Foto: Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan mitra kerja dan stakeholder terkait di Kantor Regional X BKN Denpasar, pada Rabu 26 Oktober 2022.

Denpasar (Metrobali.com)-

Persoalan tenaga honorer masih menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI bersama pemerintah. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah punya road map yang jelas untuk menangani persoalan tenaga honorer ini dimana berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada November 2023 tenaga honorer sudah harus dihapus atau diberhentikan.

Hal itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan mitra kerja dan stakeholder terkait di Kantor Regional X BKN Denpasar, pada Rabu 26 Oktober 2022. Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi menyoroti masih banyak kepala daerah di Bali yang masih merekrut tenaga honorer. Padahal berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018 sudah aturan tersebut melarang perekrutan tenaga honorer baru untuk mengisi posisi ASN atau Aparatur Sipil Negara. Selain itu sudah jelas pula bahwa berdasarkan PP tersebut pada November 2023 tenaga honorer sudah harus dihapus atau diberhentikan.

“Temuan saya sampai saat ini oknum kepala daerah masih banyak yang menerima tenaga honorer. Yang satu belum tetasi jumlahnya masih banyak, di satu sisi masih menerima yang baru. Nah bagaimana kepastian hukumnya terhadap mereka (tenaga honorer)? Perlu kita pikirkan tenaga honorer ini  karena banyak menjadi tujuan hidup, sandaran hidup. Pemimpin sebagai pengayom masyarakat harus jadi pelita menerangi harapan-harapan yang semu tersebut,” ungkap Gus Adhi.

Baca Juga  Wali Kota Jaya Negara Hadiri Upacara Karya Mamungkah Ngenteg Linggih Padudusan Agung di Pura Penataran Agung Pinatih Puri Telikup Gianyar

Menurut Gus Adhi yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini, perekrutan tenaga honorer tersebut sarat kepentingan politik. Praktik tersebut juga memicu timbulnya persoalan baru, masalah ketidakpastiaan hukum serta ketidakjelasan masa depan bagi para tenaga honorer yang baru direkrut.

Pertanyaan saya, adakah surat instruksi yang dikeluarkan kepada kepala daerah untuk tidak menerima tenaga honorer lagi? Yang kedua, apakah garansinya, tidak ada data-data atau surat yang dilahirkan secara politis untuk memenuhi unsur 12 bulan tersebut?  Ini sumir sekali karena politisnya akan tinggi disitu, kekecawaan akan banyak terjadi, kisruh akan terjadi,” kata politisi Golkar asal Kerobokan, Badung itu mewanti-wanti.

Di sisi lain Gus Adhi juga mendorong adanya pemberian sanksi yang tegas bagi kepala daerah yang masih membandel dengan tetap merekrut tenaga honorer padahal sudah dilarang. Gus Adhi juga mendorong batasan waktu penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang bisa ditinjau kembali dan diperpajang. Harapannya agar bisa dicarikan solusi bersama bagaimana nasib tenaga honorer yang sudah ada karena kebijakan ini menyangkut penghidupan dan masa depan mereka.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Ketut Lihadnyana juga berharap PP 49 tersebut direvisi agar ada perpanjangan waktu penghapusan tenaga honorer yang dijadwalkan November 2023. Sebab ada dampak negatif dari penghapusan tenaga honorer.

“Pertama, menambah jumlah pengangguran di tengah pandemi. Kedua, bisa mengggangu pelayanan publik karena banyak tenaga honorer di bidang pelayanan vital seperti guru, tenaga kesehatan, dan lainnya,” papara Lihadnyana. Pihaknya pun berharap jika memungkinan para tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan masukan yang diterima dari berbagai pihak dalam kunjungan kerja kali ini akan menjadi bahan untuk rapat bersama Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Baca Juga  Anak 11 Tahun Diduga Jadi Korban Asusila, Pelaku Diamankan Polresta Denpasar

“Komisi II DPR RI telah mengambil inisiatif bersama Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X mengusulkan agar DPR RI membentuk Pansus Tenaga Honorer. Karena masalah tenaga honorer ini masalah klasik dan akut yang tidak selesai-selesai,” terang Politisi Golkar itu.

Komisi II DPR RI mendorong dan mendesak pemerintah harus punya konsep penyelesaian permasalahan tenaga honorer secara menyeluruh, termasuk kebijakan ke depan seperti apa hingga harus ada sanksi tegas kepada kepala daerah yang masih merekrut tenaga honorer hingga saat ini.

“Kita minta satu paket ada roadmap penyelesaian tenaga honorer dan kebijakan berikutnya seperti apa. Dan apa yang disampaikan dalam kunker hari ini menambah masukan untuk pemerintah dalam rapat berikutnya,” tegasnya.

Selain membahas persoalan tenaga honorer, kunker Komisi II DPR RI kali ini juga membahas persiapan Pemilu 2024 dengan melibatkan pihak KPU Bali dan Bawaslu Bali. “Komisi II terus monitor perkembangn pemilu yang tinggal 400 hari,” ujar Doli.

Komisi II juga menyoroti pemutahiran data pemilih, karena kalau tidak ada sistem yang baik soal database kependudukan maka persoalan data pemilih terus akan jadi potensi masalah dan keruwetan. Jadi update data pemilih akan terus terjadi. (wid)