Jokowi-JK23

Jakarta (Metrobali.com)-

Pemilihan presiden langsung oleh rakyat memang bukan yang pertama, tapi sejarah mencatat Pilpres 2014 sebagai ajang pesta demokrasi yang penuh dengan friksi, bahkan antarsimpatisan dan pendukung.

Beda pendapat ataupun berseberangan kubu menjadi pemandangan yang wajar mewarnai kehidupan sehari-hari yang penuh dengan “head to head” itu.

Namun, siapa yang tidak risih terhadap debat berkepanjangan seperti tanpa akhir, bahkan dari para pemimpin negeri yang layaknya sudah terbelah menjadi dua bagian.

Debat yang menjurus ke fitnah itulah yang pada akhirnya dimaknai sebagai batu ujian awal bagi calon presiden di negeri kepulauan terbesar di dunia.

Dialah Joko Widodo calon presiden RI nomor urut 2 yang harus menempuh banyaknya aral yang tajam untuk duduk di kursi tertinggi sebagai presiden ketujuh Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo itu harus berhadapan langsung dengan masalah-masalah pada Pemilihan Presiden 2014 yang tidak melulu hanya soal kecurangan melainkan sebuah sistem pemilihan umum yang tidak baik.

Akibatnya, Jokowi harus menanggung dampak buruk sistem pemilu buruk itu menjelang memimpin negeri ini.

Adalah pengamat hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, yang menilai bahwa sistem pemilu di Indonesia buruk, termasuk dalam hal aturan-aturannya.

Undang Undang Pemilihan Presiden 2008 dinilai memiliki kelemahan ketika dipraktikkan pada Pilpres 2014, misalnya salah satu pasal berbunyi bahwa anggota TNI/Polri tak memiliki hak memilih pada Pilpres 2009. Dengan demikian, setelah 2009, maka anggota TNI/Polri boleh memilih pada Pilpres 2014.

“Beruntung akhirnya pasal tersebut diuji dan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Celakanya UU yang dinilai buruk itu pula yang dipakai pada Pilpres 2014,” katanya.

Ia berpendapat persoalan Pilpres 2014 hampir serupa dengan apa yang terjadi pada 2009 yang ketika itu pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto menggugat hasil pilpres ke MK karena KPU memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Walau gugatan Mega-Pro dan Kalla-Wiranto ditolak, MK mengakui ada permasalahan dalam penyelenggaran dan penghitungan suara pilpres.

“Dengan kata lain, Pilpres 2009 bermasalah, terutama soal penyusunan daftar pemilih tetap. Setelah lima tahun berselang, persoalan serupa masih saja terjadi di Pilpres 2014,” katanya.

Faktanya Jokowi memang harus menerima kenyataan tertundanya kemenangan karena Prabowo membawa hasil Pilpres ke meja MK.

Aksi unjuk rasa berkepanjangan pun mesti terjadi pada setiap sidang MK terkait hasil Pilpres.

Apapun bentuknya, gugatan ke MK dan friksi-friksi keras berupa aksi demonstrasi yang bekepanjangan setiap kali MK bersidang bukan sesuatu yang sederhana untuk dimaknai, hal itu tetaplah aral bagi Jokowi menjelang duduknya sebagai Presiden RI.

Isu SARA Pada saat yang sama, Jokowi harus menghadapi isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) hebat yang tak henti-henti menerpa selama pencalonannya sebagai Presiden ke-7 RI.

Dibandingkan rivalnya Prabowo-Hatta, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari sejumlah survei terbukti paling sering diserang dengan kampanye hitam dan isu SARA.

Koordinator Gerakan MataMassa Muhammad Irham mengatakan dari pantauan yang dilakukan Matamassa.org, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, melakukan pelanggaran selama masa kampanye Pilpres 2014.

“Untuk SARA, yang paling banyak diserang adalah Jokowi, sebanyak 69, sementara Prabowo 12 korban kampanye hitam,” kata Irham.

Misalnya saja pada 6 Mei 2014, berita kematian Jokowi menghebobahkan dunia maya, baik melalui Facebook atau Twitter dimana saat itu beredar gambar ucapan duka cita untuk Ir Herbertus Joko Widodo.

Gambar itu memuat foto Jokowi berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar, tepatnya berbunyi “Telah meninggal dengan tenang pada hari Minggu, 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB, suami, ayah, dan capres kami tercinta satu-satunya”.

Foto itu dengan gamblang menyebutkan bahwa jenazah Jokowi akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung dan dikremasi pada 6 Mei 2014. Hingga kini belum diketahui siapa yang pertama kali mengunggah foto itu.

Menurut Jokowi sendiri hal itu merupakan yang paling menyakitkan dibandingkan dengan kampanye hitam lain yang pernah diterimanya.

“Apa tidak ada cara yang lebih baik, melalui program misalnya,” kata Jokowi.

Namun kesakitan Jokowi belum berakhir sebab sejak awal Mei 2014, Tabloid Obor Rakyat setebal 16 halaman beredar di pesantren-pesantren dan masjid di penjuru Pulau Jawa.

Tabloid itu di antaranya menuduh Jokowi sebagai keturunan China dan ingin melakukan de-Islamisasi.

Tabloid ini menampilkan 14 berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Jokowi. Beberapa judul berita dalam tabloid ini antara lain “Disandera Cukong dan Misionaris”, “Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi”, “Partai Salib Pengusung Jokowi” dan “Jokowi Juru Selamat yang Gagal”.

Tim kuasa hukum Jokowi-JK akhirnya melaporkan tindakan kampanye hitam ke Badan Pengawas Pemilu dan melaporkan redaksi Obor Rakyat ke Mabes Polri.

“Dampak dari konten yang menistakan itu adalah terdegradasinya persepsi masyarakat terhadap posisi Jokowi sebagai calon presiden,” kata Tim hukum Sirra Prayuna.

Pekerjaan Rumah Isu masih berlanjut pada surat palsu berisi permintaan penangguhan penyidikan dari Jokowi untuk Kejaksaan Agung yang mencuat pada Kamis, 29 Mei 2014 dan tersebar berita fotonya melalui Facebook dan Twitter.

Surat palsu yang pertama kali dipublikasikan akun Twitter @TrioMacan2000’s itu memuat tanda tangan mirip tanda tangan Jokowi pada surat tertanggal 14 Mei 2014 yang di dalamnya disebut bahwa Jokowi meminta agar diberi penangguhan proses penyidikan sampai selesainya pemilihan presiden.

Namun, surat itu tak dilengkapi dengan stempel resmi pemerintah provinsi DKI.

Tim hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis, telah memastikan surat itu palsu karena Jokowi tak pernah menerima surat panggilan dari Kejaksaan terkait penyelidikan kasus korupsi pengadaan bus Tranjakarta.

Pelaksana harian Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Khairul Amir, juga telah membantah lembaganya pernah mengeluarkan surat panggilan untuk Jokowi. Kasus surat palsu itu pun kini sudah dilaporkan ke Mabes Polri.

Aral tak berhenti sampai di situ, sejak maju pada ajang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Jokowi sudah diserang serangkaian isu SARA.

Apalagi setelah mendeklarasikan diri menjadi calon presiden, isu SARA kembali dipakai untuk menyudutkan Jokowi dari mulai disebut bakal menyuburkan organisasi Kristen, keturunan China, bahkan sejumlah pembicaraan di media sosial yang meragukan kemampuan Jokowi untuk sholat dan mengaji.

Aral yang tajam itu sebenarnya pernah juga menimpa Barack Obama sebelum akhirnya berhasil duduk sebagai Presiden AS.

Meski pada akhirnya Jokowi bakal duduk sebagai Presiden RI ke tujuh bukan berarti kemenangan itu tidak berarti apa-apa.

Kemenangan yang diraihnya justru merupakan awal dari sesuatu yang besar karena pekerjaan rumah berat sedang menantinya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Presiden terpilih 2014-2019 dituntut untuk mampu menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Tantangan ke depan sangat berat. Saya harus katakan dengan situasi geopolitik ini akan berpengaruh kepada geoekonomi kita. Jadi tidak mudah bagi pemerintah mendatang untuk mempercepat kembali proses pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT).

Prioritas utama, kata dia, pemerintah baru perlu menjaga pertumbuhan ekonomi yang  sudah tercapai. CT menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di kisaran 5 persen sampai 6 persen pada tahun depan.

Angka tersebut sangat realistis mengingat belum pulihnya kondisi ekonomi global dari krisis serta pengetatan kebijakan moneter dari dalam maupun luar negeri.

“Pertumbuhan ekonomi kalau bisa di atas 5-6 persen, itu sudah bagus pada 2015, lalu pekerjaan rumah lain mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka kesenjangan antara orang kaya dan miskin (gini rasio). Dengan begitu, seluruh rakyat bisa mengecap kesejahteraan yang merata,” kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan II 2014 sebesar 5,12 persen.

Meski tampaknya sederhana, buku PR untuk Jokowi semakin tebal dari hari ke hari.  AN-MB

Baca Juga  Undiksha Dukung Transformasi Digital Desa Wisata Penglipuran melalui Smart Sustainable Edutourism Berbasis AR