pawai-pkb

 DALAM dua bulan ke depan ini, warga masyarakat di Bali akan diajak untuk dapat menikmati bahkan sekaligus terlibat langsung sedikitnya pada tiga macam aktivitas pesta yang maha dasyat dalam memuliakan semangat sportivitas dan perjuangan menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan berintegritas secara global. Mulai dari aktivitas berupa pesta bola lewat piala dunia di Brasil, Kamis (12/6), dan pesta budaya terkait perhelatan tahunan dari Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-36 di UPT Taman Budaya (arts centre) Bali, Denpasar, Jumat (13/6), serta pesta demokrasi kebangsaan dalam pemilihan presiden, Rabu (9/7) mendatang.

Tak ayal, warga masyarakat pun dituntut harus mampu membagi waktunya agar dapat menikmati sekaligus mengikuti ketiga aktivitas pesta maha dasyat tersebut secara berimbang. Maklum, aktivitas pesta maha dasyat itu berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam konteks ini, artinya bahwa titik fokus pandangan dan perhatian warga masyarakat dalam sebuah aktivitas pesta maha dasyat ini tentunya akan sangat beragam sesuai dengan seleranya masing-masing.

Dengan adanya tiga pilihan pesta maha dasyat ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi psikologis kejiwaan warga masyarakat di tengah kehidupan kesehariannya selama dua bulan ke depan. Ini tentunya sangat tergantung dari semangat fanatisme masing-masing. Di mana ada warga masyarakat yang fanatik dengan pesta bola, ada juga yang sangat fanatik dalam aktivitas budaya, dan bahkan ada pula yang begitu fanatik sekali dengan aktivitas pesta demokrasi.

Dinamika ini tentunya harus diantisipasi secara bijak oleh semua kalangan terutama dari instansi pemerintahan terkait sektor keamanan baik TNI maupun Polri, sehingga tidak berdampak negatif terhadap upaya warga masyarakat untuk dapat menikmati beragam pesta maha dasyat tersebut secara aman dan nyaman, tanpa harus terusik oleh tindakan anarkisme ataupun kekerasan terbuka baik bersifat massal maupun personal atau kelompok/golongan tertentu.

Tak hanya itu, warga masyarakat pun dituntut harus tetap mampu menjaga tindakan dari ekspresi perilaku fanatisme dalam dirinya secara benar dan wajar ketika sedang menikmati pesta maha dasyat yang menjadi pilihan favoritnya, agar tidak terjadi tindakan melanggar hukum, dan tetap berada dalam jalur yang seharusnya sesuai tatanan etika dan estetika sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demi terciptanya situasi dan kondisi pesta maha dasyat yang aman dan nyaman, serta lebih bermartabat dan beradab.  

Pesta Bola, Euforia Gol   

Bagi warga masyarakat yang fanatik dengan pesta bola sudah tentunya tidak akan pernah melewatkan sedetik pun tentang agenda pertandingan tim kesebelasan favoritnya yang akan berlangsung selama piala dunia berlangsung melalui berbagai informasi dari media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk media sosial seperti facebook, twitter, blog, media portal, dan lainnya. Fanatisme para pecinta pesta bola ini pun telah terlihat sangat mencolok dengan pengibaran bendera kesebelasan favoritnya di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Selain itu, juga diwarnai dengan aktivitas nonton bareng di sejumlah lokasi tertentu dengan melibatkan berbagai kalangan pengusaha, termasuk sejumlah stasiun televisi nasional. Hal ini tentunya merupakan wujud partisipasi aktifnya dalam mengapresiasi semangat fanatisme para pecinta pesta bola tersebut, sehingga dapat tersalurkan secara baik. Hebohnya, tak jarang para pencinta pesta bola ini acapkali melakukan kegiatan perjudian berupa taruhan uang hingga jutaan rupiah demi membela tim kesebelasan favoritnya.

Meskipun, sejatinya para tim kesebelasan favoritnya tersebut saling tidak mengenal secara langsung dengan para pecinta bola yang menjadi fans fanatiknya. Bahkan, para pencinta bola tersebut sangat fanatik terhadap tim kesebelasan favoritnya hanya sebatas mengenal melalui layar kaca atau televisi maupun media cetak lainnya. Tapi, rupanya semangat fanatisme para pecinta bola tersebut seakan sangat menyatu dengan gejolak heroik dan euforia tim kesebelasan favoritnya ketika berada di tengah detik-detik menegangkan saat merayakan setiap gol kemenangannya.

Baca Juga  Desak Copot Direksi Akibat Pemadaman Listrik Bergilir, Front Pemuda Kalimantan & Sumatera 'Segel' Kantor PLN Pusat

Patut dicatat bahwa piala dunia sesungguhnya bukan sekadar kompetisi antara tim kesebelasan dalam merebut gol kemenangan demi sebuah piala, melainkan juga diharapkan dapat berimbas kepada pergerakan denyut nadi kehidupan beragam sektor perekonomian lainnya, yang tentunya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan warga masyarakat secara global. Namun, rupanya gerakan pro-kontra terhadap perhelatan piala dunia di Brazil tahun ini sepertinya semakin fenonemal karena diwarnai aksi demonstrasi dari sejumlah warga masyarakat setempat dengan beragam kepentingan.

Pesta Budaya, Memuliakan Hati

Sementara itu, bagi warga masyarakat yang cinta dan fanatik dengan pesta budaya sudah pasti akan berupaya maksimal untuk dapat menikmati beragam sajian kesenian yang akan dipentaskan selama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) berlangsung di UPT Taman Budaya (art centre) Bali, Denpasar. Mulai dari 13 Juni hingga 12 Juli 2014 mendatang. Meskipun harus nekat berjuang keras menerobos antrian massa berupa tradisi budaya kemacetan yang selama ini sengaja dibiarkan dan bahkan senantiasa dicueki ataupun tidak pernah ditangani secara serius dan konkrit oleh para pihak atau pejabat dari instansi pemerintah terkait di bidangnya.

Ironisnya, ada indikasi kuat bahwa oknum para pihak atau pejabat dari instansi pemerintah terkait di bidangnya tersebut, terutama mengenai aksesbilitas arus lalulintas di sekitar jalan menuju UPT Taman Budaya (arts centre) Bali, Denpasar, justru disinyalir terlibat praktik kongkalikong secara sistemik dan masif dengan para oknum pelaku ataupun aktor intelektual yang menjadi penyebab utama terjadinya tradisi budaya kemacetan tersebut.

Tak ayal, semangat bersama dalam upaya memuliakan keagungan dari kekuatan ruh dan taksu kebudayaan bangsa yang berbasis kearifan budaya lokal khas Bali secara mendunia dalam ajang PKB setiap tahunnya seolah-olah dicap publik hanya menjadi sekadar proyek budaya semata yang mengamburkan uang rakyat hingga miliaran rupiah. Implikasinya, pesta budaya dalam PKB setiap tahun selama ini tanpa sadar rupanya telah menjadi pemicu utama terjadi proses degradasi moralitas budaya dalam kehidupan keseharian warga masyarakat terhadap tatanan dari nilai-nilai kesucian dan keluhuran kebudayaan bangsa.  

Fenomena salah kaprah atau kekeliruan logika berbudaya tersebut tentunya bisa terjadi secara terus menerus dalam perhelatan PKB setiap tahun hingga saat ini akibat dari adanya perilaku praktik pembiaran, karena lemahnya legitimasi dan koordinasi para elite politik penguasa pemangku kebijakan, yakni pemimpin pemerintahan di tingkat Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota dalam hal ini Gubernur Bali dengan Wali Kota Denpasar sebagai pemegang kendali utama dalam menerapkan sistem otonomi daerah secara benar, dan layak, serta berbudaya, beradab, bermartabat, dan berintegritas. Ini artinya sangat berbanding terbalik dengan tujuan utama dari perhelatan PKB tersebut dalam melestarikan dan mengembangkan kehidupan seni budaya bangsa secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dari perhelatan ajang seni budaya tahunan, PKB setiap tahunnya di masa mendatang sudah semestinya para elite politik penguasa pemangku kebijakan, pemimpin pemerintahan baik di tingkat Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota dapat menunjukkan sikap tegas, jujur, dan adil dalam upaya menegakkan supermasi hukum secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Terutama menuntaskan beragam masalah klasik yang telah mentradisi setiap perhelatan PKB berlangsung. Demi upaya memuliakan hati sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan khalayak publik yang lebih bermartabat dan beradab.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Ngenteg Linggih Wraspati Kalpa di Parahyangan DNA Kota Denpasar

Sehingga, kinerja para elite politik penguasa pemangku kebijakan, pemimpin pemerintahan tersebut secara konkrit betul-betul mampu mengayomi kepentingan khalayak publik dalam arti luas dan bukan sebaliknya hanya dicap publik sebagai pelindung dari kepentingan personal ataupun kelompok atau golongan tertentu saja, yang sejatinya secara nyata memang tanpa rasa bersalah telah berani dan dengan sadar nekat melakukan tindakan menodai kesucian dan keluhuran budaya bangsa di ajang PKB hanya untuk memenuhi kepuasan bathin dan rohani atas nafsu duniawi semata dan bersifat sesaat.

Patut diketahui bahwa perhelatan PKB ke-36 tahun ini mengusung tema Kertamasa : Dinamika Kehidupan Masyarakat Agraris Menuju Kesejahateraan Semesta. Serimonial pembukaan PKB tahun ini berlangsung Jumat (13/6) dimajukan sehari dari jadwal sebelumnya, Sabtu (14/6), supaya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat menghadiri secara langsung dari pesta budaya tahunan tersebut. Beragam pertunjukan seni budaya dari berbagai duta seni yang terdiri atas seniman lokal, nasional maupun luar negeri akan disajikan di UPT Taman Budaya (arts centre) Bali, Denpasar selama sebulan penuh hingga Sabtu (12/7).

Pesta Demokrasi, Berebut Kursi Rakyat  

Selanjutnya, yang juga tidak kalah seru dan heboh dari tiga pesta maha dasyat dalam tahun politik ini adalah adanya dukungan fanatisme para simpatisan partai politik yang menjadi peserta pengusung dari para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung memperebutkan kursi kekuasaan tertinggi dari politik demokrasi kebangsaan dalam pemilihan presiden (pilpres), pada Rabu (9/7) mendatang.

Apalagi, saat ini tahapan memasuki masa kampanye sedang berlangsung, mulai 4 Juni hingga 5 Juli 2014 mendatang. Di mana suhu politik dari para simpatisan fanatik tersebut acapkali semakin memanas dan bahkan tak jarang dapat memicu terjadinya beragam aksi kekerasan atau anarkisme terbuka di tengah kehidupan warga masyarakat.

Bahkan, lebih dasyat lagi dengan adanya tradisi budaya politik berupa praktik transaksional dan tindakan intimidasi yang menghalalkan beragam cara seiring tingginya emosional para elite politik penguasa pemangku kebijakan dalam mempertaruhkan ideologi partainya demi kemenangan kandidat capres dan cawapres yang diusungnya. Adapun kedua kandidat capres dan cawapres yang telah ditetapkan panitia penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden tahun ini adalah pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dengan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla.

Pada masa kampanye ini pula acapkali terjadi beragam praktik kampanye negatif atau hitam yang cenderung menebarkan informasi menyesatkan dan dapat merugikan kepentingan dari para kandidat capres dan cawapres yang telah menjadi kontestan dalam pertarungan pemilihan presiden tahun ini. Biasanya, kampanye negatif atau hitam ini bisa saja dengan mengungkit data, pernyataan, atau peristiwa lalu termasuk isu sensitif seperti suku, agama, dan ras (SARA) dengan tujuan menjatuhkan kredibilitas para kandidat capres dan cawapres di depan khalayak publik. Hanya saja, beragam isu dari kampanye negatif atau hitam itu acapkali sulit untuk diverifikasi.

Bahkan, ironisnya kepala daerah dengan dukungan kekuasaan dan dana yang dimilikinya acapkali masih melakukan tradisi berupa praktik penyalahgunaan kewenangan untuk memengaruhi pejabat yang menjadi garis hirarki bawahan hingga tingkat paling rendah yakni banjar/dusun untuk mengarahkan dan memenangkan kandidat capres dan cawapres tertentu sesuai instruksi organisasi partainya, sehingga mengabaikan kepentingan warga masyarakat dalam arti luas. Semestinya, loyalitas kepala daerah kepada organisasi partainya telah berakhir saat loyalitas kepada negara telah dimulai.  Ini artinya, pembiaran loyalitas ganda tersebut secara terus menerus dapat menyuburkan praktik korupsi bikrokrasi.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Ungkap Strategi Genjot PWA dalam Rakor Kerja Sama Kelembagaan Imigrasi

Bahkan, dalam upaya mengantisipasi praktik kampanye negatif atau hitam, Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat rapat pleno terbuka penetapan nomor urut capres dan cawapres di Jakarta, Minggu (1/6) secara tegas mengingatkan supaya para kandidat capres dan cawapres mampu memberi contoh keteladanan dan memanfaatkan masa kampanye selama sebulan ke depan secara bertanggungjawab dan demokratis demi pemilihan presiden yang damai, berkualitas, dan berintegritas. ”Kedua pasangan kandidat harus dapat melakukan kampanye dengan penuh tanggung jawab, agar bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dalam kompetisi politik ini,” tegasnya.

Jika fenomena itu terus terjadi berarti politik demokrasi kebangsaan telah kehilangan maknanya dan dicap publik gagal dalam melahirkan pemimpin bangsa berintegritas dengan sistem kekuasaan yang lebih berbudaya, berkeadilan, dan bermartabat. Padahal, posisi tertinggi dalam politik demokrasi kebangsaan sebagai presiden maupun wakil presiden sesungguhnya bukan sekadar manajer kekuasaan untuk memperkaya diri secara fanansial atau materi, melainkan sebagai kesatria konstitusi pilihan rakyat yang berjiwa nasionalisme kebangsaan dan bertanggungjawab sepenuhnya secara etik dan moral berjuang keras membebaskan kehidupan rakyat dari kemiskinan material dan kultural. Sehingga eksistensinya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih bermartabat.

Patut disadari bahwa politik menuju proses menciptakan demokrasi kebangsaan acapkali tidak lebih dari sebuah panggung sandiwara atau teaterikal, termasuk dalam pemilihan presiden. Para aktornya pun telah ditentukan secara diplomatis melalui berbagai ragam persyaratan sesuai ketentuan konstitusi. Kini, panggung pementasan juga telah disiapkan sedemikian rupa, sehingga layak untuk dipertontonkan atau disajikan untuk kepentingan khalayak publik.

Dalam upaya menyukseskan pamentasan tersebut, panitia penyelenggara pun terlihat sangat sibuk mempersiapkan beragam kebutuhan logistif agar dapat memenuhi harapan khalayak publik. Tak hanya itu, para tim sukses dari para aktor juga tidak mau ketinggalan untuk berebut ruang apresiasi demi empati khalayak publik atas kepentingan elektabilitas dan popularitas kekuasaan.

Pada akhirnya, terciptanya politik demokrasi kebangsaan yang berintegritas dalam pemilihan presiden pada tahun politik ini tidak hanya menjadi tanggungjawab panitia penyelenggara, dan panitia pengawas serta para elite penguasa dari organisasi partai politik termasuk kontestan para figur kandidat capres dan cawapres semata, melainkan juga sangat tergantung kepada budaya kontrol sosial dari setiap warga masyarakat, terutama adanya keberanian warga masyarakat dalam melakukan pengawasan sekaligus melaporkan berbagai bentuk penyimpangan termasuk penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan selama masa kampanye berlangsung hingga tahapan pencoblosan dan pengesahan hasil akhirnya.

Dengan demikian, upaya menyukseskan gerakan revolusi mental secara nasional demi kebangkitan Indonesia hebat hanya dapat terwujud di tangan penyelenggara negara berkapasitas pemimpin atau negarawan yang jujur, iklas, sekaligus mampu berpikir imajinatif, solutif, tapi tetap fleksibel sebagai sebuah pengabdian dan pelayanan. Artinya, pemimpin pilihan rakyat dituntut harus mampu melepaskan diri dari kebiasaan atau tradisi masa lalu sebagai aktor perniagaan politik atau kekuasaan yang lebih suka memperkuat elitisme dan senantiasa memberi ruang kekuatan ekonomi politik asing, serta beretorika soal nasib rakyat, tapi hanya dalam konteks wacana publik semata.

Jadi, kunci utama suksesnya pemilihan presiden tiada lain adalah wujud nyata dari sikap netralitas dan profesionalisme seluruh penyelenggara dan pengawas serta komponen masyarakat secara menyeluruh termasuk instansi birokrasi pemerintahan terkait bidang keamanan seperti TNI dan Polri. Sehingga, pemilihan presiden tahun ini dapat terlaksana dengan damai, demokratis, berkualitas dan berintegritas. Dengan, hasil akhirnya sebuah kepemimpinan bangsa dan neagra berdasarkan legitimasi pilihan rakyat sesuai konstitusi, UUD’45 dan Pancasila.(wb)