ROBEKAN KEDUA [SUWUNG KAUH]

 KETIKA hak publik kehilangan fungsi utamanya acapkali para elite penguasa pemangku kebijakan mengalami serangan jantung, mendadak kehilangan kesadaran atas kekuasaan sebagai pemimpin dari kedaulatan rakyat. Tak pelak, kinerja pengabdian sosialnya sebagai pelindung dan pengayom kepentingan kemaslahatan publik pun terkesan dianggap sekadar simbolisme formalitas konstitusi dalam melanggengkan kekuasaan.

Ironisnya, hak publik acapkali diokopasi secara kebablasan dari fungsi utamanya oleh para elite penguasa pemangku kebijakan sebagai upaya memoles pencitraan diri dengan beragam kreativitas kreatif inovatif seni budaya berbasis komersialisme sosial ekonomi pragamatis. Implikasinya, praktik premanisme kepemimpinan berorientasi ditaktor dan otoriter terkesan semakin masif, terstruktur dan sistematis dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Realitas ini seakan melegalkan terjadinya praktik korupsi sebagai upaya memuaskan kepentingan nafsu duniawi personal atau pribadi maupun kelompok atau golongan (kroninya). Dampaknya, hak publik atas harmoni keragaman pun semakin terkooptasi egoisme politik kekuasaan. Pemimpin cerdas bersahaja sontak terkesan dicap publik hanya sebagai drama intelektual politika demokrasi kebangsaan semata.

Faktanya, praktik pembiaran semakin merajarela, sehingga hak publik secara komprehensif senantiasa terancam kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom kepentingan publik di tengah kehidupan masyarakat kekinian yang sangat pragmatis dan hedonis. Bahkan, proses konstruksi nilai adiluhung kebudayaan bangsa dan negara terkait etik, etika, estetika berbasis kearifan lokal Bali pun sontak menjelma sebagai budaya salah kaprah cacat moralitas.

Penegakan supremasi hukum berkeadilan dan bermartabat sesuai ketentuan konstitusi secara konsisten pun telah mengalami degradasi legitimasi publik. Bahkan, hak publik acapkali semakin kehilangan fungsi utamanya. Sebut saja, di antaranya praktik menjarah trotoar dan ruas jalan raya sebagai perluasan lahan tempat tinggal atau lokasi berusaha (dagang) seperti di sekitar kawasan Kepaon, Jalan Pemogan, Pedungan Denpasar, yang telah terjadi bertahun-tahun dan kini sedang menjadi folemik di kancah wacana publik.

Baca Juga  LSM KOREK Sambangi KPK, Adukan Dugaan Korupsi Terkait Kasus Nikita Mirzani

Begitu juga, praktik premanisme mengokopasi trotoar dan ruas jalan raya sebagai lahan parkir komersial ataupun parkir inap atau garase jalanan oleh instansi pemerintah, termasuk masyarakat desa pakraman selama bertahun-tahun secara masif, terstruktur, dan sistematis sampai sekarang. Bahkan, lebih ironis kini muncul tradisi mengokopasi trotoar dan ruas jalan raya untuk aktivitas kreatif inovatif seni budaya sebagai upaya strategis memoles pencitraan diri para elite politik penguasa pemangku kebijakan. Demi tujuan abadi melanggengkan kekuasaan.

Menyikapi realitas ini, memasuki era baru kepemimpinan bangsa dan negara sudah semestinya para elite politik penguasa pemangku kebijakan dituntut merevolusi mentalitas dirinya agar dapat menjamin hak publik terbebas dari praktik korupsi, seperti pungutan liar (pungli), pemaksaan kehendak, gratifikasi dan suap, sosial budaya berbasis komersialisme ekonomi pragmatis, egoisme ideologi, politik balas jasa, dan beragam tindakan kejahatan hukum lainnya. Sebagai wujud nyata dalam menciptakan era revolusi mental dari kepemimpinan bangsa dan negara di masa datang.

 Era Baru

Kemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam prosesi pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun ini sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat menuju kemaslahatan publik secara berkeadilan dan lebih bermartabat. Legitimasi kekuasaan ini sesuai surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak seluruh gugatan sengketa politik demokrasi kebangsaan dari pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.

Dalam konteks ini berarti drama politik pilpres telah usai dan para elite politik penguasa pemangku kebijakan pun dituntut harus dapat menerima dengan legawa dan menghormatinya. Karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya puas ataupun tidak puas adalah kewajiban bersama sebagai warga negara terhormat untuk dapat menerima putusan tersebut tanpa rasa dendam dan sakit hati tentunya.

Baca Juga  5G Tumbuh Positif di Bali, SMARTFREN Perluas Layanan Unlimited 5G

Maka itulah, energi dan perhatian publik kini harus lebih fokus mengonstruksi proses pengembangan pembangunan masa depan dalam kekompakan dan kebersamaan, supaya semakin kuat dan tidak kalah bersaing secara global dengan kemajuan bangsa lain. Sehingga, proses demokrasi kebangsaan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam wujud wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin dituntut sudah semestinya dapat menciptakan beragam perubahan sistem kebijakan dari program pembangunan dalam lembaga birokrasi pemerintahan secara komprehensif. Di antaranya, menghapus tradisi menjarah hak publik untuk memenuhi kepuasan nafsu duniawi baik personal maupun kelompok atau golongan (kroninya) hanya untuk memoles pencitraan diri secara politik yang bersifat pragmatis.

Upaya ini tentunya sebagai langkah strategis mewujudkan revolusi mental secara sinergis dan terintegrasi, demi perubahan dan pembaharuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa datang di tengah gejolak tata ruang publik yang terus menerus semakin menyempit. Supaya tidak terlanjur terjebak dalam masalah lama secara berlarut-larut. Terutama perilaku pembiaran dan pembiasaan terhadap tindakan salah kaprah yang cacat moral di ruang publik.

Kini, sudah saatnya kita semua mulai langkah perubahan dengan berbenah diri menuju revolusi mental dalam berbagai aspek kehidupan menuju kemaslahatan publik bermartabat dan beradab serta berkeadilan, sehingga tercapai kehidupan sejahtera lahir bathin, aman dan nyaman serta damai sesuai ketentuan konstitusi berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. WB-MB