Denpasar, (Metrobali.co.id)

 

Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali, Polda Bali bersama jajaran mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Dalam pengungkapan yang dilakukan di sejumlah kabupaten/kota, polisi mengamankan tujuh orang tersangka.
Pengungkapan tersebut dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali serta Satreskrim Polresta Denpasar, Polres Buleleng, Polres Badung, dan Polres Gianyar.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Ia menegaskan, kepolisian tidak akan menoleransi praktik penyelewengan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

“Polda Bali dan jajaran tidak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan BBM yang disubsidi pemerintah. Tindakan tegas ini kami lakukan demi melindungi hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi tersebut,” tegas Ariasandy, Jumat (16/10/2026).
Timbun 300 Liter Solar Subsidi di Tabanan
Salah satu kasus diungkap Ditreskrimsus Polda Bali di sebuah lahan kosong di sebelah SPBU 54.821.04, Jalan Dr. Soekarno, Delod Peken, Tabanan.

Berawal dari informasi masyarakat pada Sabtu (10/10/2026) sekitar pukul 00.30 WITA, polisi mengamankan seorang pria berinisial IMS (64).
Pelaku diduga membeli Solar bersubsidi di SPBU dengan memanfaatkan barcode kendaraan dan barcode petani yang dimilikinya. Solar tersebut kemudian ditampung dalam sejumlah jeriken dan diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry ST 100 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DK 1216 GD.

BBM bersubsidi itu rencananya dijual kembali melalui warung miliknya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan keterangan kepolisian, praktik tersebut diakui pelaku telah berlangsung sejak awal 2026.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita 300 liter Solar bersubsidi, satu unit mobil Suzuki Carry ST 100, 15 jeriken berkapasitas 35 liter yang terdiri atas 10 jeriken berisi Solar masing-masing sekitar 30 liter dan lima jeriken kosong, serta tiga jeriken kosong berkapasitas 30 liter.

Baca Juga  Personel Sat Resnarkoba Polres Jembrana Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya

Polisi juga mengamankan satu barcode kendaraan dengan nomor polisi DK 8187 GC dan satu lembar surat rekomendasi pembelian Solar untuk pertanian.
Jual Pertalite hingga Rp100 Ribu per Botol
Sementara itu, pengungkapan yang dilakukan Polresta Denpasar serta Polres Buleleng, Badung, dan Gianyar menghasilkan penangkapan enam orang lainnya.
Mereka masing-masing berinisial F (31), yang diamankan Polresta Denpasar pada 14 Oktober 2026; PSAA (25), GAW (17), dan GR (31), yang diamankan Polres Buleleng; U (27), yang diamankan di Dalung, Kuta Utara, Badung; serta IGRA (23), yang diamankan di Batubulan, Gianyar.

Keenamnya diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan penjualan BBM bersubsidi. Berdasarkan keterangan kepolisian, BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000 per botol berukuran 1,5 liter.

Penjualan tersebut dilakukan melalui media sosial Facebook, termasuk fitur Marketplace, dengan sistem pembayaran dan penyerahan barang secara langsung atau cash on delivery (COD).

Dalam pengungkapan di wilayah jajaran, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain botol plastik berisi Pertalite, jeriken dan galon berisi BBM, uang tunai hasil penjualan, serta kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

Barang bukti yang diamankan mencakup botol berisi Pertalite dengan jumlah yang dilaporkan bervariasi, satu galon Le Minerale berkapasitas 15 liter yang berisi sekitar empat liter Pertalite, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp70.000 dan Rp750.000, serta sejumlah wadah kosong.

Polisi juga menyita satu unit mobil pikap Carry bernomor polisi DK 8492 PR, sepeda motor Honda Scoopy DK 6610 UBD, sepeda motor Suzuki Thunder DK 2804 RG, selang bening sepanjang dua meter, sebuah tas hitam, dan satu unit telepon seluler Redmi Note 12.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga  Peringati HUT Ke-81 RI, TP. PKK Badung Gelar Lomba Organisasi Wanita dan Salurkan Bansos di Carangsari

Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Ariasandy mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan dokumen maupun fasilitas yang diberikan pemerintah, termasuk barcode dan surat rekomendasi pembelian BBM untuk sektor pertanian, demi mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal.

Ia juga meminta masyarakat berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi, terutama jika menemukan dugaan penimbunan atau penyelewengan yang merugikan masyarakat.

“Apabila menemukan atau mencurigai adanya aktivitas penimbunan maupun penyelewengan distribusi BBM dan gas bersubsidi, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui kanal aduan resmi Kepolisian 110,” tutup Ariasandy.

(Jurnalis : Tri Widiyanti)