Foto: Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) melakukan studi tiru ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026), untuk mempelajari strategi percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Jakarta, Metrobali.co.id

Transformasi penggunaan kendaraan listrik di sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu strategi paling efektif dalam mempercepat transisi menuju energi bersih. Pemanfaatan kendaraan listrik untuk transportasi wisata terbukti mampu memperkenalkan teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon. Konsep tersebut kini dinilai layak diterapkan lebih luas di Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Pandangan tersebut mengemuka dalam kunjungan studi tiru Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kunjungan bertema “Transformasi Energi Bersih melalui Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)” itu bertujuan mempelajari kebijakan, regulasi, hingga strategi percepatan penggunaan kendaraan listrik yang telah diterapkan di Ibu Kota.

Rombongan dipimpin Sekretaris DPRD Bali, Ketut Nayaka, didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, Kepala Bagian Umum I Kadek Putra Suantara, beserta jajaran sekretariat. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forward turut ambil bagian dalam kunjungan tersebut.

Kedatangan rombongan disambut Ketua Sub Kelompok Ketenagalistrikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nur Asih.

Dalam sesi diskusi, Nur Asih menekankan bahwa faktor keselamatan ketenagalistrikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“Yang paling penting adalah keselamatan ketenagalistrikan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan kendaraan listrik itu aman. Walaupun mungkin ada kejadian-kejadian seperti kendaraan terbakar atau lainnya, masyarakat tetap harus diyakinkan bahwa kendaraan listrik aman digunakan. Bahkan dari sisi operasional, biayanya hanya sekitar 20 sampai 30 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin,” ungkapnya.

Baca Juga  Kerbau Makepung Seharga Ratusan Juta Milik Warga Tegalcangkring Mati Mendadak

Selain aspek keamanan, Bali dinilai memiliki peluang besar mempercepat penggunaan kendaraan listrik melalui sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Karena Bali merupakan daerah pariwisata, mungkin bisa dikerjasamakan dengan sektor pariwisata. Kendaraan yang digunakan wisatawan bisa mulai dialihkan menjadi kendaraan listrik, baik sepeda motor listrik untuk disewakan maupun bus wisata yang menggunakan tenaga listrik,” katanya.

Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayaka, mengatakan Bali sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Regulasi tersebut mengatur pemenuhan kebutuhan energi yang mandiri dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi bersih, konservasi energi, hingga kewajiban pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Namun demikian, implementasi kendaraan listrik di Bali masih berada pada tahap awal sehingga diperlukan pembelajaran dari daerah yang lebih maju seperti DKI Jakarta.

“Kami ingin mengetahui bagaimana implementasi kendaraan listrik di Jakarta, mulai dari regulasi yang diterapkan hingga strategi percepatannya,” ujar Nayaka.

Ia menjelaskan, saat ini kendaraan listrik di Bali mendapat insentif berupa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar nol persen. Pemilik kendaraan hanya dikenakan biaya administrasi dan iuran wajib Jasa Raharja.

Data Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan, hingga saat ini terdapat sekitar 9.700 unit kendaraan listrik roda dua dan 4.511 unit kendaraan listrik roda empat. Sebagian besar mobil listrik tersebut masih didominasi armada taksi, sementara kepemilikan kendaraan listrik pribadi belum berkembang secara signifikan.

Menurut Nayaka, pemerintah juga perlu memberikan contoh nyata melalui penggunaan kendaraan dinas listrik. Saat ini kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali baru digunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, sedangkan organisasi perangkat daerah lainnya masih menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil.

Baca Juga  Revitalisasi Pelabuhan Buleleng, Klenteng Bersejarah Jadi Episentrum

Selain mempelajari regulasi, rombongan juga ingin mengetahui dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas udara, emisi karbon, hingga tingkat kemacetan lalu lintas. Salah satu perhatian adalah kebijakan Jakarta yang membebaskan kendaraan listrik dari aturan ganjil-genap.

Di sisi lain, Nur Asih, memaparkan perkembangan kendaraan listrik di Jakarta terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data 2023, jumlah mobil listrik telah melampaui 11 ribu unit, sedangkan sepeda motor listrik mencapai lebih dari 32 ribu unit.

Pemprov DKI Jakarta juga mempercepat elektrifikasi transportasi publik melalui armada Transjakarta. Sebanyak 500 bus listrik ditargetkan telah beroperasi pada 2025, sebagai bagian dari target besar menghadirkan seluruh armada bus Transjakarta yang berjumlah 10.047 unit menggunakan tenaga listrik pada 2030.

“Tujuan akhirnya adalah seluruh bus umum di Jakarta beroperasi menggunakan tenaga listrik pada tahun 2030,” jelas Nur Asih.

Ia menambahkan, percepatan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta turut didukung Project ENTREV yang berlangsung sejak 2022 hingga 2026. Program tersebut membantu pemerintah mengembangkan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV), mulai dari penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan, pengembangan model bisnis, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Melalui program itu, berbagai fasilitas pengisian daya kendaraan listrik roda dua telah dibangun di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Lebak Bulus, IRTI Monas, Kampung Rambutan, Jalan Sabang, hingga Terminal Pulo Gebang. Project ENTREV juga mendukung penyusunan peta jalan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, termasuk Detail Engineering Design (DED) Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) serta regulasi penggunaan kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Nur Asih, keberhasilan transformasi kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat.

Baca Juga  Erupsi Gunung di NTT, Bandara Ngurah Rai Tetap Beroperasi Normal

“Edukasi harus terus dilakukan. Pengguna kendaraan listrik harus mampu merencanakan perjalanan dengan baik, memahami kapasitas baterai kendaraannya, dan memastikan daya yang dimiliki cukup untuk mencapai tujuan,” ujarnya.

Menutup kunjungan tersebut, Ketut Nayaka menilai pengalaman DKI Jakarta dapat menjadi referensi penting bagi Bali dalam mempercepat transformasi energi bersih. Menurutnya, keberhasilan Jakarta membangun ekosistem kendaraan listrik, mulai dari regulasi, insentif, hingga elektrifikasi transportasi publik, dapat menjadi inspirasi bagi Bali, terutama dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor pariwisata dan kendaraan dinas pemerintah.

Dengan demikian, Bali tidak hanya memperkuat citra sebagai destinasi wisata berkelanjutan, tetapi juga mempercepat pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon. (dan)