Foto: Ilustrasi pengawasan persaingan usaha dalam pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Putusan Pengadilan Tinggi Bali yang memperpanjang kerja sama hingga 2047 tidak menghentikan kewenangan KPPU untuk memantau potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Denpasar, Metrobali.co.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bali yang memperpanjang kerja sama pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Badung hingga 2047 tidak serta-merta menutup ruang pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU menegaskan, putusan pengadilan tidak menggugurkan kewenangannya untuk memantau perilaku pelaku usaha dan menindaklanjuti dugaan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat di sektor menara telekomunikasi.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan Banding Nomor 200/PDT/2026/PT DPS tertanggal 20 Agustus 2026 memenangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk selaku Penggugat/Pembanding II atas Pemerintah Kabupaten Badung selaku Tergugat/Pembanding I.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya, Dyah Paramita, mengatakan KPPU tidak berada pada posisi untuk mencampuri ataupun menilai substansi putusan pengadilan. Namun, kewenangan KPPU dalam mengawasi perilaku pelaku usaha tetap berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“KPPU tidak masuk dalam ranah putusan Pengadilan Tinggi. Tugas dan kewenangan KPPU mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” kata Dyah kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Menurutnya, perpanjangan kerja sama hingga 2047 bukan berarti seluruh aspek persaingan usaha di sektor tersebut otomatis berada di luar pengawasan KPPU.

“KPPU tetap dapat melakukan monitoring maupun pengawasan terhadap pelaku usaha agar perilakunya di pasar tidak bersinggungan dengan UU No. 5/1999,” ujarnya.

Baca Juga  Kamar Suci di Pekutatan Ludes Terbakar

Akses Pelaku Usaha Jadi Perhatian

Dyah mengatakan terdapat sejumlah aspek dalam pengelolaan menara telekomunikasi di Badung yang perlu dicermati dari perspektif persaingan usaha. Salah satunya menyangkut mekanisme akses bagi pelaku usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur menara.

KPPU, kata dia, sebelumnya telah melakukan kajian dan memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Badung mengenai sejumlah aspek dalam kerja sama tersebut.

“Secara konseptual, dalam kajian yang pernah dilakukan KPPU serta saran yang disampaikan KPPU kepada Pemkab Badung, terdapat beberapa aspek dalam kerja sama ini yang perlu dicermati dari sudut pandang persaingan usaha, misalnya terkait mekanisme akses bagi pihak lain untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur menara,” katanya.

Menurut Dyah, persoalan akses pasar memiliki kaitan erat dengan semangat UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Meski demikian, KPPU tidak ingin menarik kesimpulan secara tergesa-gesa. Perkembangan terbaru di Badung, termasuk adanya putusan pengadilan, tetap harus dikaji secara menyeluruh.

“Namun demikian, perkembangan situasi terbaru tentu memerlukan kajian menyeluruh terhadap kondisi terkini, termasuk perkembangan putusan pengadilan,” ujarnya.

Hak Eksklusif dan Potensi Hambatan Masuk Pasar

KPPU juga menyoroti pemberian hak eksklusif dalam jangka panjang. Kebijakan semacam itu dinilai perlu dicermati karena dapat berpengaruh terhadap kesempatan pelaku usaha lain untuk masuk dan berpartisipasi dalam pasar.

Dyah menjelaskan, Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan sejumlah indikator umum untuk melihat kondisi penguasaan pasar. Salah satunya ketika suatu kondisi menyebabkan pelaku usaha lain mengalami kesulitan memasuki pasar yang sama.

“Dari perspektif hukum persaingan usaha, Pasal 17 ayat (2) UU No. 5/1999 memberikan indikator umum bahwa penguasaan pasar dapat terjadi apabila suatu kondisi mengakibatkan pelaku usaha lain kesulitan masuk ke pasar yang sama,” katanya.

Baca Juga  Ketua DPRD Buleleng Respon Pengaduan Warga Pengempon Dalem Purwa Desa Adat Penarukan

Namun, indikator tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran dalam kasus pengelolaan menara telekomunikasi di Badung.

KPPU tetap perlu melihat kondisi pasar secara menyeluruh, termasuk perkembangan terbaru dan implementasi kerja sama yang berlangsung.

Dyah menilai pemberian hak eksklusif idealnya diawali dengan mekanisme persaingan untuk memperoleh hak tersebut atau competition for the market.

“Dalam hal memberikan hak eksklusif, sebaiknya tetap diawali dengan persaingan yaitu competition for the market, ada kompetisi untuk memenangkan hak eksklusif atas suatu pasar barang/jasa tertentu, serta harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Transparansi dan Tarif Ikut Diawasi

Dalam kebijakan pengelolaan menara bersama, KPPU tidak hanya melihat persoalan siapa yang memperoleh hak pengelolaan. Aspek efisiensi dan persaingan yang sehat juga menjadi perhatian.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pemisahan fungsi regulator dan operator, kewajaran tarif, kualitas layanan, prinsip non-diskriminasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan operator.

“Beberapa aspek yang biasa menjadi perhatian KPPU dalam kebijakan menara bersama, serta proses penunjukan operator yang idealnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Dyah.

Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk memastikan infrastruktur bersama tidak justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain yang ingin berkontribusi di pasar.

Durasi hingga 2047 Perlu Dievaluasi dari Sisi Manfaat

Perpanjangan kerja sama hingga 2047 juga menjadi perhatian KPPU dari sisi efektivitas dan efisiensi.

Bagi KPPU, durasi kerja sama yang panjang tidak semata-mata persoalan waktu. Dampaknya terhadap struktur pasar, akses pelaku usaha, kualitas layanan, hingga manfaat yang diterima masyarakat Badung juga perlu diperhitungkan.

“Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan kepada pemerintah dari sisi persaingan usaha apakah efektif dan efisien dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Badung,” katanya.

Baca Juga  RWM Al-Hasanah Gelar Halal Bihalal, Perkuat Ukhuwah dan Kerukunan Antarumat Beragama di Badung

KPPU berharap penataan industri menara telekomunikasi di Badung tetap memberikan ruang yang wajar bagi pelaku usaha lain untuk berkontribusi sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk putusan pengadilan yang mengikat para pihak.

“KPPU berharap penataan industri menara telekomunikasi di Badung tetap dapat memberi ruang yang wajar bagi pelaku usaha lain untuk berkontribusi, sepanjang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk putusan pengadilan yang mengikat para pihak,” ujarnya.

Putusan Pengadilan Bukan Penghalang Penegakan Hukum KPPU

Dyah menegaskan keberadaan putusan pengadilan tidak menghilangkan kewenangan KPPU untuk menindaklanjuti laporan ataupun indikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha.

KPPU tetap dapat mengambil langkah apabila menerima laporan atau menemukan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sektor menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.

“KPPU dapat menindaklanjuti apabila terdapat laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 atau jika ditemukan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat pada sektor menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Jadi meski ada putusan pengadilan, tidak menggugurkan proses penegakan hukum yang berjalan di KPPU,” kata Dyah.

Dengan demikian, putusan yang memperpanjang kerja sama hingga 2047 menjadi perkembangan penting dalam sengketa pengelolaan menara telekomunikasi di Badung. Namun, dari perspektif persaingan usaha, putusan tersebut bukan akhir dari pengawasan.

KPPU tetap memiliki ruang untuk memastikan pelaksanaan kerja sama tidak menutup akses pasar, tidak mendiskriminasi pelaku usaha lain, serta tetap memberikan manfaat yang efektif dan efisien bagi masyarakat Badung. (dan)