Foto: Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Tahun 2020 ini membawa harapan besar bagi para pecinta dan aktivitas lingkungan agar lingkungan Bali benar-benar semakin terjaga dan lestari.

Harapan ini tentu tidak muluk-muluk sebab berbagai kebijakan dan progam Gubernur Bali I Wayan Koster juga benar-benar menunjukkan keberpihakan nyata pada penyelamatan dan pelestarian lingkungan Pulau Dewata.

Terlebih publik dan banyak organisasi pecinta lingkungan siap mendukung penuh langkah-langkah Gubernur Koster mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Bali Era Bali yang memberikan perhatian besar pada penyelamatan dan pelestarian lingkungan.

Salah satu organisasi pecinta lingkungan yang totalitas siap berada di garda terdepan satu visi misi, satu langkah dan satu hati dengan Gubernur Koster bergandengan tangan menjaga lingkungan Bali adalah Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali.

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali sejalan dengan visi misi BIPPLH. Kami siap bersinergi dengan Pemprov Bali, berada di garda terdepan menjaga lingkungan hidup berkelanjutan menuju Bali Era Baru,” kata Ketua Umum  BIPPLH Bali Komang Gede Subudi ditemui di Denpasar Senin (30/12/2019).

Salah satu langkah nyata yang dikontribusikan BIPPLH adalah dengan melakukan riset dan pengembangan teknologi penanganan dan pengelolaan sampah seluruh Bali.

Hal ini dimungkinkan karena BIPPLH didukung tim riset dan teknologi (ristek) yang mumpuni, berpengalaman dan profesional baik dari kalangan akademisi berlatar belakang doktor maupun profesor hingga para praktisi yang berpengalaman puluhan tahun di bidangnya.

“BIPPLH siap menawarkan teknologi terbaru untuk penanganan dan pengolahan sampah sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan Pak Gubernur Koster,” ujar Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali itu.

Baca Juga  WNA Ukraina Tewas Terseret Arus di Diamond Beach, Nusa Penida

Regulasi untuk mengurangi sampah plastik yang dimaksud diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Satu Kali Pakai. Pergub terbaru yang masih terkait sampah yakni Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Karenanya BIPPLH siap berada di garda terdepan untuk riset dan pengembangan teknologi penanganan dan pengelolaan sampah di sumbernya. Tim ristek BIPPLH juga siap bersinergi melakukan riset dan inovasi bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru di Pemprov Bali yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemprov Bali.

“Tim ristek BIPPLH sudah melakukan risetnya akurat hasil. Di tahun 2020 teknologi penanganan sampah ini siap diimplementasikan. Teknologi ini kami siap terapkan untuk memberikan solusi dan membantu pengelolaan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara),” kata Subudi.

Berdasarkan data dari Pemprov Bali, jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 4,281 ton/hari. Dari jumlah itu yang sudah bisa tertangani dengan baik sebanyak 2,061 ton/hari (48%).

Dari sampah yang tertangani ini hanya 4% (164 ton/hari) yang di daur ulang dan 1,897 ton/hari (44%) dibuang ke TPA. Sampah yang belum tertangani dengan baik sejumlah 2,220 ton/hari (52%).

Sampah yang belum tertangani dengan baik ini ada yang dibakar (19%), di buang ke lingkungan (22%), serta terbuang ke saluran air (11%).

Oleh karena itu pola lama penanganan sampah yaitu kumpul-angkut-buang harus kita ubah dengan mulai memilah dan mengolah sampah di sumber. Semestinya, siapa yang menghasilkan sampah dialah yang bertanggung jawab untuk mengelola atau mengolah sampah itu sampai selesai.

Sampah semestinya harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumber sampah, dan seminimal mungkin yang dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yaitu hanya residu saja.

Baca Juga  Jajaran Pemkab Bangli Ngaturang Bakti Penaung Bayu di Pura Batu Madeg Besakih

Terlebih kondisi TPA di Kabupaten/Kota sebagian besar bermasalah. Seperti melebihi kapasitas (overload), kebakaran, pencemaran air tanah, bau, dan sebagainya.

“Pak Gubernur sudah mengeluarkan regulasi untuk pengurangan dan pengelolaan sampah termasuk yang berbasis sumber. Ini harus kita bangun kesadaran bersama untuk mengubah mindset dan lifestyle kita terkait sampah plastik,” tutup Subudi.

Seperti diketahui BIPPLH mempunyai visi mengawal pembangunan Bali berdasarkan Tri Hita Karana. Dengan misi turut serta bersama-sama LSM dan komponen masyarakat lain, desa adat, dan seluruh masyarakat Bali dalam mengawasi dan menolak pembangunan yang merusak lingkungan dan adat budaya Bali. Baik itu dilakukan oleh pemerintah, swasta atau kelompok lainnya.

BIPPLH bersama stakeholer juga berperan aktif melakukan penanaman mangrove di seluruh Bali dan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana juga menjadi perhatian serius Gubernur Koster. (wid)