Ketua Komisi II DPRD Bali Ajus Linggih Desak Penghapusan Kuota “Ekspor Sapi Bali”, Sebut Kebijakan Kontraproduktif
Foto: Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih.
Denpasar- (metrobali.com)
Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan kuota pengeluaran sapi Bali ke luar pulau yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 89/03-F/HK/2024. Ia menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal, bertentangan dengan arah pembangunan pangan Bali, dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
“Adanya kuota pengiriman hasil ternak keluar Bali ini nggak masuk akal dan rawan korupsi. Saya harap ada penghapusan kuota menjual ke luar,” tegas Ajus Linggih yang merupakan putra dari politisi senior Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Ia juga mempertanyakan validitas kajian yang dijadikan dasar penetapan kuota tersebut. “Kajian itu pun harus dipertanyakan keakuratannya. Peternak kita nggak sebodoh itu untuk memotong mata pencaharian mereka sendiri,” ujarnya.
Kebijakan kuota tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur yang mulai berlaku 1 Januari 2025, dengan rincian pengeluaran ternak potong dan bibit Sapi Bali antar pulau, dan mekanisme kuota tiap caturwulan yang bisa diakumulasi ke periode berikutnya.
Namun, Ajus Linggih menilai bahwa yang seharusnya dilakukan pemerintah bukanlah membatasi pengeluaran ternak, melainkan menerapkan sistem sensus populasi berbasis data riil yang dihimpun melalui asosiasi peternak. Sistem ini dinilai lebih efektif dalam menjaga populasi sapi Bali, dengan menetapkan batas minimum jumlah ternak yang harus tetap berada di wilayah Bali.
Ia juga menilai bahwa kebijakan kuota akan lebih logis jika diterapkan untuk membatasi masuknya ternak dari luar, guna melindungi pelaku usaha lokal agar dapat berkembang. Pembatasan justru menjadi kontraproduktif jika dilakukan terhadap pengeluaran ternak ke luar pulau.
Ajus Linggih kemudian menyoroti bahwa kebijakan seperti ini akan menghambat upaya diversifikasi ekonomi Bali yang selama ini terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Menurutnya, pembatasan yang tidak tepat sasaran akan menjadi kendala serius bagi pertumbuhan sektor peternakan yang potensial menopang kemandirian ekonomi daerah.
“Bagaimana kita mau keluar dari ketergantungan pada pariwisata kalau kebijakannya justru menghambat sektor peternakan?” ujarnya.
Ia juga berharap Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Bali dapat memberikan masukan yang objektif kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, agar arah kebijakan selaras dengan visi kemandirian pangan yang telah disampaikan dalam forum paripurna.
“Saya harap Kadis Pertanian dan Peternakan bisa memberi masukan yang benar ke Pak Gubernur agar kebijakan yang diambil pun benar. Karena ini counter-intuitive dari rencana swasembada pangan yang beliau paparkan di paripurna,” tegasnya.
Ajus Linggih menekankan perlunya kebijakan berbasis data dan logika ekonomi lokal. “Jangan sampai kebijakan justru menghambat kemajuan sektor peternakan yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat di luar pariwisata,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan jumlah maksimal ternak potong dan bibit sapi Bali yang dapat dikirim antar pulau untuk tahun 2025. Berdasarkan ketentuan terbaru, total jumlah maksimal ternak potong sapi Bali yang dapat keluar dari Bali sepanjang tahun tersebut adalah sebanyak 40.000 ekor. Jumlah ini dibagi ke dalam tiga periode atau caturwulan, yakni:
Caturwulan I: 10.000 (sepuluh ribu) ekor
Caturwulan II: 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor
Caturwulan III: 5.000 (lima ribu) ekor
Selain itu, jumlah maksimal bibit sapi Bali yang diizinkan untuk dikirim antar pulau sepanjang tahun 2025 ditetapkan sebanyak 2.000 (dua ribu) ekor.
Peraturan ini ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bali saat itu, S.M. Mahendra Jaya, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan populasi sapi Bali serta memastikan pemanfaatan sumber daya peternakan secara bijak dan berkelanjutan. (dan)

