Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar Agus Wirajaya (kanan).

Denpasar (Metrobali.com)-

Puluhan warga perumahan Graha Adi, Green Land dan Sastra Loka, Banjar Lepang, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar mendatangi DPRD Kota Denpasar, Jumat (28/12/2019).

Kepada anggota Dewan, warga menyampaikan 43 KK yang ada di perumahan tersebut menjadi korban banjir setiap musim penghujan. Warga perumahan ini meminta pemerintah untuk membantu mengatasi banjir yang kerap terjadi saat penghujan.

Sebab ada penyempitan aliran air dari Pangkung Buwana sehingga saat banjir, air membanjari wilayah perumahan yang lokasinya lebih rendah tersebut.

Permasalahan yang ada sudah disampaikan kepada Kepala Dusun Banjar Lepang dan direspon baik oleh pihak dusun dengan mengajak kerja bakti bersama membersihkan saluran air tersebut. Namun hal ini belum maksimal karena setiap hujan masih terkena banjir.

Hal ini diamini oleh Kepala Dusun Lepang yang juga hadir saat itu yang menyatakan bahwa keberadaan aliran air tersebut sudah ada sejak dulu dan sudah sering kerja bakti bersama masyarakat membersihkan saluran air tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat hanya meminta agar pemerintah membantu mengatasi banjir ini, bukan ingin menyalahkan pihak manapun yang menyebabkan terjadinya penyempitan aliran sungai.

Sebab apabila masalah ini tak teratasi tentu akan berdampak semakin buruk, termasuk rusaknya jalan lingkungan akibat terkelupasnya aspal karena banjir. Keluhan ini juga sudah disampaikan dalam musyawarah Dusun Banjar Lepang yang lalu dengan harapan ini juga sampai ke Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkot Denpasar sudah sempat melakukan survey lapangan pada 26 November 2019 dan menyatakan bahwa memang benar bahwa ada saluran air di lokasi yang dimaksud warga, yang bermuara di Pangkung Muding.

Baca Juga  Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho, Pamflet, Banner dan Spanduk di Fasilitas Umum

Penanganan telah dilakukan oleh PUPR namun ada kesulitan yang dialami karena banyak penyerobotan saluran yang dibangun warga sehingga PUPR sulit memasukkan material untuk menata saluran air yang ada. Namun PUPR akan berusaha untuk mengupayakan kembali penanganan yang lebih baik.

PUPR juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu pembersihan dan menjaga saluran air tersebut agar meminimalkan dampak banjir.

Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar Agus Wirajaya mengapresiasi kehadiran warga beraudiensi ke DPRD sebagai bentuk kepercayaan warga kepada Anggota Dewan.

Politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ini juga mengapresiasi bahwa kehadiran warga berharap jalan keluar, bukan menyalahkan pihak-pihak mana pun  yang menyebabkan terjadinya penyempitan saluran air di daerah tersebut

“Untuk itu sudah semestinya pemerintah harus segera menindaklanjuti masalah ini,” kata Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Utara ini.

Agus mengharapkan terjadi kesepahaman yang sama antara warga dan pemerintah atas masalah yang ada ini sehingga bisa didapatkan jalan keluar terbaik.

“Mengingat perkembangan Denpasar saat ini, banyak pengkaplingan dan pendirian perumahan, kami meminta pemerintah lebih intensif melakukan pengawasan agar kejadian serupa tidak terjadi banjir di perumahan-perumahan lain di Denpasar,” kata Agus.

Ia pun menekankan tidak perlu menyalahkan pihak manapun tapi reka ulang jalan air di perumahan tersebut segera dilakukan pemerintah. “Harus ada gerak cepat pemerintah cari solusi atasi masalah ini,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra meminta BPN untuk mengeluarkan blok LC untuk dilihat kembali desain aliran airnya dan PUPR melakukan desain ulang apabila saluran yang bermasalah tersebut sudah menjadi milik orang.

“Mungkin perbaikan tidak dapat dilakukan di tahun ini namun masih bisa dianggarkan pada tahun 2021 mengingat anggaran 2020 sudah ketuk palu,” kata politisi Demokrat ini.

Baca Juga  Guna Mematangkan Regulasi, Pemkab Buleleng Gelar Bimtek Bagi PA dan KPA

Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriadi menyampaikan bahwa DPRD menampung aspirasi warga dan akan meminta pemerintah Kota Denpasar menangani masalah ini dengan baik.

Termasuk bagian pengairan PUPR untuk bisa turun kembali meninjau lokasi apalagi saat ini musim penghujan dan DPRD pasti akan menindaklanjuti permasalahan ini.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar Sudarman yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan sejarah dan kondisi tanah serta saluran air dari lokasi perumahan tersebut sejak 2006. Dijelaskan pula permasalahan saat ini adalah warga perumahan yang lokasinya di sebelah selatan ini yang terkena dampak.

Kepala BPN menyampaikan dua alternatif solusi masalah ini. Pertama, bekerja sama dengan PUPR melakukan normalisasi air di sebelah timur. Kedua melakukan mediasi dengan pemilik tanah yang tanahnya dilalui aliran air terkait reka ulang saluran air sehingga pemilik tanah memperoleh kapling efektif dan masyarakat terbebas dari banjir.

Pada akhir pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Made Mulyawan Arya yang memimpin rapat menyatakan bahwa sudah menjadi tugas dewan menerima aspirasi warga.

Pihaknya menjanjikan bersama komisi terkait untuk segera turun ke lokasi, juga sekaligus meminta dinas PUPR, BPN serta tentu saja melibatkan Kadus Banjar Lepang dan Perbekel Padangsambian Kaja untuk turun bersama agar permasalahan ini segera teratasi. (dan)