Gde Sudibya : Pemerintahan Jokowi telah Gagal Menanggulangi Kemiskinan
Ilustrasi : Potret Kemiskinan di Indonesia
Denpasar, (Metrobali.com)-
Hutang pemerintah bertambah selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rp.3,500 T, 43 persen dari total hutang, Rp.8.000 T. Nyatanya, angka kemiskinan tidak turun secara significan, pada pusaran 9 – 10 persen. Bahkan, dikhawatirkan, jika Prabowo presiden, maka hutang bisa naik dua kali lipat sebesar Rp 16.000 triliun.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Rabu 14 Februari 2024 menanggapi kekhawatiran Presiden Joko Widodo atas perkembangan ekonomi di Indonsia.
Menurut I Gde Sudibya, tambahan hutang jumbo, telah gagal menanggulangi kemiskinan. Angka kebocoran proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) tinggi, dari angka ICOR (Increamental Capital Out Put Ratio) sekitar 20 persen.
”Apabila menggunakan data yang disampaikan Humas PPATK, tingkat kebocoran PSN tahun 2023 senilai Rp.500 T 36,67 persen, mengalir ke birokrasi dan elite partai,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.
Dikatakan, hutang pemerintah sebagian berupa pinjaman obligasi dalam negeri, berbunga mahal dengan jangka waktu relatif lebih pendek, menyedot uang beredar, menekan sumber pendanaan kredit bagi ekonomi dalam negeri, termasuk UMKM, menekan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengangguran.
Menurutnya, berdasarkan data makro di atas, pemerintahan Jokowi, tidak berhasil, kalau tidak mau dikatakan gagal dalam menunaikan janji kampanyenya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, di menjelang akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Dia sempat menyorot peredaran uang yang semakin kering, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%.
Ia memandang masalah ini muncul karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).
“Jangan semuanya ramai membeli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN meski boleh-boleh saja tapi agar sektor riil bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu,” ujar Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, dikutip Senin (12/2/2024).
Untuk diketahui, data BI menunjukkan, posisi M2 pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp 8.824,7 triliun atau tumbuh 3,5% yoy. Angka pertumbuhan ini terpaut jauh dengan kondisi September yang masih menyentuh angka 6% yoy
Satu di antaranya kondisi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Per Desember 2023, DPK hanya tumbuh 3,8% yoy menjadi Rp 8.234,2 triliun, sedangkan kredit naik 10,38% yoy menjadi Rp 7.044,8 triliun. (Adi Putra)

