Dua Capres Klaim kemenangan

BELUM pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, masing-masing kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden saling klaim kemenangan sejak pemungutan suara seperti yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wapres 9 Juli 2014 ini.

Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Rabu (9/7) malam telah meminta mereka dan para pendukungnya masing-masing untuk menahan diri hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perolehan suara nasional, klaim kemenangan masing-masing kubu terus mengemuka.

Bermula dari pengumuman hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei yang membelah kemenangan pada kedua kubu, hasil hitung riil (real count) masing-masing kubu yang memenangkan mereka, dan hasil rekapitulasi dari KPU kabupaten/kota, masing-masing pasangan tetap mengklaim sebagai pemenang.

Anggota Tim Pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta, Prof Dr Laode M Kamaluddin, hari ini misalnya tetap optimistis Prabowo-Hatta memenangi Pemilu Presiden dan Wapres, meskipun dengan perbedaan angka perolehan suara yang tipis, kurang dari satu persen.

“Yakin, optimistis dan menjaga soliditas dalam menghadapi pengumuman resmi KPU 22 Juli 2014. Dari data KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia, keunggulan ada di pasangan Prabowo-Hatta,” ujar Laode.

Jika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi dengan data dari Pusat Tabulasi Nasional Timses Prabowo-Hatta, maka peta politik akan berubah. Masyarakat juga harus sadar bahwa hasil final adalah yang akan diumumkan KPU, bukan “quick count” dan klaim berlebihan dari tim sukses pasangan lain.

Sementara Juru bicara Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristianto, pada hari yang sama mengatakan seluruh kalkulasi yang dilakukan melalui hitung cepat sejumlah lembaga kredibel, rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan KPU, dan rekapitulasi para relawan telah memberi arah yang makin kuat bagi kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Biarlah suara rakyat tersebut menjadi prasasti perubahan kepemimpinan nasional yang lebih merakyat. Karena itu, kemenangan Jokowi-JK harus dimaknakan sebagai era baru, dimana kekuasaan hadir ditengah rakyat,” kata Hasto yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan.

Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, katanya, mempercayakan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk benar-benar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi. Di atas segalanya, Tim Kampanye Jokowi-JK percaya sepenuhnya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan betul-betul mengawal proses transisi kepemimpinan ini agar berjalan secara aman dan damai.

Meskipun mereka saling mengklaim kemenangan tetapi mereka menyadari sepenuhnya bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan perolehan suara nasional pada 22 Juli 2014 dan bisa diistilahkan bahwa tanggal itu merupakan batas kedaluwarsa (expired date) untuk saling klaim kemenangan karena pada tanggal itu hanya satu yang dinyatakan sebagai pemenang.

Besar hati Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad meminta kedua pasangan capres-cawapres bisa berbesar hati menerima apapun hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden pada 22 Juli 2014, karena kalah dalam Pilpres bukan berarti akhir dari segalanya.

“Kalau ada yang kalah, Pilpres jangan dianggap kiamat. Kita semua itu pemenang dalam Pilpres,” kata Muhammad pada buka puasa bersama di Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/7).

Muhammad meminta seluruh pihak menciptakan suasana yang selalu teduh, terutama di bulan ramadhan saat ini.

Ia menyerukan bahwa 22 Juli 2014 hendaknya tidak dianggap sebagai ajang pertarungan yang keras antarkedua kubu pendukung pasangan capres-cawapres.

“Karena kemenangan sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa menerima kekalahan dengan besar hati,” ujarnya.

KPU selaku penyelenggara pemilu sejak awal juga telah mempersilakan masyarakat untuk turut mengawal dan mengikuti perkembangan perolehan suara yang dihitung sejak dari tempat pemungutan suara (TPS).

Perolehan suara untuk masing-masing pasangan capres dan cawapres berdasarkan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) di kelurahan/desa telah berlangsung pada 10-12 Juli 2014, di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) pada 13-15 Juli 2014, di tingkat KPU kabupaten/kota pada 16-17 Juli 2014, di tingkat KPU provinsi pada 18-19 Juli 2014. Sementara di KPU RI akan berlangsung pada 20-22 Juli 2014.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan 98,53 persen Formulir C1 yang berisi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara sudah terunggah di laman resmi www.kpu.go.id.

Formulir C1 yang sudah dipindai (scan) ada 98,53 persen yang masuk di sistem informasi KPU dan bisa diunggah publik. Semua orang bisa melihat itu sebagai bukti nyata dari lapangan.

“Kalau ada kesalahan, kekeliruan atau kejanggalan dalam scan Formulir C1 tersebut, kami harap publik melapor kepada kami supaya segera ditindaklanjuti di lapangan, jangan justru membuat opini baru tanpa ada kroscek,” kata mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat itu.

KPU mengapresiasi adanya bentuk perhatian masyarakat yang memberikan masukan dan laporan mengenai kejanggalan hasil scan Formulir C1 yang sudah diunggah di situs resmi. Namun publik diminta untuk tidak menyamaratakan kasus tersebut ke seluruh Formulir C1 yang tersebar di ratusan ribu TPS.

Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik menilai proses pengunggahan scan C1 pada Pilpres kali ini lebih cepat dibandingkan dengan pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada April lalu. Ia mencontohkan pada hari keenam pasca-Pilpres, sudah mencapai 90 persen sedangkan pada enam hari setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 9 April lalu, masih berkutat di angka 80 persen scan C1 yang sudah diunggah.

Husni juga menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan proses hingga penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota telah berjalan dengan lancar dan damai, tidak satu pun yang terjadi konflik. Semua berkat kerja sama yang sangat erat antara KPU dengan pihak polisi dan juga TNI yang ada di daerah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menilai pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di daerah berlangsung aman. Proses rekapitulasi di daerah sudah selesai dan berlangsung baik, buktinya aman-aman saja di daerah.

Gamawan mengimbau seluruh kepala daerah untuk tetap menjaga daerahnya masing-masing tetap dalam situasi kondusif hingga proses tahapan Pilpres 2014 berakhir pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Memang yang paling rawan adalah 22 Juli di pusat,” katanya.

Pihak keamanan telah siap mengamankan rapat pleno KPU RI hingga pengumuman penetapan perolehan suara nasional untuk masing-masing pasangan capres dan cawapres.

“Khusus di KPU pusat, kami amankan dengan sistem ring, dari ring I di tempat perhitungan rekapitulasi, ring II dan seterusnya sampai ring IV,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, pada Diskusi Forum Kehumasan Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika “Pasca-Pilpres 2014, Bersama Membangun Bangsa” di Jakarta, Jumat (18/7).

Terdapat 277.538 anggota keamanan yang merupakan gabungan dari personel Polri maupun TNI untuk membantu pengamanan. Polri mengerahkan 254.088 personel Pam, Mabes Polri sebanyak 4.511 personel, Pasukan Pam tambahan dikerahkan 1.053 anggota dan Polda sebanyak 248.524 personel.

Sedangkan personel non-Polri yang bergabung di Polda maupun Polres sebanyak 23.450 orang dan anggota TNI sebanyak 23.450 orang yang siap untuk diperbantukan.

Personel keamanan dalam siaga I, artinya siap untuk melaksanakan tugas dan tidak meninggalkan tempat tugas.

Mencegah Situasi “Mendidih” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggambarkan situasi pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU itu sebagai situasi “mendidih” karena menentukan siapa pasangan capres dan cawapres yang memenangkan pemilu.

Untuk itu Presiden telah menelepon Ketua KPU Husni Kamil Manik untuk menyampaikan saran mencegah situasi “mendidih” setelah pengumuman penetapan perolehan suara nasional, dengan mengajak, mengundang, melibatkan kedua pasangan capres dan cawapres beserta timnya, untuk ikut mengawasi penghitungan yang dilakukan oleh KPU.

Saran itu disampaikan karena menurut Presiden, dibangun opini di sana-sini, misalnya, kalau perhitungan KPU memenangkan pasangan manapun dianggap oleh yang dikalahkan itu tidak kredibel, dan bahkan mengancam akan ada aksi rakyat dan sebagainya.

“Itu sangat penting daripada seolah-olah diserahkan penuh kepada KPU, begitu Bapak mengumumkan nanti tanggal 22 Juli ada yang tidak menerima, mengatakan KPU tidak objektif, rekayasa, pesanan dan sebagainya, maka situasi politik kita akan ‘mendidih’. Nah, kalau ‘mendidih’ ‘cost’-nya atau harganya akan mahal sekali,” kata Presiden.

Dengan mengundang kedua pasangan secara terbuka, yang dinyatakan kepada rakyat, kepada publik, Presiden meyakini, jika nanti ada yang tidak mengakui hasil perhitungan KPU, rakyat tidak akan menyalahkan KPU.

Antisipasi ketidakpuasan pasangan capres dan cawapres dalam menerima hasil penetapan perolehan suara oleh KPU juga telah diantisipasi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

“Simpul kritis berada pada KPU dan kemungkinan nanti juga pada MK. Oleh karena itu, pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU,” kata Hamdan saat konferensi pers seusai pertemuan antarpimpinan lembaga negara di MK Jakarta, Jumat (18/7).

Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.

Pertemuan dengan mengambil tema “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara adil dan bermartabat” ini juga diikuti oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad.

Hamdan mengatakan jika ada sengketa ke MK, pimpinan lembaga negara juga sepakat untuk menjaga independensi dan imparsialitas mahkamah dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut.

“Pimpinan lembaga negara akan turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk apapun,” katanya.

Ketua KPU Husni Kamil Manik memastikan tidak ada intervensi dari lembaga manapun kepada KPU dalam melakukan rekapitulasi hasil Pilpres.

Baca Juga  Hari Pelanggan Nasional 2025 ASDP Apresiasi Pelanggan Setia dan Terus Dorong Budaya Tertib Digital

Budi Setiawanto/Antara