Menumbuhkan Kembali Optimisme Untuk Demokrasi di Indonesia
Meski masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, namun tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaannya selama ini mendapat pujian bagi beragam pihak di dunia internasional.
Contohnya Senator Amerika Serikat John McCain yang mengutarakan harapannya agar berbagai negara lain dapat meniru berjalannya proses demokrasi dengan baik seperti yang terjadi di Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
“Kami berharap negara dan rakyat lainnya di dunia dapat mengikuti contoh ini (keberhasilan demokrasi di Indonesia),” kata Senator McCain, setelah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Agustus 2014.
Senator McCain memuji proses pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2014 ini yang dinilai berjalan dengan bebas dan adil (“free and fair”) oleh pihak pengamat internasional.
McCain memaparkan, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dapat hidup dalam keberadaan yang damai.
Hal itu, ujar dia, diharapan dapat ditransmisikan ke bagian lainnya di dunia Muslim seperti beberapa negara di Timur Tengah.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dalam sejumlah kesempatan pernah mengatakan, perkembangan demokrasi di Indonesia menghasilkan dua kelompok yang harus dikelola dengan baik, agar perkembangan demokratisasi di Tanah Air semakin baik.
“Ada dua kelompok yang menyertai perkembangan demokrasi di Indonesia,” ungkap Hajriyanto.
Ia memaparkan, kelompok pertama adalah kelompok optimistis yang mengatakan ada banyak perkembangan yang telah dicapai dalam sistem demokrasi Indonesia.
Hal tersebut, lanjutnya, dapat terbukti dengan pesatnya kemajuan konstitusi di Indonesia dan juga dengan diakuinya hak asasi manusia dalam UUD 1945.
Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok pesimistis yang menilai bahwa gerakan demokratisasi di Indonesia semakin terpuruk. “Alasannya karena pemilu di Indonesia didominasi praktik transaksional yang melibatkan uang dalam jumlah sangat besar,” ucapnya.
Akhir sejarah Fukuyama 25 tahun yang lalu, tepatnya pada musim panas 1989, artikel bertajuk “The End of History?” (Akhir Sejarah?) dikelurkan oleh jurnal “The National Interest” yang terdapat di Amerika Serikat.
Artikel yang ditulis oleh pemikir politik dari Amerika Serikat, Francis Fukuyama, itu menyatakan bahwa terdapat konsensus yang luar biasa terjadi di tingkat global untuk memberikan legitimasi kepada sistem demokrasi liberal.
Hal itu, ujar Fukuyama, karena sistem demokrasi liberal telah berhasil “mengalahkan” sejumlah sistem pemerintahan lainnya seperti fasisme dan komunisme.
Untuk itu, Fukuyama yang pernah bekerja untuk Departemen Luar Negeri AS itu berargumen bahwa demokrasi liberal adalah “titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia”, sehingga dengan demikian menjadi “akhir sejarah”.
Kesimpulan yang dapat dinilai bernada absolut terhadap keberhasilan “demokrasi liberal” sontak saja mendapat kritik dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang keliru.
Salah satu hal yang dikecam adalah dengan dukungan yang diberikan Fukuyama kepada ekonomi pasar bebas yang dinilai sebagai elemen yang penting dalam penerapan kesuksesan demokrasi liberal.
Padahal, pasar bebas pada saat ini kerap mendapatkan kecaman karena dinilai hanya akan memberikan keuntungan bagi negara-negara maju, dan sama sekali tidak memberikan manfaat yang adil bagi negara-negara berkembang.
Selain itu, konsep “akhir sejarah” juga seakan-akan menyiratkan bahwa aktivitas pemikiran ilmu politik juga telah berakhir dengan munculnya demokrasi liberal.
Fukuyama berkilah bahwa banyak orang salah mengartikan penggunaan kata “sejarah” dalam tesisnya.
Ia menyatakan, kata “sejarah” yang digunakannya bukanlah memahami sejarah sebagai proses perjalanan waktu secara tunggal dan koheren, tetapi sebagai evolusi pemikiran terhadap sistem masyarakat umat manusia.
Fukuyama berpendapat bahwa “akhir sejarah” juga pernah digunakan filsuf terdahulu seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) yang menyatakan negara liberal sebagai akhir sejarah dan Karl Marx yang menyatakan masyarakat komunis sebagai akhir sejarah.
Optimisme yang berlebihan yang dilontarkan oleh Fukuyama juga harus dipahami karena artikel itu di tulis pada akhir masa Perang Dingin, di mana pihak Barat sedang merasakan “euforia” karena imperium komunis terbesar, Uni Sovyet, sedang mengalami proses “perestroika”, sehingga dinilai merupakan akhir dari komunisme.
Optimisme yang berlebihan? Namun, optimisme yang berlebihan terhadap demokrasi liberal juga mengakibatkan pada awalnya Fukuyama menjadi salah satu dari 40 tokoh masyarakat AS yang menandatangani surat bertanggal 20 September 2001 kepada Presiden AS ketika itu, George W Bush.
Dalam surat itu, para penandatangan (termasuk Fukuyama) menyetujui bahwa sebagai dampak serangan 11 September, pemerintah AS untuk tidak hanya “menangkap dan membunuh Osama bin Laden”, tetapi juga melakukan “upaya teguh guna memindahkan Saddam Hussein dari kekuasaanya di Irak”.
Sebagaimana kita pahami saat ini, perang yang dilakukan secara unilateral oleh pemerintah AS pimpinan Bush merupakan sebuah tindakan yang dilakukan semena-mena karena tanpa adanya persetujuan dari Majelis Umum PBB, demi dalih “menegakkan demokrasi di Irak”.
Selain itu, alasan yang dilontarkan oleh pemerintah AS dalam Sidang Umum PBB bahwa Irak memiliki “senjata pemusnah massal”, ternyata diketahui pada saat ini merupakan hal yang belum bisa dipastikan baik keberadaannya maupun kebenarannya.
Beberapa tahun menandatangani surat yang menyetujui serangan terhadap Irak, Fukuyama mulai memisahkan dirinya dari agenda neokonservatif dari pemerintahan Bush yang dinilai terlalu menekankan diri kepada basis militernya dan melakukan intervensi kekuatan bersenjata secara unilateral, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Pada akhirnya, dia menyatakan bahwa Perang Irak adalah keputusan “blunder” dan pemerintahan Bush telah membuat sejumlah kesalahan besar, antara lain karena telah menetapkan kebijakan yang menegaskan bahwa dunia berada dalam era baru global di bawah hegemoni Amerika Serikat.
Fukuyama berpendapat bahwa AS memang berhak mempromosikan nilai-nilai yang dibawanya ke dunia, tetapi dengan catatan bahwa intervensi militer AS hanya menjadi opsi terakhir bila pilihan lainnya benar-benar tidak ada.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua Dewan Intelijen Nasional CIA Graham E Fuller dalam bukunya “A World Without Islam” (2010) menyatakan, intervensi dan politik militer Barat di dunia Islam mesti dihentikan.
Fuller berpendapat demokratisasi mesti dapat diteruskan di negara-negara Muslim, namun pemerintah AS jangan turut campur dalam hal tersebut karena akan menghambat proses demokratisasi itu sendiri.
Sedangkan di tataran global itu sendiri, Indonesia (sebagaimana pujian yang datang dari Senator AS John McCain), telah menjadi bukti bagi mereka yang pesimis bahwa negara Muslim dapat menyelaraskan dirinya dengan proses demokrasi.
Untuk itu, rakyat juga menyuarakan harapannya agar rapat paripurna yang digelar DPR RI pada Kamis (25/9) ini, yang agendanya antara lain menentukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), dapat menumbuhkan kembali optimisme terhadap demokrasi di Indonesia.
* Muhammad Razi Rahman



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.