MetroBali

MetroBali

Selangkah Lebih Awal

  • Home
  • Politik
  • Bali Region
    • Denpasar
    • Badung
    • Buleleng
    • Bangli
    • Gianyar
    • Karangasem
    • Klungkung
    • Jembrana
    • Tabanan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Entertainment
    • Pariwisata
    • Seni dan Budaya
    • Entertainment & Arts
    • Lifestyle
    • Event
  • Lingkungan
  • Serba Serbi
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Sport
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Opini
    • Sosok
  • Nusantara
  • Redaksi
    • Contact Us
  • Home
  • Denpasar

Pakar Hukum Tata Negara Unud Dorong Pelantikan Presiden jadi Kewenangan MPR

Metro Bali
Desember 5, 2016 6:07 AM Diperbarui Desember 5, 2016 6:11 AM

 perwakilan-badan-pengkajian-mpr-ri-dan-pakar-hukum-tata-negara-unud

Perwakilan Badan Pengkajian MPR RI dan pakar Hukum Tata Negara Unud

SEJUMLAH pakar hukum Tata Negara Universitas Udayana (Unud) mendorong dilakukan  penataan kembali kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui amandemen terbatas UUD 1945. Salah satunya adalah MPR diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum.

Hal itu terungkap dalam Workshop “Penataan Kewenangan MPR dan Penegasan Sistem Presidensil”, di Hotel Inna Bali, Veteran, Denpasar, 2-3 Desember lalu.

Workshop ini merupakan kerjasama antara Badan Pengkajian MPR RI dengan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unud. Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI yang hadir diwakili oleh Martin Hutabarat dan Nurmawati Dewi Bantilan. Pakar hukum Tata Negara Unud  yang terlibat dalam pembahasan “Penataan Kewenangan MPR”,  ini adalah Prof. Dr. Made Subawa, Ratna Artha Windari, Nyoman Mas Ayani, Prof. Dr. I Wayan Parsa, Dr. I GedeYusa, Dr. Ni Ketut Sri Utari, Dr. Gede Wardana, Dr. I.G.A. P. Kartika, Dr. Luh Nila Winarni, Dr. Ketut Wirawan, Dr. Jimmy Z. Usfunan, I Ketut Suardita,  N.L.G. Astariyani, Herry Indiyah Wismani, dan Ni Ketut Wiratny.

“Sebagian besar peserta setuju MPR diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum,” kata ketua Kelompok Focus Group Diskusi “Penataan Kewenangan MPR”, Prof. Dr. Made Subawa.

Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi pemberian kewenangan tersebut. Pertama, lembaga yang melantik tidak bisa dipisahkan dari eksistensi lembaga yang mengeluarkan penetapan. Apalagi, KPU hanya memiliki kewenangan yang diatur dalam UU sehingga kurang tepat jika menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya MPR yang harus menetapkan Presiden dan Wapres berdasarkan keputusan KPU; Kedua, apabila dikaitkan dengan pasal 7 UUD NRI 1945, seharusnya ada bentuk hukum berupa ketetapan MPR yang isinya melantik Presiden dan Wakil Presiden karena logikanya MPR pada akhirnya bisa melakukan pemberhentian atas usul DPR melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Paparkan Sistem Pengolahan Sampah Berbasis Sumber kepada Ny. Selvi Gibran Rakabuming

Sementara itu, terkait ada pemikiran bahwa bila harus dikeluarkan ketetapan MPR, maka ditakutkan Presiden dan Wakil Presiden harus tunduk kepada MPR, menurut mereka perlu diatur mengenai ketetapan MPR ini didasarkan keputusan KPU.

Pada FGD tersebut, mereka juga merekomendasikan MPR diberikan kewenangan kembali untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).  Dalam pertimbangannya, dijelaskan bahwa apabila dilihat dari perspektif historis dengan membandingkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen, maka eksistensi MPR kini dianggap sebagai lembaga yang istimewa, bukan lembaga tertinggi.

Secara faktual, keberadaan GBHN telah diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  RPJP/RPJPD, RPJM/RPJMD. Akan tetapi esensinya merupakan penjabaran visi misi kepala negara dan kepala daerah sehingga tidak sinkron antara kebijakan pemimpin saat ini dengan pemimpin sebelumnya. Apalagi masing-masing kepala daerah berasal dari partai yang berbeda sehingga mempengaruhi kebijakannya dalam menindaklanjuti rencana pembangunan dari tingkat pusat maupun provinsi.

Menurut mereka, pembangunan seharusnya diarahkan pada sinkronisasi antara pembangunan nasional, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Atas dasar itu diperlukan suatu GBHN, yang ditetapkan kembali oleh MPR, yang memperlihatkan konsensus nasional semua rakyat Indonesia yang terwakili dalam semua Partai Politik (DPR) dan wakil daerah (DPD).

Hal ini didasarkan pada salah satu butir rekomendasi MPR 2009-2014, yakni melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan instrument hukum yang memberikan dasar terhadap GBHN seyogyanya termaktub dalam UUD, melalui perubahan UUD 1945 dengan cara amandemen terbatas.

Penggunaan instrument UUD, dalam hal pemberian kewenangan dalam pembentukan GBHN, di latar belakangi pada pemikiran, 1) Tidak tepatnya menggunakan UU sebagai instrument mengatur wewenang MPR dalam pembentukan GBHN, sebab kewenangan MPR merupakan kewenangan konstitusional serta memiliki kewenangan atribusi. Sehingga tidak tepat apabila sebagian wewenangnya diatur dalam UU yang mengesankan kewenangan MPR diberikan oleh Presiden dan DPR (kewenangan delegasi). Disamping itu, diatur dengan UU juga memberikan ruang judicial review ke MK, dan 2) Apabila GBHN menggunakan langsung ketetapan MPR, tanpa diatur dalam UUD atau UU, menjadi persoalan dari perspektif dasar MPR menetapkan GBHN saat ini.

Baca Juga  Tumbuh Bersama Inovator Muda, Pertamuda Gerakkan Ekonomi Rp2,53 Triliun di Tahun Keenam

Selain itu, MPR juga didorong untuk diberikan kewenangan  menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur. Hanya saja kendati memiliki kewenangan untuk mengatur namun hanya pada garis-garis besar ideologi, penyelenggaraan pembangunan nasional. Dengan kata lain, menetapkan kebijakan pada penjabaran ideologi seperti empat pilar, kebijakan mengenai pertahanan, kebijakan mengenai semua bidang sebagai tindak lanjut dari UUD, dengan tidak mengatur secara detail. Dengan demikian, karakter peraturan MPR yang mengatur, berbeda dengan perundang-undang lainnya. Kemudian, penjabarannya akan ditindaklanjuti melalui program kerja lembaga negara termasuk kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, terkait kewenangan MPR untuk melakukan peninjauan terhadap Materi dan status Hukum Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960-2002, sebagian besar di antara mereka tak menyetujuinya. Sebab hal ini sudah diatur Aturan Tambahan Pasal 1 UUD NRI 1945. SIA-MB

    Kredit
    Bagikan

    Rekomendasi

    Pelantikan Pengurus WHDI Desa dan Kelurahan, Perkuat Tertib Organisasi dan Dorong Peran Aktif Perempuan

    Bupati Adi Arnawa Dorong PBPI Badung Kembangkan Padel dan Cetak Atlet Berprestasi

    Bupati Adi Arnawa Buka Pena Fest II Tahun 2026, Dorong Ekonomi Kreatif dan Wisata Otentik Desa Penarungan

    PKK dan Dinas Pertanian Badung Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Orientasi Lapangan

    Imigrasi Ngurah Rai Tangkal dan Deportasi Buronan Interpol Asal Rusia Terkait Penipuan Rp1,3 Miliar

    Rayakan HUT ke-12 di Tabanan, DPW PSI Bali Konsolidasi Kader dan Klaim Tambahan 4.496 Anggota Baru

    HUT ke-10, SMK TI Bali Global Badung Catat 61 Prestasi dan Buka Jurusan Tata Kecantikan

    Hari Terakhir Lomba Paduan Suara HUT ke-55 Korpri Denpasar, Sekda Eddy Mulya Berikan Semangat dan Apresiasi Peserta

    Gandeng GetYourGuide, ASITA Bali Dorong Prioritas Biro Perjalanan Berizin dan Cegah Perang Harga

    Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

    Anda harus masuk untuk berkomentar.

    1 Komentar

    1. sari

      petugas partai kewenangan ketumnya,,wkwkwk baru ngeh ya

      10 tahun yang lalu Log masuk untuk Membalas

    Berita Terkini

    • Pelantikan Pengurus WHDI Desa dan Kelurahan, Perkuat Tertib Organisasi dan Dorong Peran Aktif Perempuan
    • Bupati Adi Arnawa Dorong PBPI Badung Kembangkan Padel dan Cetak Atlet Berprestasi
    • Bupati Adi Arnawa Buka Pena Fest II Tahun 2026, Dorong Ekonomi Kreatif dan Wisata Otentik Desa Penarungan
    • PKK dan Dinas Pertanian Badung Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Orientasi Lapangan
    • Imigrasi Ngurah Rai Tangkal dan Deportasi Buronan Interpol Asal Rusia Terkait Penipuan Rp1,3 Miliar
    • Rayakan HUT ke-12 di Tabanan, DPW PSI Bali Konsolidasi Kader dan Klaim Tambahan 4.496 Anggota Baru
    • HUT ke-10, SMK TI Bali Global Badung Catat 61 Prestasi dan Buka Jurusan Tata Kecantikan
    • Hari Terakhir Lomba Paduan Suara HUT ke-55 Korpri Denpasar, Sekda Eddy Mulya Berikan Semangat dan Apresiasi Peserta
    • Gandeng GetYourGuide, ASITA Bali Dorong Prioritas Biro Perjalanan Berizin dan Cegah Perang Harga
    • Inovasi Eco-WPAP, Kolaborasi Mahasiswa Undiksha dan Umah Kreatif Bali Sulap Sampah Plastik Jadi Lukisan Pop Art Bernilai Ekonomi
    • Contact Us
    • My account
    • Redaksi
    • Shop

    Ikuti Kami

    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

    Copyright © 2025 Metrobali.com All Rights Reserved

    daftar situs terpercaya
    slot server thailand
    https://luminosacare.com/wp-content/uploads/
    deposit 25 bonus 25
    slot deposit pulsa xl
    pkv games
    pkv games
    domino99
    slot deposit indosat
    bandarqq
    pkv games
    pkv games
    pkv games
    dominoqq
    slot dana 5000
    deposit 25 bonus 25
    slot 10000
    depo 20 bonus 20
    pkv games
    pkv games
    dominoqq
    pkv games
    pkv games
    dominoqq
    pkv games
    bandarqq
    pkv games
    bandarqq
    dominoqq
    bandarqq
    pkv
    qq
    pkv games
    dominoqq
    pkv games
    bandarqq
    pkv
    pkv games
    pkv games
    bandarqq
    pkv
    toto slot
    poker qq
    toto slot
    gue toto slot
    pokerqq
    poker qq
    slot88
    slot pulsa
    pkv games
    pkv games
    dominoqq
    bandarqq
    pkv games
    dominoqq
    bandarqq
    qiu qiu
    pkv games
    bandarqq
    dominoqq
    batara138
    pkv
    pkv games
    bo slot
    slot deposit 10 ribu
    bocoran slot jarwo
    pkv games
    situs slot pulsa
    https://krcresearch.stpats.vic.edu.au/
    murnibet login/
    hdpbet
    slot pulsa
    pkv
    hdpbet
    pkv games
    pkv games
    pkv games
    pkv games
    pkv games
    dominoqq
    pkv games
    pkv games
    dominoqq
    pkv games
    dominoqq
    pkv games
    pkv games
    mpo play
    pkv games
    pkv
    pkv
    pkv
    bandarqq
    pkv games