Salah satu bukti yang disampaikan berupa surat pernyataan kontrak lahan tertanggal 23 Juni 2024. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pemilik lahan, Yuliatin, mengontrakkan lahannya kepada Ayu Lisa Biani selama 10 tahun. Surat itu juga menerangkan bahwa pembayaran sewa dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak Dan sempat membayar Rp. 2.500.000 dan secara ces.
Dokumen tersebut turut memuat ketentuan bahwa apabila kontrak tidak dapat dilanjutkan hingga masa berakhir, pemilik lahan bersedia mengganti kerugian atas bangunan milik penyewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Surat tersebut ditandatangani oleh pihak pemberi kontrak, penerima kontrak, serta disaksikan oleh Boby.
Selain dokumen kontrak, WN juga menyerahkan bukti transaksi pembayaran sewa melalui transfer bank. Rp 2.500.000, dan juga berupa bukti transfer BI Fast tertanggal 24 Mei 2026 sebesar Rp5.000.000 kepada rekening atas nama Yuliatin B. Boby dengan keterangan transaksi “bayar sewa tanah kafe 7 bidadari”. Menurut WN, bukti tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan kewajiban pembayaran sewa sebagaimana diperjanjikan, jadi totalnya mencapai Rp.10.000.000, dan WN masih menempati kurang lebih sekitar 2, 5 tahun belum sampai genap 10 tahun.
WN Sebagai warga masyarakat yang patut dan taat hukum, selain pengelolaan cafe 7 Bidadari, yang juga berprofesi sebagai LBH menyampaikan,” menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dgn menduhkan suatu hal agar di ketahui Umun maka ancaman penjara 9 tahun untuk pencemaran nama baik.untuk terkait fitnah pasal 311yg lama KUHP ancaman penjara ,3 tahun. pasal 434 KUHP barumenuduh orang lain tanpa bukti atau TDK dpt membuktikan kebenaran tuduhan di hadapan umum baik ke istansi polisi ancaman maksimal 4 THN .media sosial pasal 27 A UU no 1 .tahun 2024 tentang ITE menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sarana elektronik atau internet, ancaman pidana 6 tahun,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, proses penanganan laporan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan di Polres Jember. Pihak yang dilaporkan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pernyataan WN. Berita ini akan diperbarui apabila terdapat keterangan resmi dari pihak terkait maupun perkembangan proses hukum selanjutnya.
(Bam)

