Pemilih Cerdas Memilih Politikus Baik
Adakah politikus baik? Apakah ada ruang untuk politikus baik dan bagaimana menjadi pemilih cerdas saat ini? Pertanyaan ini mengemuka ketika kita kerap dijejali informasi prilaku politikus kita yang terjerat kasus korupsi, permainan anggaran, ketiduran saat rapat, jalan-jalan keluar negeri dan lain sebagainya. Belum lagi permainan politik uang, mobilisasi masa anarkis dan lain sebagainya. Kegelisahan saya sedikit terobati dengan munculnya M. Alfan Alfian di depan saya. Kali ini yang ada di depan saya bukan orangnya tetapi salah satu bukunya yang berjudul “Demokrasi Pilihlah Aku”. Menurut M Alfan Alfian politikus soleh, penulis lebih suka istilah politikus baik adalah politikus ideal yang menerapkan cara berpolitik santun yang mengutamakan etika dan moralitas. Bahwa sesungguhnya politik itu sesuatu yang mulia dan terhormat. Kemuliannya tercermin dari nilai-nilai politik yang demokratis yang bersifat universal seperti egalitarianism, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan didepan hukum, konstitusionalisme dan seterusnya.
Politikus itu seharusnya berpegang pada moralitas, karena politik itu adalah sejatinya moralitas. Akan tetapi setiap kita bicara politik sebagian besar mengarah pada kebalikan dari moralitas. Dunia politik yang penuh dengan persaingan dan rebutan kekuasaan membuat politik berpaling dari wilayah moralitas, akan tetapi kerap bergerak menyentuh ke wilayah abu-abu bahkan acapkali menyinggung ke wilayah hitam. Persaingan terbuka untuk berebut pengaruh dan kekuasaan tak jarang menimbulkan gesekan-gesekan, sehingga tak dapat dihindari konflik-konflik kerap terjadi, karena politik dipahami sebuah perang dan persaingan. Tak heran bila karya-karya Machiavelli menjadi pedoman para politikus yang menyarankan agar pilihan yang pragmatis walaupun jahat, dalam kondisi tertentu lebih utama ketimbang mempertahankan keyakinan moral yang memaksa kita kehilangan kekuasaan, sehingga kesannya berpolitik itu dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara.
Politikus baik sering dihadapkan dengan kenyataan bahwa disamping kapasitas dan kapabilitas politikus harus popular dan memiliki elektibilitas. Untuk menjadi popular politikus menyadari perkembangan saat ini bahwa berpolitik itu berkaitan dengan struktur imbalan, karena berpolitik pasti berharap sesuatu. Berpolitik itu perlu biaya besar. Masyarakat sudah terlanjur pragmatis, tidak mau bergerak kalau tidak ada insentif. Politkus dianggap sumber dana yang sewaktu-waktu bisa dimintai sumbangan.
Menjadi politikus baik harus siap mental siap menang dan siap kalah. Menjadi politikus baik dibutuhhan kearifan untuk terus berjalan pada substansi menjadi politikus, untuk tetap berprilaku wajar dan kritis. Menjadi politikus yang baik adalah politikus yang ideal yang selalu menjaga komitmen dan integritas. Kesanggupan menjaga integritas teruji di tengah gempuran godaan prilaku pragmatism. Politikus baik selalu berpegang pada keberpihakan kepada rakyat, bangsa dan Negara.
Pertanyaan berikutnya bagaimanakah menjadi pemilih cerdas? Pemilih cerdas adalah pemilih yang memilih secara obyektif dan rasional dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya. Pemilih cerdas bukan karena subyektif primodial apalagi karena imbalan semata, baik berupa sumbangan, dana hibah dan lain sebagainya. Pemilih cerdas akan menetapkan pilihannya melalui penelusuran rekam jejak para calon pemimpinnya, tentu bukan dalam konteks primodialitas rekam jejak itu, tetapi karena integritas, kapasitas, kapabilitas, dan potensi calon pemimpin kedepan yang mampu menjadi pemimpin yang mumpuni. Rekam jejak diperlukah sebagai pedoman untuk menjatuhkan pilihan. Pemilih cerdas memilih bukan karena penampilan semata akan tetapi visi kedepannya. Pemilih cerdas tidak terpengaruh oleh iklan-iklan yang membius dengan selogan-selogan keberpihakan kepada rakyat serta rayuan-rayuan yang memanipulasi. Pemilih cerdas akan memilih pemimpin yang orsinil asli bukan karena polesan gambar dan iklan. Pemilih cerdas akan menjatuhkan pilihan kepada yang idealis. Pemilih cerdas memilih politikus baik demikian pendapat M Alfan Alfian.
Kenyataannya sekarang masyarakat kita sudah sangat pragmatis. Para politkus dan partai politik punya andil dalam membentuk budaya pragmatisme dikalangan pemilih. Kurangnya keberpihakan politikus dan partai politik terhadap masyarakat memperparah budaya transaksional dikalangan pemilih saat ini. Sebenarnya para politikus banyak mengeluh dengan semakin pragmatisnya pemilih kita. Para pemilih bergerak karena adanya imbalan atau insentif. Pemilih yang pragmatis demikian bukanlah pemilih yang cerdas dan kritis. Banyak cara untuk menghukum caleg/politikus bermasalah atau yang gemar menebar money politics tanpa harus menjadi pragmatis. Hukuman yang paling nyata adalah untuk tidak memilih mereka.
Para caleg (baca politikus) harus memiliki mental kesatria mereka harus siap menang atau siap kalah. Mental yang takut kalah akan membawa mereka turut larut dalam kultur pragmatisme yang tidak terkendali. Takut kalah menjadi sebuah sindrom dan bisa berpengaruh besar dan panjang, karena politikus menjadi kehilangan akal dan cenderung membabi buta, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, segala macam cara yang tidak etis dilakukan, dengan tujuan mendapat suara dukungan sebesar-besarnya. Yang paling sering terjadi dan terbukti efektif meraih dukungan adalah praktek operasi serangan fajar dengan membagi-bagi uang dipagi hari sebelum pemilihan. Tindakan ini termasuk kategori money politik salah satu pelanggaran pemilu.
Para politikus yang baik harus percaya diri bila memang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas dan otentisitas untuk menjadi wakil rakyat yang baik, karena politikus baiklah menjadi pilihan para pemilih cerdas dan kritis. Bukankah kualitas pemilu ditentukan oleh yang memilih dan yang dipilih. Kalau kita mau sedikit berkontribusi terhadap perbaikan demokrasi di Negara ini, mari kita jadi pemilih cerdas dan pastikan untuk menggunakan hak pilih dengan memilih salah satu politikus baik pada tanggal 9 April 2014.
I G. N. Agung Darmayuda, ST., MM.
Komisioner KPU Kota Denpasar


1 Komentar
Terus terang… yg namanya “poli-tikus” tidak ada yg baik. Mereka ini tumbuh dari dahan, tidak memiliki akar yg cukup, datang ke masyarakat hanya mengumbar janji-janji kosong. Ini kenyataan prilaku praktisi politik di negeri ini dari jaman orde baru sampai detik ini. Prilaku ini secara alamiah tidak gampang utk diubah ataupun berubah. Perlu keteladanan secara konstant, qualitatif dan kwantitatif. Menunggu kesadaran individu utk berubah adalah hal yg tidak mungkin. Perlu gembrakan top-down persis seperti yg dilakukan Pak Winasa di Negara. Kenyataan politik seperti ini menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan pragmatis atau PPV (pay per vote). Akibatnya ongkos politik menjadi mahal. Kenapa menjadi mahal ? Ini juga ulah para politikus tadi yg kepingin dekat dg masyarakat secara tiba-tiba terutama menjelang pemilu. Salahkan masyarakat bila meminta imbalan kpd orang yg tdk dikenal datang tiba-tiba meminta dukungan? tentu saja tidak. Pada saat ini kita masih bermimpi utk kedatangan para politisi yg memang tumbuh di masyarakat dan mengabdi utk masyarakat.