Foto: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Provinsi Bali Komang Gede Subudi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pada tahun 2021 mendatang, DPRD Bali menargetkan membahas 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov Bali). Dari 15 Ranperda tersebut sebagian terkait dengan kebijakan di sektor lingkungan yang menunjukkan komitmen serius Gubernur Bali Wayan Koster membenahi, menjaga dan melestarikan peradaban lingkungan Bali.

“Kami apresiasi komitmen serius dan berkelanjutan dari Pak Gubernur meletakkan pondasi kuat untuk menjaga peradaban lingkungan Bali. Banyak Ranperda pro lingkungan siap digodok di 2021 bersama DPRD Bali,” kata Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Provinsi Bali Komang Gede Subudi, di Denpasar, Senin (1/2/2021).

Ada enam Ranperda yang materinya terkait langsung dengan lingkungan maupun menyentuh aspek lingkungan.  Pertama, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan & Kawasan Pemukiman dengan leading sector Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Kedua, Ranperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Suci Pura Agung Besakih. Ranperda ini merupakan kebijakan dan strategis penataan ruang Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Arahan/ketentuan pemanfaatan ruang arahan/ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan leading sector Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Ketiga, Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang akan mengatur perencanaan pengelolaan sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya air. Regulasi ini membahas koordinasi, konsultasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, penyelesaian sengketa, sanksi administrasi, dan larangan terkait pengelolaan sumber sumber daya air. Ranperda ini leading sectornya Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Baca Juga  Pelatihan SPBE, Targetkan Integrasi Kinerja ASN Badung Berbasis Digital

Keempat, Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Ranperda ini mengatur tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, sistem informasi cadangan pangan peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pelaporannya.

Ranperda ini leading sectornya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Ranperda ini secara tidak langsung berkaitan dengan lingkungan sebab regulasi yang berkaitan dengan sektor pertanian sebagai penghasil pangan ini berkaitan erat dengan sektor lingkungan.

Kelima, Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan leading sector Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.  Keenam, Ranperda Penanggulangan Bencana, dengan leading sector BPBD Provinsi Bali. Ranperda ini tentu berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan dalam mencegah terjadinya bencana.

Sebab seperti diketahui bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor tidak lepas dari kesalahan pengelolaan lingkungan hidup misalnya banjir terjadi karena alih fungsi lahan yang tinggi serta tidak adanya daerah resapan hingga ruang terbuka hijau. Sementara tanah longsor bisa terjadi karena adanya penggundulan hutan.

“Kami di BIPPLH Bali siap mengawal dan memberikan masukan secara aktif baik diminta maupun tidak pembahasan enam Ranperda tersebut,” kata tegas Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bali Bidang Lingkungan Hidup ini.

Ia menegaskan BIPPLH bersama stakeholder akan terus konsisten mengawal visi Gubernur Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan tidak ada keraguan sedikitpun mengkritisi dengan keras seandainya ada penyimpangan disengaja ataupun human error dalam operasional di lapangan yang bisa merusak tatanan grand design perbaikan lingkungan hidup Bali.

Begitupun sebaliknya BIPPLH juga akan  terus mendukung program-program Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang pro lingkungan sesuai visi misi BIPPLH. Apalagi dengan turunnya Surat Keputusan (SK) atau izin pengelolaan hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020 diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada penerima di Bali.

Baca Juga  Ditjen Imigrasi Perkenalkan GCI, Skema Baru untuk Warga Keturunan hingga Eks WNI

Pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.

“Kami sambut baik SK pengelolaan hutan dari Presiden yang muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau ada penyimpangan di lapangan yang merusak tentu kami paling terdepan akan menolak bahkan kalau diperlukan akan meneruskannya ke ranah hukum,” tegas Subudi yang juga penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali.

Di sisi lain walau sedang pandemi BIPPLH tetap terjadwal rutin melakukan diskusi-diskusi, bertukar informasi dengan stakeholder/NGO dalam jumlah terbatas terkait alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan diakibatkan alam, karena galian C, abrasi dan kerusakan ATR lainnya.

“Kami mendukung program-program pemerintah yang pro lingkungan tapi kalau yang merusak tentu kami paling depan akan menolaknya. Bagi kami aktivis, silahkan ambil kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara luas tapi alam tidak boleh dirusak dengan alasan apapun ,” kata Subudi.

“BIPPLH tidak mentolerir kerusakan lingkungan dengan dalih apapun,” tegas Subudi yang sebelumnya merupakan pengusaha tambang sukses di Kalimantan dan kini mengabdikan diri di tanah kelahirannya di Bali untuk mengawal pelestarian alam lingkungan Pulau Dewata.

Untuk diketahui Visi BIPPLH yakni mengawal pembangunan Bali berdasarkan Tri Hita Karana. Misi BIPPLH turut serta bersama-sama LSM, komponen masyarakat lainnya, Desa Adat, dan seluruh seluruh  masyarakat Bali dalam mengawasi hingga menolak pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan adat istiadat Bali baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun kelompok lainnya. (wid)