Bagaimana Kebakaran Hutan Dikendalikan dan Dominasi Oligarki Tambang dan Perkebunan Diminimalkan?
Denpasar, (Metrobali.com)-
Publik ingin mendengar, bagaimana Cawapres akan menyampaikan gagasannya terhadap pengelolaan SDA yang amat krusial di negeri ini, banyak diwacanakan, tetapi minim aksi, plesetannya NATO (No actions, talk only).
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, merespon rencana debat cawapres nanti malam pukul 19.00 WIB. Suksma.
Gde Sudibya menyebut, bagaimana mengendalikan kebakaran dan pembakaran hutan seluas 3 juta ha yang menjadi “rutin” setiap tahun, yang menjadi penyumbang terbesar polusi udara dan juga sumber komplain tahunan negara tetangga: Singapura, Brunei Darusallam dan Malaysia?
Ia mengatakan, kuasa tambang batu bara dan juga industri sawit, dikuasai oleh sejumlah konglomerasi, yang termasuk dalam 20 orang terkaya Indonesia
“Bagaimana caranya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada kelompok ini, dan juga kelompok 100 orang terkaya Indonesia, karena menurut investasi sebuah media arus utama nasional, efektivitas pemungutan pajak di industri sawit baru sekitar 50 persen?Ada potensi penerimaan negara yang sangat besar yang belum terpungut,” kata Gde Sudibya.
Dicontohkan, dalam pemberian izin kuasa tambang, di industri sawit sering terjadi konflik kepentingan antara pemegang kuasa (yang lebih kuat secara ekonomi politik) dengan masyarakat adat yang telah menempati tanah adat secara turun temurun
“Apa tawaran solusi komprehensif dari tiga cawapres terhadap “hot issue” ini, dari perspektif: keadilan: lingkungan, ekonomi dan pengakuan hak-hak adat yang dijamin konstitusi?,” tanya Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan. (Adi Putra)
Baca Juga  DPRD Karangasem Usulkan Kenaikan PAD Rp17 Miliar di KUA-PPAS 2026