Ilustrasi : Kemacetan terjadi di mana mana di Bali Selatan

Denpasar, (Metrobali.com)-

Hari ini, Rabu. 14 Agustus 2024, Pemda Bali merayakan usianya yang ke 66 tahun.Dalam disrupsi perubahan yang berlangsung dashyat, ada beberapa tantangan mendesak yang dihadapi Pemda Bali.

Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004.

Pertama, pemberantasan kemiskinan ekstrem. Betul, secara statistik, angka kemiskinan Bali sekitar 4 persen dari jumlah penduduk, lebih kecil dari rata-rata nasional yang sekitar 10 persen.

“Tetapi, mengingat sumber daya yang dimiliki Bali: sumber daya alam, sumber daya budaya, semestinya angka kemiskinan Bali sekitar 1 persen, jika pengelolaan APBD dilakukan secara benar,” katanya.

Dikatakan, yang menjadi masalah dan muncul kemiskinan ekstrim karena, terlalu banyak di “politicking” untuk tujuan elektabilitas, yang dalam lima tahun terakhir berlangsung kencang,” Gde Sudibya.

Akibatnya, lanjut Gde Sudibya, cukup fatal, APBD Bali tahun 2023 defisit Rp.900 M, terutama akibat proyek ambisius PKB Klungkung. Adalah tragis, Gianyar sebagai kabupaten yang kaya karena pariwisata, tetapi jumlah penduduk miskin ekstremnya lebih dari 1,000 orang.

Dikatakan, faktor kedua, indikator kesejahteraan sosial Bali yang sangat, sangat memprihatinkan. Angka penyakit gangguan jiwa tertinggi secara nasional, demikian juga angka bunuh diri.

“Sebuah ironi dan kemudian tragedi, di sebuah pulau yang dijuluki Pulau Dewata (yang seharusnya tenang dan damai), tetapi mengalami krisis kemanusiaan yang akut,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan PR besar yang harus segera direspons Pemda Bali melalui “emergency programe”, bukan kebijakan sekadar jalan, “apang kuala ada”.

Ketiga, lanjut Gde Sudibya, mengelola kesemrawutan akibat industri pariwisata yang dikelola setengah hati: kemacetan lalu lintas yang akut, sampah berserakan yang nyaris tidak ada yang ngurus, prilaku wisatawan yang “gila” tanpa kontrol.

Baca Juga  Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Kabupaten Badung

“Tantangan Pemda Bali dalam kebijakan, istilahnya “mengayuh” di antara dua pulau: kewenangan Pusat dan kewenangan Pemda tingkat kabupaten dan kota. Tanpa alasan permisif, karena tumpang tindih aturan, menyembunyikan kegagalan, karena gagal dalam inovasi kebijakan. Dirgahayu Pemda Bali,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004. (Sutiawan)