Ilustrasi : Suasana sidang MKMK 

Denpasar, (Metrobali.com)-

Memberhentikan dengan tidak hormat alias memecat hakim MK Anwar Usman, karena pelanggara etik berat yang dilakukannya, dan memerintahkan MK untuk melakukan persidangan untuk meninjau kembali keputusan MK No:90 yang kontroversial tersebut telah sesuai dengan kaidah konstitusi dan menjaga kehormatan hakim sebagai negarawan, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dan mengembalikan marwah MK sebagai garda terdepan penjaga konstitusi.

Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, aktivis demokrasi, Selasa 7 November 2023 menyikapi keputusan MKMK yang akan bersidang Selasa hari ini.

Menurutnya, tim MKMK harus ekstra hati hati memberikan keputusan. Semua mata akan memandang ke hakim MKMK. Jika keliru memberi putusan cheos kemungkinan akan bisa terjadi.

Dikatakan, apapun konsekuensi hukum dari keputusan baru MK, yang taat asas dengan keputusan MK sebelumnya, dengan obyek yang sama, harus segera diikuti oleh KPU, untuk memberikan kepastian hukum bagi proses pencalonan Capres dan Cawapres pada tahapan berikutnya.

“Sekaligus bahwa keputusan ini memberikan addres ke publik, KPU bersifat netral sebagaimana diamanatkan dalam UU,” kata Jro Gde Sudibya, aktivis demokrasi.

Menurutnya, keputusan MKMK dan keputusan MK yang baru, diharapkam memberikan signal ke publik, bahwa MK bisa mempertahankan tugas mulyanya sebagai garda terdepan (avant gaarde) konstitusi.

“MKMK bisa menata ulang kembali, proses demokrasi berbasis konstitusi. Dan segala macam bentuk “cawe-cawe” politik akan berhadapan dengan kekuatan gerakan masyarakat sipil yang cinta demokrasi dan “palang pintu” MK yang marwah dan “taksunya” kembali terjaga.

Menurut Jro Gde Sudibya, dengan demikian sumber daya bangsa, tidak tumpah ruah terbuang percuma, dan bisa dialihkan ke upaya bersama bangsa untuk mengejar ketertinggalan yang sudah terlalu jauh dari China, India di bidang: ekonomi, indusri dan juga iptek. (Adi Putra)

Baca Juga  Gubernur Koster Ajak Imigrasi Aktif dan Konsisten Libatkan Satgas Awasi Ketat WNA di Bali