Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Bali, I Made Daging, melalui tim kuasa hukumnya berupaya melaporkan balik I Made Tarip terkait dugaan pemalsuan surat dalam perkara sengketa sertifikat tanah di kawasan Pantai Balangan, Jimbaran, Badung.

Namun, upaya tersebut diduga mendapat kendala saat tim kuasa hukum meminta agar I Made Daging dapat dibawa untuk melapor ke Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Bali.

Tim Pembela Administrasi Pertanahan I Made Daging, I Made Ariel Suardana mengaku sempat terlibat perdebatan dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali selama sekitar dua jam.

Bersama Gede Pasek Suardika dan tim hukum lainnya, selama 2 jam mereka berdebat dengan penyidik, pihak kuasa hukum sebelumnya telah mengajukan permohonan agar kliennya dapat melaporkan langsung dugaan tindak pidana yang mereka tuduhkan dilakukan oleh I Made Tarip dan pihak lainnya.

Menurut Ariel, surat permohonan tersebut telah diajukan sejak 21 September 2026. Namun, hingga kedatangan mereka ke Direktorat Tahanan Titipan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Bali dimana I Made Daging ditahan, pihaknya mengaku belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

“Substansinya adalah penyidik atas perintah Dir Krimsus Polda Bali melarang Pak Daging melaporkan langsung terhadap peristiwa pidana yang dia alami,” kata Ariel, ditemui di SPKT Polda Bali Senin (5/10).

Ia menilai pelaporan tersebut merupakan hak warga negara yang menurutnya dijamin dalam ketentuan hukum acara pidana maupun aturan internal kepolisian.

Ariel mengaku pihaknya mempertanyakan alasan pelarangan tersebut kepada penyidik. Namun, menurut dia, penyidik menyatakan hanya menjalankan perintah atasan.

“Perdebatan hampir selama dua jam tidak ada argumentasi apa pun. Mereka hanya mengatakan hanya menjalankan perintah atasan,” ujarnya.

Ariel juga menyoroti adanya perbedaan mekanisme yang menurutnya diterapkan antara satu bagian dengan bagian lainnya di Polda Bali.
Ia mengatakan, ketika pihak kuasa hukum mencoba melaporkan perkara tersebut, sebelumnya mereka pernah diarahkan bahwa laporan harus disampaikan langsung oleh korban.

Baca Juga  Pemkab Jembrana Gelar Psikotes Massal untuk Petakan Bakat Siswa SMP

Namun, dalam kesempatan lainnya, pihak Krimsus disebut menyampaikan bahwa laporan dapat dilakukan melalui kuasa hukum, tetapi tidak memberikan kepastian apakah laporan tersebut akan diterima.

“Ketika kita tanya Krimum alasannya karena perintah atasan. Dari kesimpulan itu semua, pihak Krimsus dan pihak Krimum Polda Bali tidak satu bahasa dalam menyikapi hak konstitusional warga negara,” kata Ariel.

Karena itu, pihaknya kemudian memutuskan untuk tetap mencoba membuat laporan melalui kuasa hukum.

Ariel bahkan menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah hukum terhadap pejabat terkait apabila upaya pelaporan tersebut kembali ditolak.

“Dipastikan bahwa Dir Krimsus Polda Bali akan kita laporkan atas pelanggaran hukum yang dia lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Gede Pasek Suardika menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Polda Bali adalah untuk membuat laporan terhadap I Made Tarip, bukan untuk mempermasalahkan penyidik.

Menurut Pasek, pihaknya mendasarkan langkah tersebut pada ketentuan KUHAP dan aturan internal kepolisian terkait hak seorang tahanan.

“Pakai KUHAP dan pakai Peraturan Kapolri. Di situ sudah diatur dengan jelas bahwa tahanan itu dihormati hak-haknya, termasuk untuk melapor,” kata Pasek.

Ia menyebut persoalan tersebut menjadi seperti “pingpong” karena adanya perbedaan mekanisme yang mereka temui ketika hendak membuat laporan.

Pasek berharap kepemimpinan baru di Polda Bali dapat melakukan pembenahan terhadap pelayanan dan mekanisme penanganan laporan masyarakat.

“Biar dibersihkanlah, dikembalikan marwahnya polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Ditanya mengenai kemungkinan melaporkan penyidik, Pasek mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan dari upaya pelaporan terhadap I Made Tarip.
Menurut dia, apabila laporan kembali tidak diterima, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya, termasuk melaporkan pihak yang dianggap menghambat proses pelaporan.

“Kalau nanti kita tidak diterima di sini, berarti yang melakukan obstruction of justice adalah penyidik kalau kita tidak diterima,” kata Pasek.

Baca Juga  Kesuksesan First Sale Xiaomi 15T Series: Ditandai Antrian Panjang di Xiaomi Store Teuku Umar Denpasar

Ia menyebut opsi pelaporan tidak hanya melalui Propam, tetapi juga dapat ditempuh melalui jalur pidana apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi unsur.

Hingga berita ini ditulis, pernyataan mengenai dugaan pelarangan pelaporan tersebut merupakan keterangan dari tim kuasa hukum I Made Daging. Konfirmasi dari pihak Ditreskrimsus Polda Bali maupun I Made Tarip terkait tudingan tersebut belum tercantum dalam keterangan yang diterima redaksi.

Sebelumnya, I Made Daging ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Bali setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali pada Rabu (16/9/2026) malam.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup serta menilai seluruh persyaratan penahanan telah terpenuhi.

“Selanjutnya berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan terpenuhinya syarat formil, materiil, subjektif, dan objektif, dilakukan penahanan terhadap tersangka I MD (Made Daging) selama 20 hari di Rutan Polda Bali,” ungkap Ariasandy dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Dan hari ini Senin (5/10) tepat 20 hari I Made Daging ditahan di Direktorat Tahanan Titipan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Bali.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)