Politik Pembangunan Tidak Jelas, Tantangan Mendesak dalam Mengelola Ekonomi Bali
Kerusakan Alam Bali dalam Cipratan Karya Astawa
Denpasar, (Metrobali.com)-
Politik pembangunan di negeri ini, termasuk di Bali, tidak jelas dalam politik penciptaan kesempatan kerja – employment opportunity creation- berbeda dengan politik pembangunan di era Orde Baru.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, Jumat 9 Agustus 2024.
Dikatakan, disrupsi perubahan berlangsung kencang termasuk di industri pariwisata. Model: kesempatan kerja, jenis pekerjaan, ketrampilan dan teknologi mengalami disrupsi, ini tidak diantisipasi oleh Pemda dan juga lembaga pendidikan.
“Di samping itu, muncul trend di kalangan pencari kerja, bahwa para lulusan perguruan tinggi di Jawa, “menyerbu” Bali, sebagai tempat berkarier pertama. Pelaku usaha di sektor pariwisata, jasa perbankan dan konstruksi merasakan “eksodus” pekerja-pekerja muda ini. Menekan kesempatan kerja bagi penduduk lokal,” kata I Gde Sudibya.
Persoalan lain yang dihadapi, lanjut Gde Sudibya adalah krisis iklim nyata dialami Bali. Pertumbuhan suhu permukaan “gumi” Bali dalam 70 tahun terakhir 1950 – 2020 naik 1,9 derajat celsius, lebih tinggi dari kesepakatan Paris (2016) 1,5 persen.
Mjenurut pandangan para pakar lingkungan, kondisi ini, telah mengakibatkan: penurunan produktivitas sektor pertanian, biaya produksi pertanian meningkat dan menekan pendapatan masyarakat petani.
Dikatakan Gde Sudibya, tampaknya, Pemda Bali kurang tanggap terhadap tekanan di sektor pertanian, alokasi anggaran untuk sektor pertanian dalam APBD Bali kurang dari 5 persen, sedangkan menurut standar FAO semestinya sekitar 8 persen.
Masih menurut Gde Sudibya, Indikator kesejahteraan sosial Bali buruk, angka bunuh diri tinggi dan juga penyakit gangguan jiwa.
“Tetapi nyatanya, tidak ada “crash programme” dari Pemda Bali dalam menanganinya,” katanya.
Ia mengatakan, politik anggaran yang juga buruk, tahun 2023 APBD Bali defisit Rp.900 M, penyebab pokoknya proyek PKB Klungkung yang tidak jelas kelayakan ekonomi nya dan telah merusak lingkungan “ring jejer kemiri bukit” di sekitar kecamatan Dawan,” kata Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004. (Sutiawan).

