Foto: Gubernur Bali I Wayan Koster.

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali I Wayan Koster semakin memantapkan pewujudan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, Gubernur Koster secara resmi menetapkan lagi dua peraturan baru.

Pertama, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Kedua, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

“Kedua peraturan yang baru ini merupakan implementasi dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi,” kata Gubernur Koster dalam keterangan persnya.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik didasarkan pada kesadaran terhadap bahaya pemakaian bahan kimia sintetis dalam sistem pertanian yang sudah dirasakan sejak memasuki abad ke-21.

Meningkatnya penggunaan pupuk dan obat-obatan sintesis serta varietas unggul menyebabkan petani semakin tergantung terhadap bahan-bahan tersebut yang menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan hidup.

Kondisi tersebut memicu munculnya gerakan Back to Nature sebagai trend baru yang meninggalkan penggunaan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida kimia sintetis, dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian.

Dengan Sistem Pertanian Organik diharapkan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida sehingga harapan hidup masyarakat akan lebih tinggi.

“Sistem Pertanian Organik diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat, terutama petani, untuk menyelenggarakan pertanian organik sehingga jumlah Petani Pertanian Organik semakin banyak dan luas lahan Pertanian Organik pun semakin bertambah,” ungkap Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik diatur dengan Perda untuk memberikan jaminan pelindungan dan kepastian hukum bagi petani dan konsumen dalam menyelenggarakan dan memanfaat produk Pertanian Organik.

Baca Juga  Baturiti Festival Dibuka, Pemkab Tabanan Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif

Regulasi ini juga demi keberlanjutan penyediaan produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta tidak merusak lingkungan.

Karena itu, Sistem Pertanian Organik diselenggarakan berdasarkan keadilan, kelestarian manfaat, usaha bersama, asas lingkungan, dan berkelanjutan yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

Perda ini terdiri atas 19 Bab dan 39 Pasal, memuat materi pokok yang disusun secara sistematis. Isinya sebagai berikut: perencanaan Sistem Pertanian Organik, penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik, penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, budidaya Pertanian Organik.

Lalu diatur pula Kelembagaan Sistem Pertanian Organik, Sertifikasi dan Pelabelan, pemberian insentif, Produk Organik asal pemasukan, pemasaran Produk Pertanian Organik, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan. (wid)