Buleleng, (Metrobali.co.id)

Dalam upaya penyelamatan keuangan daerah dampak dari pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat serta tingginya beban belanja pegawai di lingkungan Pemkab Buleleng, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah kebijakan dengan upaya melakukan efisiensi anggaran besar-besaran mulai Tahun 2026 mendatang dengan pola pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke 13 dan ke 14 hingga pengurangan anggaran makan-minum di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Buleleng.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengungkapkan bahwa langkah efisiensi telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditindaklanjuti.

“Sudah kami sampaikan ke TAPD terkait pemangkasan anggaran dan efisiensi yang kita terima dari pemerintah pusat, dan sudah kami sampaikan ke TAPD. Yangmana hal ini sudah disepakati,” ujar Sutjidra, pada Senin (8/12/2025).

Berdasarkan kebijakan efisiensi pemerintah pusat, Kabupaten Buleleng tercatat mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp 25,17 miliar. Selain itu, terjadi penyesuaian dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Pemerintah Provinsi Bali ke Buleleng sebesar Rp 30 miliar.

Disamping itu pula, belanja pegawai masih menjadi beban utama APBD, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini sepenuhnya ditanggung oleh APBD kabupaten.

“Saat ini, proporsi belanja pegawai baru bisa ditekan hingga 43 persen dari total APBD. Kami menargetkan angka tersebut dapat diturunkan hingga di bawah 40 persen,” ucapnya.

“Sekarang kita baru bisa menekan di angka 43 persen. Kalau bisa di bawah 40 persen itu lebih bagus. Ini yang nanti akan kita komunikasikan dengan pemerintah pusat,” ujar Bupati Sutjidra menegaskan.

Pemkab Buleleng berencana memangkas TPP yang akan mulai berlaku pada 2026, termasuk bagi pejabat yang baru dilantik.

“Pejabat yang baru dilantik langsung terkena pemotongan,” terangnya.

Baca Juga  Dua WNA Iran yang Viral Mencuri dengan Modus Hipnotis di Pasar Bajera, Dideportasi

Pemotongan TPP direncanakan berlangsung selama satu tahun. Bahkan, TPP gaji ke-13 dan ke-14 juga direncanakan akan dipangkas hingga 50 persen.

“Saya berat perasaannya, tapi mau tidak mau ini harus dilakukan untuk menyelamatkan APBD Buleleng,” tegasnya.

Dikatakan bahwa kebijakan pemotongan tidak berlaku merata bagi seluruh pegawai. Pemotongan hanya akan menyasar pegawai pada golongan tertentu dan saat ini masih dalam tahap perumusan.

“Kalau yang kecil-kecil tidak dipotong. Ini untuk golongan tertentu. Yang jelas pak sekda paling banyak dipotong,” jelasnya.

Selain TPP, efisiensi juga menyasar anggaran makan-minum di seluruh OPD, bagian, dan kecamatan yang dipangkas hingga 75 persen. Anggaran alat tulis kantor (ATK) serta perjalanan dinas juga turut dipangkas. Namun, program-program prioritas dipastikan tetap berjalan.

“Bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian tetap kita jalankan. Itu prioritas,” pungkas Bupati Sutjidra. GS