Oleh : Made Mangku Pastika

(Gubernur Bali)

 Hari ini, 14 Agustus 2013, Provinsi Bali memasuki usia 55 tahun. Sementara Visi Bali Mandara yang ditetapkan dalam  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali (RPJMD) 2008-2013, tengah memasuki bulan-bulan terakhir di tahun kelima implementasinya. Saya tetap konsisten melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ini, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program prioritas penanganan kemiskinan, yang dijabarkan dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat, telah diupayakan terlaksana secara optimal.Namun pembangunan tidak pernah usai, sebagai konsekuensi tatanan kehidupan sosial yang sangat dinamis, permasalahan baru akan tumbuh sejalan dengan teratasinya permasalahan sebelumnya.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat Bali yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan daerah. Saya menyadari dalam perjalanan pembangunan selama ini, disamping berbagai keberhasilan yang kita raih, masih ada program yang belum efektif, masih ada program yang belum optimal, bahkan mungkin masih ada program yang overlapping, ataupun tidak berjalan. Untuk itu, serta mengingat tantangan pembangunan yang semakin kompleks, dan dinamika sosial-kemasyarakatan yang bergerak cepat, Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan partisipasi dan perannya dalam pembangunan.

Peringatan hari ulang tahun bagi daerah Bali merupakan momentum  untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai visi pembangunan daerah,  serta merevitalisasi program demi pencapaian yang harus diwujudkan pada tahun-tahun mendatang.  Tema peringatan tahun ini yaitu “Melalui HUT ke-55 Provinsi Bali, Kita Tingkatkan Akselerasi Sinergitas Pemerataan Pembangunan Wilayah Provinsi Bali Menuju Bali yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera”, memiliki makna strategis dan mengandung spirit bagi seluruh komponen masyarakat Bali untuk senantiasa memantapkan sinergitas dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan pembangunan daerah Bali yang cukup tinggi dan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, mengingat masyarakat Bali tersebar dalam cakupan geografis yang relatif tidak luas.

Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan segenap komponen masyarakat Bali untuk menjadikan peringatan hari ulang tahun ini sebagai momentum memantapkan sinergitas, guna mengakselerasi realisasi program-program pembangunan daerah, sehingga benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Jadi ada makna sekaligus semangat yang dapat kita kembangkan untuk kemajuan Bali ke depan.

 

Sinergitas Dorong Pemerataan

Secara statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hasil-hasil pembangunan daerah Bali yang bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu pariwisata, pertanian dalam arti luas, serta industri kecil dan menengah, dalam 4 tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan, dengan indikator-indikator utama antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari 1,51 triliun pada tahun 2008, menjadi 4,19 pada tahun 2013; Angka kemiskinan dari 6,17% tahun 2008, menjadi 3,95% pada tahun 2012; Angka Pengangguran dari 3,31% tahun 2008, menurun menjadi 2,04% tahun 2012; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali, sejak tahun 2010 berada di atas rata-rata nasional, dari 70,98 tahun 2008, menjadi 72,84 tahun 2011; dan  Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011: 6,49%,   dan tahun 2012: 6,65%.

Paradigma good governance meliputi tiga pilar, yaitu state (pemerintah), civil society (masyarakat sipil), dan private (pengusaha, sektor swasta). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, memiliki sinergitas dalam jaringan dan interaksinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain-domain tersebut.

Sampai saat ini, partisipasi dan sinergitas seluruh komponen dalam pembangunan daerah Bali, sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari hampir seluruh program pembangunan dapat terlaksana. Namun, melihat potensi kemajuan yang masih tinggi serta tantangan yang semakin kompleks, maka sinergitas tersebut harus terus dimantapkan.

Baca Juga  Jaga Estetika Kota Singaraja, Kabel Fiber Optik Semrawut Ditertibkan, Pemkab Buleleng Libatkan APJATEL Dan ISP

Program pembangunan Bali Mandara bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Program ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan beberapa program prioritas, yang terutama diarahkan untuk memotong rantai kemiskinan, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), untuk meningkatkan derajat kesehatan masyatakat; Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelestarian sektor pertanian; Bedah Rumah, bagi keluarga yang tidak mempunyai rumah layak huni; Beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin; Bali green province, bagi kelestarian lingkungan dan alam Bali; Jaminan kredit Daerah (Jamkrida), untuk menumbuh-kembangkan UMKM dan meningkatkan ekonomi kerakyatan, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, serta sistem keamanan berstandar internasional untuk mewujudkan situasi keamanan yang kondusif, mengingat pembangunan pariwisata Bali sangat bergantung pada sektor keamanan.

Secara umum, Saya memberikan perhatian serius terhadap realisasi program pada seluruh aspek kehidupan masyarakat tersebut, serta mengupayakan peningkatan anggaran untuk setiap sektor pembangunan, mengingat anggaran pembangunan dalam APBD Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel 1 di bawah ini merupakan gambaran alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Bali sejak tahun 2009 untuk program-program prioritas.

 

Tabel 1

Anggaran dalam APBD Prov. Bali untuk Program-Program Prioritas (dalam Milyar Rupiah)

 

NO

PROGRAM

2009

2010

2011

2012

2013

1

JKBM

Belum Ada

98,00

104,175

127,244

242,97

2

Bedah Rumah

Belum Ada

24,57

32,61

43,30

31,12

3

Simantri

2,00

8,00

30,00

25,00

15,00

4

Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin

29,52

34,14

45,42

55,05

104,73

5

Gerbangsadu

Belum ada

Belum ada

Belum ada

82,62

0,00

6

Subsidi Pupuk

4,00

4,48

4,00

4,00

4,00

7

Bantuan Desa Pakraman

72,65

81,065

81,065

81,065

148,10

8

Bantuan Subak

46,90

46,90

54,22

54,22

70,295

9

Program Kecakapan Hidup

3,40

4,15

4,75

8,88

5,12

Sumber: Biro Humas Setda Prov. Bali Tahun 2013  (belum termasuk APBD Perubahan 2013)

 

Program pembangunan Bali Mandara, memang telah dikenal dan dipahami sebagian besar masyarakat Bali, namun demikian sosialisasi masih sangat penting karena pemahaman masyarakat akan turut mendorong partisipasinya.

Tabel 2 di bawah ini adalah contoh partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

 

 

 

 

 

 

Tabel 2

Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) Tahun 2010-2012

 

NO

TAHUN

JUMLAH PESERTA (orang)

1

2010

2.535.886

2

2011

2.936.886

3

2012

3.277.106

Sumber: Biro Humas Setda Prov. Bali Tahun 2013

 

Keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh aspek pemerataan program yang dapat diserap dan diterima komponen masyarakat di seluruh Bali. Pemerataan secara proporsional adalah dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Daerah-daerah miskin di wilayah Provinsi Bali, telah dipetakan. Terdapat empat kabupaten yang memiliki masyarakat miskin terbanyak yaitu kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli dan Klungkung. Program pembangunan terutama program-program prioritas, yang pada esensinya diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan, tentu lebih banyak diarahkan pada daerah-daerah miskin tersebut.

Tabel 3-5 di bawah ini menggambarkan distribusi program-program prioritas Bali Mandara, yang pengalokasiannya disesuaikan dengan potensi dan kondisi masyarakat kabupaten/kota di Bali.

Tabel 3

Jumlah Rumah Dibedah Tahun 2010-2013

 

No

Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

2013

Jumlah

1

Karangasem

202

304

140

176

822

2

Buleleng

244

371

733

421

1769

3

Bangli

159

163

141

82

545

4

Gianyar

40

193

195

117

545

5

Tabanan

40

197

255

142

634

6

Klungkung

116

180

179

73

548

7

Jembrana

24

177

161

101

463

8

Denpasar

—

18

15

9

42

9

Badung

—

33

98

79

210

 

Jumlah

825

1.636

1.917

1.200

5.578

Baca Juga  TP. PKK Kota Denpasar Dukung UMKM dan Aksi Berbagi di Pasar Rakyat PKK Bali

Sumber: Biro Humas Setda Prov. Bali Tahun 2013

 

Tabel 4

Jumlah Unit Simantri yang Terbentuk Tahun 2009-2013

 

No

Kabupaten/

Kota

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah

1

Buleleng

4

12

26

20

17

79

2

Jembrana

1

2

12

12

9

36

3

Tabanan

1

4

16

21

10

52

4

Badung

1

1

10

5

7

24

5

Denpasar

–

1

4

3

–

8

6

Gianyar

1

2

21

20

8

52

7

Klungkung

–

3

21

12

5

41

8

Bangli

1

6

18

20

10

55

9

Karangasem

1

9

22

12

9

53

 

Jumlah

10

40

150

125

75

400

Sumber: Biro Humas Setda Prov. Bali Tahun 2013

 

Tabel 5

Jumlah Desa Penerima Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu)

per Kabupaten  Tahun 2012

 

No

Kabupaten

Jumlah Desa Penerima

1

Buleleng

33

2

Karangasem

31

3

Bangli

10

4

Klungkung

8

 

Jumlah

82

Sumber: Biro Humas Setda Prov. Bali Tahun 2013

 

            Di samping program-program prioritas serta program pembangunan secara menyeluruh, Saya juga sangat memperhatikan program yang sebetulnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. APBD Provinsi Bali, disamping untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, juga Saya alokasikan untuk mendukung pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, sesuai ketentuan perundang-udangan yang berlaku, dana APBD Provinsi Bali yang digunakan oleh Pemerintah kabupaten/kota harus disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing. Dana BKK ini umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan, pembangunan sekolah dan puskesmas, tambahan tunjangan aparatur desa, dan kegiatan lainnya yang menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota. Semua itu Saya lakukan agar pembangunan Bali dapat merata dan terintegrasi.

            Tabel 6 berikut adalah gambaran realisasi dana BKK dari APBD Provinsi Bali ke APBD Kabupaten/Kota se-Bali, dari tahun 2009 sampai tahun 2013 ini.

 

Tabel  6

REKAPITULASI REALISASI DANA BKK PEMPROV BALI TAHUN 2009 – 2013

(dalam juta rupiah)

No

Kabupeten/Kota

Tahun Anggaran

Jumlah

2009

2010

2011

2012

2013

1

Buleleng

5.223,550

398,800

7.392,180

16.234,552

6.012,018

35.261,100

2

Jembrana

1.764,220

1.710,040

1.786,840

7.883,336

3.123,882

16.268,318

3

Tabanan

5.760,860

3.839,820

8.195,058

15.180,525

10.882,995

43.859,258

4

Badung

3.558,250

1.865,040

2.015,040

9.057,030

2.994,325

19.489,685

5

Gianyar

5.810,415

2.599,740

3.589,940

12.902,480

5.429,675

30.332,251

6

Bangli

3.121,845

1.758,540

5.278,140

10.763,009

4.517,175

25.438,709

7

Klungkung

3.476,400

1.554,060

1.687,260

5.955,090

2.210,575

14.883,385

8

Karangasem

3.821,370

2.810,700

3.022,800

9.822,049

4.636,795

24.113,714

9

Denpasar

3.086,210

1.222,700

1.264,700

14.190,855

6.898,985

26.663,450

 

JUMLAH

35.623,120

17.759,440

34.231,958

101.988,926

46.706,425

236.309,869

Sumber : Diolah dari data Biro Keuangan Setda Provinsi Bali

 

            Saya menyadari, Bali masih bertumpu pada sektor pariwisata, sementara pembangunan akomodasi pariwisata dengan berbagai dampak ikutannya terutama perekonomian masyarakat, telah mengalami penumpukan di Bali Selatan. Kondisi ini karena grand design pembangunan Bali yang dibuat 25 tahun lalu, hanya membolehkan pembangunan pariwisata di wilayah Bali Selatan. Untuk pembangunan saat ini menuju pemerataan dan keseimbangan, Saya sudah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur, termasuk di Pulau Nusa Penida. Rencana pembangunan bandar udara di Buleleng, serta pengembangan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan, Saya harapkan menjadi salah satu faktor pemicu tumbuh dan bergeliatnya perekonomian di Bali Utara. Sementara dalam pembangunan infrastruktur, rencana pembangunan dan perbaikan jalan penghubung Bali Selatan dengan Bali Utara, serta perbaikan jalan di sepanjang Pantai Utara Bali dari Barat ke Timur, Saya harapkan juga akan mendorong berkembangnya daerah Bali Utara dari ujung barat sampai ujung timur.

Pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah tersebut harus diikuti pula dengan keterpaduan program lintas sektor. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Saya berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan di daerah, terutama yang dibiayai dari dana APBN. Karena dana APBN langsung dapat dikelola oleh Instansi vertikal di wilayah Provinsi Bali, serta Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai perencanaan, sehingga harus Saya awasi sekaligus arahkan penggunaannya agar tepat sasaran.

Baca Juga  Evaluasi Pascabanjir Bersama Desa Pemogan, BWS Bali Penida Lakukan Pengerukan Waduk Muara

Pembangunan daerah Bali harus pula dikembangkan untuk mampu menjawab persaingan global. Pada tahun 2015 mendatang, kita akan menjadi bagian dari komunitas tunggal ASEAN, yang menuntut setiap daerah memiliki daya saing sesuai potensi yang dimiliki. Bali memiliki potensi yang sangat besar untuk mampu bersaing pada tatanan global. Sumber daya manusia kreatf, potensi usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi, semuanya untuk menumbuhkan budaya enterpreneurship, akan terus Saya perhatikan peningkatan kualitas dan daya saingnya, disamping mengupayakan untuk terus membuka lapangan kerja baru.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelestarian adat dan budaya Bali yang berlandaskan agama Hindu. Saya memprioritaskan program pelestaran ini, sejalan dengan pemberdayaan organisasi-organisasi tradisional, seperti desa pakraman, subak, banjar, dan sekaa-sekaa, melalui peningkatan kualitas parajuru-nya, serta peningkatan eksistensi peran dan fungsinya dalam pembangunan. Demikian pula pelestarian dan pengembangan sektor pertanian sebagai akar budaya agragris, sekaligus akar adat dan budaya Bali yang adiluhung, menjadi perhatian Saya secara serius.

 

Responsibilitas berlandaskan Akuntabilitas

            Program pembangunan Bali Mandara adalah program yang responsif dan realistis, terukur dan terarah, aspiratif dan partisipatif, serta terpadu dan berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kinerja pemerintah daerah harus berlandaskan beberapa prinsip, antara lain akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi. Penerapan prinsip tersebut bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government): bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  Program yang pro-rakyat, menjawab kebutuhan masyarakat, melestarikan kearifan lokal, harus akuntabel. Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya senantiasa menekankan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk melandasi responsibilitas dengan akuntabilitas. Karena ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan salah satunya adalah seberapa jauh akuntabilitas ini diterapkan.

            Raihan Opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) dalam empat tahun terakhir berturut-turut, sebagai hasil pemeriksaan tata kelola keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas eksternal, dengan tingkat kualitas dan kuantitas temuan yang semakin menurun setiap tahun, menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas semakin meningkat. Sejalan dengan itu, Saya tetap konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibangun oleh kinerja sumber daya aparatur yang berkualitas, serta dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

            Ke depan, Saya berkomitmen untuk terus mengoptimalisasikan realisasi program-program pembangunan yang responsif dan solutif, mendistribusikan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, serta konsisten membuat program-program inovatif. Saya berharap komitmen ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Bali, dan seluruh komponen masyarakat Bali, melalui partisipasi aktif dalam pembangunan dalam berbagai bentuknya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan, sesuai dengan fungsi dan swadharma masing-masing.

            Terlebih lagi, pada akhir tahun 2013 ini, Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan beberapa kegiatan penting berskala internasional, mulai dari Miss World Competition, APEC Summit yang kegiatan pendahuluannya sudah banyak dimulai, Bali Democracy Forum, sampai pada WTO Summit. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi Bali, sehingga wajib kita sukseskan bersama-sama. Dan dalam jangka panjang kegiatan ini akan mendorong laju pembangunan daerah.

            Pada hakikatnya, pembangunan daerah Bali adalah pembangunan untuk seluruh masyarakat Bali yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk berpartisipasi secara aktif. Mari bersama-sama kita bangun Bali, menuju Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih.