Reformasi Setengah Tiang : Membungkam Pers, Mengebiri Wartawan

PADA umumnya, kehadiran pers sesungguhnya dimaksudkan untuk mengawasi ataupun mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya kekuasaannya tidak korup dan absolut. Terlebih lagi, kebebasan pers telah didukung khalayak publik dengan bergulirnya proses reformasi demokrasi yang kini telah berlangsung hingga satu dekade lebih, sejak 1998 silam. Sehingga, sebagai pilar demokrasi keempat pers disebut sebagai institusi sosial yang tak pernah tidur.
Jadi atas dasar itulah dapat ditegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar apapun dan oleh siapapun dengan cara apapun melakukan pembiaran terjadinya tindakan kejahatan dari praktik pembungkaman terhadap kinerja pers. Mengingat, praktik pembungkaman pers merupakan tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau tatanan nilai kemanusiaan, terutama di kalangan jurnalis atau wartawan. Karena itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) pun tidak boleh sampai bertabrakan dengan kehendak rakyat dalam menjaga dan merawat kemerdekaan pers yang telah dijamin konstitusi, Undang Undang Dasar (UUD)’45.
Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasimerupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling hakiki dalam peradaban global kekinian. Meskipun, kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena hak itu senantiasa dibatasi oleh hak orang lain. Ini tentunya sangat sejalan dengan sistem pers sebagai tanggung jawab sosial yang dianut oleh pers Indonesia. Di mana, kebebasan pers Indonesia mengemban kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang pers.
Dalam penjelasan UU No. 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik junalistik. Dalam konteks ini, berarti praktik sengketa hukum membungkam kebebasan pers dapat menghambat proses reformasi demokrasi kebangsaan, dan dapat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran serta pendapat, menghambat kebebasan akan informasi publik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, proses reformasi demokrasi kebangsaan pun dicap belum sepenuhnya terwujud dan cenderung terkesan sebagai reformasi setengah tiang.
Demokrasi Martabat Manusia
Patut diingat bahwa dalam negara yang menganut asas demokrasi, hak-hak rakyat sangat dihargai, karena memang kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Di mana demokrasi di Indonesia menganut tiga pilar yang disebut Trias Politika, yaitu pertama, adanya legislatif dengan kewenangan membentuk undang-undang. Kedua, eksekutif sebagai lembaga negara dengan kewenangan untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang atau bisa juga disebut lembaga penyelenggara negara. Ketiga, yudikatif yang berwenang mengawal dan mengawasi serta mengadili legislatif dan eksekutif jika menyalahi undang-undang. Selain itu, juga dilengkapi dengan pilar demokrasi keempat yakni pers, sebagai media informasi publik dan alat kontrol sosial untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara.
Atas dasar itulah, dalam suatu negara yang berpaham demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Karena, tanpa perlindungan konstitusional, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia tentunya menjadi tidak berguna. Ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.
Dengan demikian, kemerdekaan pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai supaya dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai media penyampai informasi publik, serta menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, serta melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Apalagi, kebebasan pers merupakan satu unsur penting dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat manusia pun jadi hilang.
Dalam konteks ini, praktik pembungkaman terhadap kinerja pers dengan memidanakan atau memenjarakan jurnalis atau wartawan yang bersikap idealis, kritis, dan bernas dapat mengganggu fungsi kontrol pers yang independen, transparan, dan akuntabel sebagai informasi publik yang telah dijamin konstitusi, UUD’45. Apalagi, secara hukum tindakan seseorang yang berhubungan dengan penyampaian ekspresi dan pendapat sebagai suatu perbuatan disebut kritik atau penghinaan seringkali dinilai tidak obyektif atau acapkali tergantung pada penafsiran, yang bisa jadi bersifat sangat sepihak dan subjektif.
Konspirasi Terselubung
Praktik pembungkaman pers dalam era reformasi demokrasi kekinian merupakan sebuah konspirasi terselubung yang bersifat terencana dan sistematis sebagai gerakan sunyi senyap untuk mengibiri ruang kreativitas para jurnalis atau wartawan yang memiliki prinsip kuat dan sikap idealis, kritis serta bernas dalam menjalankan pengabdian sosial dari profesinya sesuai kode etik jurnalistik.
Hal ini berarti secara substansial reformasi demokrasi hingga kini dicap publik masih belum mampu menjamin kebebasan pers dari praktik pembungkaman terutama terhadap ide, nilai dan prinsip kerja cerdas para jurnalis atau wartawan dalam sistem ekologi media massa. Implikasinya, secara perlahan dan pasti kebebasan pers cenderung semakin kehilangan ruh dan taksunya dalam UU pers No. 40 tahun 1999. Meskipun berbagai perlindungan hukum telah diupayakan. Tapi, seolah tak ada artinya. Terbukti dengan masih maraknya praktik politisasi dan kriminalisasi terhadap kebebasan pers.
Bahkan, secara tegas Ketua Mahkamah Agung, Bagirmanan, pada 19 September 2004, saat pelantikan para ketua Pengadilan Tinggi meminta agar para Hakim berhati-hati dalam mengadili pers, jangan sampai tangan hakim berlumuran memasung kemerdekaan pers yang akan mematikan demokrasi. Mengingat, pers yang bebas bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi sekaligus penjaga demokrasi.
Dalam sejarahnya, fenomena denyut nadi kehidupan kebebasan pers telah mengalami beragam pergolakan yang sangat maha dasyat baik dari kalangan elite penguasa pemangku kebijakan dalam ekologi media atau pers secara internal maupun tekanan atau ancaman secara eksternal dari kalangan elite politik penguasa kekuasaan, termasuk tindakan premanisme, dan ancaman dari kebijakan khusus para pengusaha atau pemilik modal sebagai penguasa ekonomi yang acapkali disebut kaum kapitalis.
Implikasinya, kebebasan pers hingga kini belum sepenuhnya dapat dirasakan secara utuh oleh khalayak publik, termasuk jurnalis atau wartawan sebagai aktor atau tokoh utamanya. Hal ini terbukti hingga kini masih banyak jurnalis atau wartawan yang kehilangan haknya dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan fungsi kontrol dari pengabdian sosialnya secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. Apalagi, sudah menjadi rahasia publik bahwa politisasi maupun kriminalisasi kinerja pers masih seringkali terjadi dan bahkan sangat sulit untuk dihapuskan.
Terlebih lagi, dalam dinamika percaturan perpolitikan saat ini, yang frekuensinya memang dalam kondisi tidak stabil dan cenderung memanas, karena sedang menuju proses perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan presiden. Ironisnya, seperti biasanya dengan berdalih mengamankan kepentingan finansial operasional dan keberlangsungan dari denyut nadi kehidupan perusahaan, biasanya para elite penguasa kebijakan dalam kinerja pers dengan sukarela terpaksa harus menerima perlakuan dari praktik pembungkaman terhadap fungsi kontrolnya sebagai media informasi publik yang independen, transparan, dan akuntabel.
Dampaknya, para jurnalis atau wartawan idealis, kritis dan bernas pun dengan sengaja dalam kesadaran dikonstruksi untuk dijadikan korban atau dikorbankan demi memenuhi kepuasan dari keinginan para elite penguasa pemangku kebijakan baik secara personal maupun kelompok atau golongan tertentu. Celakanya, fenomena ini berlangsung secara masif dan sistemik. Bahkan, sudah dianggap sebagai budaya, karena terjadi praktik pembiaran terus menerus, termasuk oleh organisasi pers itu sendiri, sehingga menjadi kebiasaan yang lumrah dan dilegalkan secara struktural.
Patut diingatkan bahwa jika praktik pembungkaman kinerja pers secara eksternal dapat diketahui khalayak publik dengan sangat gampang dan mudah melalui berbagai sengketa hukum dari tindakan kejahatan baik pembunuhan maupun atas dalih pencemaran nama baik. Namun, sangat jauh berbeda dengan praktik pembungkaman pers secara internal, karena sangat sulit untuk diungkap oleh khalayak publik dan biasanya sangat rahasia serta terselubung. Sehingga, tanpa sadar korbannya pun acapkali tidak kuasa untuk melakukan perlawanan, karena kalah dari segala kekuatan baik finansial maupun relasi kekuasaan.
Terlebih lagi, faktanya pendapatan atau penghasilan para jurnalis atau wartawan memang sangat rendah dan jauh di bawah standar dari nilai upah minimum regional baik kota/kabupaten maupun provinsi, termasuk secara nasional. Sehingga, tingkat kesejahteraannya pun hingga kini cenderung semakin memprihatinkan, meskipun terkesan lebih baik dari periode sebelumnya. Padahal, dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya para jurnalis atau wartawan seakan tak pernah berhenti membela beragam kepentingan baik di kalangan pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk dalam hal kenaikan upah ataupun gajinya. Ironisnya, apa yang menjadi haknya sendiri dari jurnalis atau wartawan justru acapkali dicueki ataupun sangat jarang diperhatikan para pihak yang telah diperjuangkan apresiasinya.
Tak ayal, para jurnalis atau wartawan dengan terpaksa secara sukarela harus selalu setia untuk dijadikan kambing hitam ataupun sebagai korban dan dikorbankan, demi memuaskan nafsu keinginan dari kepentingan para elite politik penguasa pemangku kebijakan dalam ekologi media massa maupun pemerintah dan swasta baik secara personal maupun kelompok atau golongan.
Citizen Journalism
Becermin dari sejarah kebebasan pers yang panjang seakan menegaskan bahwa ancaman dari praktik pembungkaman terhadap kinerja pers acapkali terkooptasi ataupun tersandera oleh elite politik penguasa atau sang pemimpin baik dalam ekologi pemerintahan, perusahaan swasta maupun kelompok atau golongan tertentu, premanisme. Apalagi, kebebasan pers saat ini telah dimanfaatkan sebagai alat publikasi dagang atau komunikasi bisnis yang bersifat komersil dari berbagai kepentingan baik secara personal maupun kelompok atau golongan tertentu dalam kelembagaan atau organisasi pemerintah maupun perusahaan swasta.
Menyikapi fenomena itu lahirlah jurnalisme warga (citizen journalism) sebagai media alternatif dalam menggugah semangat khalayak publik untuk berperan aktif dalam menganalisis beragam informasi publik yang tersebar di tengah masyarakat melalui aneka produk kebebasan pers terkini. Langkah ini, tentunya juga sebagai upaya strategis dalam meneguhkan komitmen khalayak publik untuk mengimbangi sekaligus menciptakan kebebasan pers secara utuh dan menyeluruh serta berkelanjutan yang bebas dari beragam kepentingan menyesatkan.
Sudah seyogianya memang para pihak terkait dari berbagai kepentingan dapat memahami dan menyadari kehadiran citizen journalism ini. Jika menginginkan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan bertanggungjawab biarkanlah kebebasan pers menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara independen, transparan, dan akuntabel sesuai kode etik jurnalistik dan telah diatur dalam konstitusi. Karena, kesadaran kritis dan kecerdasan masyarakat dapat memperkuat proses reformasi demokrasi kebangsaan yang dikonstruksi dari, oleh, dan untuk rakyat. Makanya, sebagai pendamba kehidupan demokratis, kebebasan pers patut kita syukuri bersama. Jika kalangan pers tak selalu waspada, bisa jadi kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali membelenggu kebebasan pers.
Di samping itu, seharusnya organisasi pers yang selama ini selalu berteriak lantang dalam beragam kesempatan dengan beragam dalih kepentingan termasuk untuk memuliakan kekuatan kepengurusan organisasi masing-masing tidak sampai terlena serta terjebak dan terkotak-kotak hanya demi kepentingan sesaat. Sehingga, tidak kehilangan kesadaran dan kemampuan intelektualnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara profesional, terutama melindungi para jurnalis atau wartawan idealis, kritis, dan bernas sesuai kode etik jurnalistik secara berkelanjutan.
Ingatlah bahwa kerja cerdas para jurnalis atau wartawan merupakan perjuangan sepanjang usia yang penuh pengorbanan tiada henti dan tulus iklas tanpa pamrih dalam menjalankan pengabdian sosialnya sebagai pribadi berdedikasi tinggi dan mulia untuk menegakan kebebasan pers sesuai kode etik jurnalistik. Makanya, tidak ada alasan pembenar bagi siapapun termasuk para elite penguasa kebijakan dalam ekologi media untuk melakukan tindakan politisasi dan kriminalisasi terhadap ide, gagasan pemikiran maju yang kritis, kreatif, inovatif, bernas, dan kompetitif dari para jurnalis atau wartawan.
Jika kita semua mengingkari hal tersebut berarti dengan sengaja menghambat proses reformasi demokrasi kebangsaan dan gerakan perubahan mental dan moralitas serta demokrasi martabat manusia menuju kesadaran intelektual yang profesional di bidangnya masing-masing. Sehingga, proses pencetakan karakter bangsa yang berkualitas dan kompetitif di masa depan tentunya akan kehilangan nilai kemanusiaannya dalam memuliakan kehidupan yang lebih baik, dan menyejahterakan secara bermartabat dan beradab. WB-MB


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.